Mengganti Kurikulum Merdeka, Menata Ulang Arah Pendidikan Nasional

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Kurikulum Merdeka, yang dirancang untuk memberikan kebebasan belajar bagi siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan, telah berjalan selama beberapa tahun. Namun, dalam implementasinya, kurikulum ini menghadapi berbagai kendala dan tantangan. 

Beberapa di antaranya meliputi ketidakjelasan materi, metode pembelajaran yang membingungkan, serta kesulitan yang dialami oleh siswa, guru, dan orang tua. Mengingat masalah-masalah yang muncul, ada usulan kuat untuk mengganti Kurikulum Merdeka dengan sistem yang lebih terstruktur, yang tidak hanya memberikan kebebasan tetapi juga ketegasan dalam proses belajar-mengajar.

Tantangan Kurikulum Merdeka dan Dampaknya

Salah satu persoalan utama dalam Kurikulum Merdeka adalah kerumitan dalam pembagian mata pelajaran serta penilaian melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dalam praktiknya, ini tidak hanya membingungkan siswa tetapi juga menambah beban bagi guru dan orang tua. Dengan beragamnya paket mata pelajaran tanpa arahan yang jelas, siswa dan orang tua kesulitan memahami jalur pendidikan yang harus diambil.

Program seperti P5 memperkenalkan konsep-konsep penting secara abstrak, tanpa dukungan panduan yang memadai untuk mengukur pencapaian siswa. Penilaian yang tidak relevan dan ambigu membuat nilai P5 seringkali hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi perkembangan siswa. Akibatnya, para guru cenderung mengisi nilai berdasarkan template yang sudah ada tanpa benar-benar mengukur perkembangan karakter siswa dengan tepat.

Kurikulum yang memberi kebebasan tanpa arah yang tegas juga berdampak negatif pada siswa. Di negara dengan tingkat literasi yang masih rendah, siswa memerlukan bimbingan dan struktur belajar yang lebih jelas. Ketika diberikan terlalu banyak kebebasan, banyak siswa yang merasa bingung dan terabaikan, yang menyebabkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap materi.

Mengapa Kurikulum Merdeka Perlu Diganti?

Berdasarkan berbagai permasalahan ini, mengganti Kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang lebih terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia adalah langkah yang perlu dipertimbangkan. Siswa di Indonesia memerlukan sistem pembelajaran yang kuat dan terarah agar mereka dapat memahami materi dengan baik dan siap bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus mencakup penjelasan yang komprehensif dan pembelajaran yang mendalam pada setiap tahap.

Selain itu, penilaian terhadap siswa sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek yang terlalu abstrak seperti P5. Penilaian akademis yang objektif dan terukur harus kembali menjadi standar utama untuk memastikan kompetensi siswa di bidang yang relevan dengan masa depan mereka. Fokus pada kompetensi inti akan membantu memastikan bahwa siswa siap untuk tantangan yang akan datang.

Menghapus Program Pendukung yang Tidak Efektif

Mengganti Kurikulum Merdeka juga akan memberi kesempatan untuk mengevaluasi dan menghapus program-program pendukung seperti guru penggerak dan penggerak sekolah, yang dalam implementasinya terbukti tidak efektif. Program-program ini, yang dirancang untuk memberikan bimbingan tambahan kepada siswa dan sekolah, sering kali hanya membebani tenaga pengajar dengan tugas tambahan yang tidak relevan terhadap tujuan pembelajaran inti.

Alih-alih memberikan dampak positif, program-program ini seringkali menghambat proses pembelajaran, terutama bagi guru yang sudah memiliki banyak tugas administratif. Menghapus program-program ini akan mengurangi beban administratif guru sehingga mereka bisa fokus pada tugas utama mereka, yaitu mengajar. Hal ini akan memungkinkan guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan siswa.

Rekomendasi untuk Kurikulum Baru

Kurikulum baru yang diusulkan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Struktur Mata Pelajaran yang Jelas: Setiap jenjang pendidikan perlu memiliki mata pelajaran yang terstruktur dengan baik, sehingga siswa dan orang tua memiliki arahan yang jelas tentang jalur pendidikan yang harus ditempuh sesuai minat dan kemampuan siswa.
2. Penilaian Berbasis Kompetensi: Penilaian akademik harus kembali fokus pada kompetensi inti yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di jenjang pendidikan berikutnya. Evaluasi karakter siswa dapat dilakukan secara lebih informal atau diserahkan kepada para pendidik yang memahami perkembangan karakter siswa di lingkungan belajar.
3. Dukungan Pembelajaran yang Realistis: Sistem baru harus mempertimbangkan tingkat literasi dan kompetensi siswa Indonesia secara realistis. Sebelum beralih ke metode pembelajaran mandiri, penting untuk membangun dasar-dasar pengetahuan yang kuat melalui pendekatan yang terstruktur dan bimbingan intensif.
4. Memperkuat Peran Guru sebagai Pendidik Utama: Guru harus diberikan kewenangan dan dukungan yang lebih besar dalam proses pembelajaran tanpa beban tambahan dari program-program yang mengganggu fokus mengajar. Guru yang didukung akan lebih mampu mengembangkan metode belajar sesuai dengan kebutuhan siswa.

Kesimpulan

Kurikulum Merdeka, meski dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perlu ditinjau kembali karena tantangan yang dihadapinya dalam implementasi. Menggantinya dengan kurikulum yang lebih terstruktur akan memberikan arah yang lebih jelas bagi siswa, orang tua, dan guru, serta memastikan pendidikan yang lebih relevan dan efektif bagi generasi mendatang. Program pendukung seperti guru penggerak dan penggerak sekolah yang terbukti tidak memberikan dampak signifikan juga perlu dihapus untuk mengoptimalkan efektivitas sistem pendidikan yang baru.

Dengan perubahan ini, diharapkan sistem pendidikan Indonesia dapat lebih siap mencetak generasi muda yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Referensi:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Pendidikan 2022. Jakarta: Kemdikbud.
2. World Bank. (2021). Indonesia: Education Policy Review. Washington, D.C.: World Bank.
3. Departemen Pendidikan Nasional. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka dan Implikasinya. Jakarta: Kemdikbud.
4. OECD. (2020). PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do. Paris: OECD Publishing.
5. UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Education in Crisis. Paris: UNESCO.
6. UNICEF. (2022). The State of the World's Children 2022: Education and Learning. New York: UNICEF.
7. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. (2023). "Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka". Jurnal Pendidikan 14(1), 45-60.