Digitalisasi Government Public Relations, Sudah Sampai di Mana?

Humas Pemerintahan.

Public Relations/humas kini menjadi profesi yang sudah mulai tidak dipandang sebelah mata. Urgensi seorang humas kini sudah mulai diperhitungkan, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. 

Pergeseran paradigma humas "ada" saat sebatas terjadinya krisis alias sering dianalogikan sebagai "pemadam kebakaran" semata. 

Pergeseran fungsi tersebut kini lebih menitikberatkan pada menjalankan fungsi-fungsi strategis kehumasan seperti merancang social campaign, mengelola isu menjadi peluang, loby dan negosiasi dan masih banyak lagi. 

Tetapi, sebagian orang masih meyakini bahwa humas-humas yang bekerja di sektor swasta dinilai lebih kreatif,inovatif dan adaptif dalam optimalisasi teknologi komunikasi. Sedangkan humas pemerintahan lebih identik dengan cara kerja yang jauh lebih konvensional. benarkah begitu?

Goverment Public Relations (GPR) semenjak kehadiran teknologi sebenarnya telah melakukan banyak transformasi budaya kerja kearah  digitalisasi. Proses pelayanan kepada masyarakat berbasis efektivitas dan efisiensi menjadi alasan utama mengapa teknologi sangat dibutuhkan dalam ritme kerja instansi pemerintahan. 

Mulai dari meniadakan berkas-berkas fisik beralih menjadi online system, kolom interaktifitas melalui aplikasi chat, ruang website, media sosial seperti instagram dan masih banyak lagi.

Instansi pemerintahan berlomba-lomba mencari formula teknologi terbaik yang paling cocok dengan kondisi segmentasi publik mereka. 

Adapun Program Kerja GPR: 

1. Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
2. Membentuk lembaga jejaring komunikasi.
3. Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D.
4. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia. 

Meskipun di balik gempuran teknologi yang dinilai dapat mempermudah segalanya. Disatu sisi tidak semua orang mampu menerima kehadiran teknologi yang dapat memangkas kesenjangan birokrasi Indonesia. sebagian besar masyarakat, terutama para generasi baby boomers masih terlalu nyaman dengan berkas fisik dan menilai online system yang ditawarkan belum terlalu siap untuk publik. 

Teknologi juga berjalan beriringan dengan kebutuhan praktisi humas yang dituntut siap menjadi tempat dimana semua informasi berada.

Humas pemerintahan harus sensitif dan peka pula dengan perubahan trend-trend sosial yang terjadi di lingkungan eksternal. Pentingnya memantau kanal berita, mendeteksi arus informasi, memilah berita dan informasi hoax juga tak kalah penting menjadi pekerjaan seorang humas. 

Kegiatan strategis semacam itu kini wajib dilakukan untuk mematahkan paradigma lama yang masih meyakini humas hanya dapat bekerja di sektor sektor teknis belaka.

Fenomena digitalisasi dalam ranah pemerintahan khususnya hingga kini terus bergulir. Para pejabat daerah juga berbondong-bondong menggandeng teknologi untuk merangkul masyaratnya secara virtual. 

Sapaan ringan setiap pagi di media sosial kerap menjadi salah satu indikator kecakapan para pejabat daerah dalam mengoptimalkan komunikasi bermedia. 

Humas di sektor swasta dan di sektor pemerintahan pada dasarnya memiliki tools yang sama dalam menjalankan aktivitas internal dan eksternal. 

Hanya saja humas swasta bekerja untuk corporatenya ditengah kompetisi industri yang semakin ketat, mereka harus berpikir keras untuk tetap menjalankan roda perusahaanya salah satunya mendapatkan penilaian baik dari publik. 

Begitu-pun dengan humas pemerintah tujuan besarnya adalah pelayanan publik (public service), sehingga berbicara reputasi satu institusi/

Maka wajar saja itu semua adalah andil besar dari berhasil tidaknya humas pemerintahan memberikan senergi yang positif didalam roda roda institusi mereka. so...sebenarnya sudah cukupkah konsep digitalisasi pemerintahan saat ini?