Membandingkan Kabinet Prabowo dengan Era Jokowi, Apa yang Berubah dan Tetap Sama?

OLEH: Khoeri Abdul Muid

Ketika Prabowo Subianto bersiap untuk membentuk kabinet pertamanya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2024, banyak pihak mulai membuat perbandingan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, terutama dengan dua periode pemerintahan Joko Widodo. 

Pembentukan kabinet baru selalu menjadi salah satu momen paling penting dan menentukan dalam kepemimpinan seorang presiden, di mana arah kebijakan pemerintahan untuk lima tahun ke depan mulai terbentuk.

Namun, bagaimana kabinet Prabowo akan berbeda dari Jokowi? Dan apa yang bisa kita harapkan dari pendekatan baru ini?

Jokowi dan Prabowo: Dua Pendekatan yang Berbeda

Salah satu perbedaan mendasar antara Jokowi dan Prabowo adalah latar belakang politik dan kepemimpinan mereka.

Jokowi, yang berasal dari latar belakang sipil dan pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo serta Gubernur DKI Jakarta, membawa gaya kepemimpinan yang sangat membumi dan fokus pada pembangunan infrastruktur. 

Selama dua periode kepresidenannya (2014-2024), Jokowi banyak mengedepankan proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api sebagai inti dari kebijakannya.

Fokusnya adalah memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan fisik.

Di sisi lain, Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer, datang dengan perspektif yang berbeda. Ia dikenal lebih konservatif dalam hal kebijakan keamanan dan kedaulatan negara. 

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Jokowi, Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat pertahanan nasional, termasuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dan upaya meningkatkan kemampuan militer Indonesia.

Kabinet Jokowi: Koalisi Besar dan Representasi Politik

Satu ciri khas kabinet Jokowi adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara keahlian teknokratis dan representasi politik.

Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi membentuk kabinet dengan slogan "Kabinet Kerja", yang terdiri dari sejumlah profesional di bidangnya, termasuk nama-nama seperti Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) dan Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR).

Namun, tekanan dari partai-partai politik dan pentingnya menjaga stabilitas koalisi juga membuat Jokowi harus memasukkan sejumlah menteri dari kalangan politisi.

Pada periode kedua, kabinet Jokowi menjadi semakin politis, terutama dengan masuknya tokoh-tokoh dari partai-partai besar.

Bahkan, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjadi rival beratnya dalam dua pemilu, ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, memperkuat spekulasi bahwa kabinet ini adalah hasil kompromi politik besar-besaran.

Kabinet Prabowo: Menuju Kabinet Zaken?

Salah satu janji besar Prabowo saat mencalonkan diri sebagai presiden adalah pembentukan zaken kabinet---sebuah kabinet yang didasarkan pada keahlian, bukan afiliasi politik.

Janji ini menggemakan keinginan publik akan pemerintahan yang lebih efisien dan bebas dari kepentingan partai.

Jika Prabowo berhasil melaksanakan janji ini, kabinetnya akan terlihat sangat berbeda dari kabinet Jokowi yang banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik.

Namun, sejarah kabinet Indonesia menunjukkan bahwa janji kabinet profesional sering kali terbentur oleh realitas politik. Dalam sistem multipartai seperti Indonesia, presiden sering kali harus membuat kompromi dengan partai-partai pendukungnya. 

Burhanuddin Muhtadi, seorang pengamat politik, mengingatkan bahwa meskipun Prabowo menginginkan kabinet teknokratis, tekanan dari koalisi partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, dan PAN akan tetap memainkan peran penting dalam menentukan susunan kabinet.

Perbedaan Kebijakan: Infrastruktur vs Kedaulatan Nasional

Dari segi kebijakan, perbedaan antara Prabowo dan Jokowi dapat dilihat pada fokus mereka masing-masing. Di bawah Jokowi, Indonesia melihat ekspansi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur.

Jokowi melihat pembangunan fisik sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional dan memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di luar Jawa.

Proyek-proyek besar seperti tol Trans-Jawa, tol Sumatra, pembangunan MRT di Jakarta, serta bandara dan pelabuhan di berbagai daerah menjadi simbol utama pemerintahannya.

Di sisi lain, Prabowo diperkirakan akan lebih fokus pada isu-isu kedaulatan dan keamanan nasional.

Sebagai seorang mantan perwira militer, Prabowo telah lama menyoroti pentingnya modernisasi militer dan perlindungan terhadap sumber daya alam Indonesia.

Kebijakan ini sudah ia mulai garap sebagai Menteri Pertahanan, di mana ia berhasil mendorong beberapa perjanjian penting terkait pengadaan alutsista dan memperkuat pertahanan laut Indonesia.

Meskipun Prabowo mungkin tidak akan meninggalkan sepenuhnya proyek-proyek infrastruktur yang sudah dimulai oleh Jokowi, diperkirakan ada pergeseran prioritas dari pembangunan fisik menuju penguatan ketahanan nasional.

Hal ini mungkin tercermin dalam alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pertahanan dan keamanan, serta upaya untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik.

Pelajaran dari Sejarah: Tantangan dalam Pembentukan Kabinet

Sejarah pembentukan kabinet di Indonesia menunjukkan bahwa tidak pernah mudah bagi seorang presiden untuk sepenuhnya mewujudkan visinya dalam kabinet.

Pada era Reformasi, Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati harus menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan upaya untuk membangun pemerintahan yang efektif.

SBY, dalam dua periodenya, juga terpaksa memasukkan banyak anggota kabinet dari partai politik untuk menjaga stabilitas koalisi.

Jokowi pada periode pertamanya sempat mencoba mengurangi pengaruh partai politik, tetapi akhirnya terpaksa berkompromi untuk menjaga dukungan di parlemen.

Tantangan yang sama kemungkinan besar akan dihadapi oleh Prabowo. Meskipun Prabowo ingin membentuk zaken kabinet, koalisi besar yang mendukungnya akan mengharapkan jatah kekuasaan.

Kesimpulan: Menguji Janji Perubahan

Dalam sejarah politik Indonesia, setiap presiden baru membawa harapan dan ekspektasi untuk perubahan. Prabowo Subianto, dengan janji kabinet zaken-nya, telah menciptakan antisipasi bahwa akan ada perbedaan signifikan dari era Jokowi.

Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa politik adalah seni kompromi. Meskipun Prabowo mungkin berusaha membangun kabinet yang profesional, tekanan dari partai-partai politik dan kepentingan koalisi besar tidak dapat diabaikan.

Kabinet yang akan datang bukan hanya sekadar komposisi menteri, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan dan strategi politik Prabowo dalam memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Akankah kabinet ini mampu membawa efisiensi yang dijanjikan, atau akan kembali terseret dalam permainan kompromi politik? Waktu yang akan menjawab.