Selain peningkatan gaji, perlindungan hukum bagi guru juga harus menjadi perhatian utama. Banyak guru yang menghadapi tantangan hukum dalam menjalankan profesi mereka, seperti kasus yang menimpa guru Supriyani di Konawe Selatan. Organisasi guru seperti PGRI selalu siap memberikan dukungan dan advokasi hukum, namun pemerintah juga harus berperan aktif dalam memberikan perlindungan.
Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan pendidikan, Menteri Abdul Mu'ti diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang menyentuh berbagai aspek, termasuk kesejahteraan, kompetensi, dan perlindungan guru. "Selamat bekerja dan sukses menjalankan amanah ini agar kualitas pendidikan nasional kita dapat bersaing dengan negara-negara lain di tingkat regional maupun internasional," pungkas Susi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pun menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru menjadi fokus utama kementeriannya. "Dengan guru yang berkualitas, proses dan hasil pembelajaran pun akan berkualitas," tambahnya. Ia merencanakan empat langkah besar, termasuk peningkatan kualitas guru dalam matematika dan IPA, serta penguatan bimbingan konseling.
Sebagai penutup, harapan besar tersimpan pada peningkatan gaji dan kesejahteraan guru yang direncanakan akan terwujud di tahun 2025. "Semoga, ketika kesejahteraan guru meningkat, semangat mereka dalam mendidik juga semakin tinggi," tutup Abdul Mu'ti.
Dengan perubahan ini, semoga masa depan pendidikan di Indonesia akan semakin cerah, dan guru-guru yang berjuang dengan sepenuh hati akan mendapatkan pengakuan yang selayaknya mereka terima.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
