OLEH: Khoeri Abdul Muid
Saat matahari terbit di atas kelas-kelas di Indonesia, para guru bersiap untuk menginspirasi pikiran-pikiran generasi masa depan. Namun, di balik panggilan mulia ini, tersimpan kekhawatiran yang mendesak: janji tambahan gaji sebesar Rp 2 juta masih belum terwujud.Â
Dengan kabinet pendidikan baru pemerintah yang mulai terbentuk, harapan bercampur ketidakpastian menyelimuti para pendidik yang sangat mendambakan pengakuan dan stabilitas finansial.
"Setiap hari, kami mengabdikan diri untuk membentuk generasi muda, namun banyak dari kami berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ungkap Susi Maryani, perwakilan organisasi guru di Sumatera Selatan. "Kami tidak hanya menunggu tambahan gaji; kami berharap untuk masa depan yang lebih baik bagi siswa-siswa kami dan diri kami sendiri."
Janji yang diucapkan oleh tim pemenangan Prabowo-Gibran selama kampanye kini kembali menjadi bahan perbincangan.Â
Seharusnya, tambahan gaji ini sudah direalisasikan pada Oktober 2024, tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda konkret. Para guru sangat menantikan peningkatan ini, bahkan berharap bahwa gaji Rp 2 juta tersebut bukan hanya untuk bulan Oktober, tetapi setiap bulannya.
"Harapan kami kini terletak pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena pendidikan di tingkat ini adalah pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia," tambah Susi. Ia menekankan bahwa tanpa perbaikan penghasilan yang memadai, sangat sulit untuk mewujudkan guru-guru yang berkualitas dan berkompeten.
Lebih lanjut, Susi menjelaskan bahwa kesejahteraan guru sangat penting, mengingat banyak guru di Indonesia yang masih mendapatkan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Kesejahteraan yang layak tidak hanya akan meningkatkan motivasi guru, tetapi juga kualitas pendidikan yang mereka tawarkan kepada siswa.
Belum lama ini, dunia pendidikan juga dihebohkan oleh janji peningkatan penghasilan guru yang viral di media sosial.Â
Janji ini membawa angin segar dan harapan baru bagi para pendidik yang sangat mendambakan perbaikan dalam taraf hidup mereka. "Kami berharap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru dapat memperjuangkan perbaikan penghasilan kami secara nyata," ucapnya.
Selain peningkatan gaji, perlindungan hukum bagi guru juga harus menjadi perhatian utama. Banyak guru yang menghadapi tantangan hukum dalam menjalankan profesi mereka, seperti kasus yang menimpa guru Supriyani di Konawe Selatan. Organisasi guru seperti PGRI selalu siap memberikan dukungan dan advokasi hukum, namun pemerintah juga harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan.
Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan pendidikan, Menteri Abdul Mu'ti diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang menyentuh berbagai aspek, termasuk kesejahteraan, kompetensi, dan perlindungan guru. "Selamat bekerja dan sukses menjalankan amanah ini agar kualitas pendidikan nasional kita dapat bersaing dengan negara-negara lain di tingkat regional maupun internasional," pungkas Susi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pun menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru menjadi fokus utama kementeriannya. "Dengan guru yang berkualitas, proses dan hasil pembelajaran pun akan berkualitas," tambahnya. Ia merencanakan empat langkah besar, termasuk peningkatan kualitas guru dalam matematika dan IPA, serta penguatan bimbingan konseling.
Sebagai penutup, harapan besar tersimpan pada peningkatan gaji dan kesejahteraan guru yang direncanakan akan terwujud di tahun 2025. "Semoga, ketika kesejahteraan guru meningkat, semangat mereka dalam mendidik juga semakin tinggi," tutup Abdul Mu'ti.
Dengan perubahan ini, semoga masa depan pendidikan di Indonesia akan semakin cerah, dan guru-guru yang berjuang dengan sepenuh hati akan mendapatkan pengakuan yang selayaknya mereka terima.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
