Regulasi yang mengatur tentang PSU di Tangerang Selatan masih belum jelas dan tegas. Hal ini membuat pengembang perumahan mudah untuk lolos dari kewajibannya.Biaya pembangunan PSU yang tinggi juga membuat pengembang memilih untuk tidak menyerahkan PSU kepada pemerintah kota.Pemerintah kota Tangerang Selatan telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan berbagai cara, seperti:
Menerbitkan regulasi yang mewajibkan pengembang perumahan untuk menyerahkan PSU.Memberikan sanksi kepada pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya.Bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun PSU. Namun, upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Permasalahan PSU masih menjadi salah satu masalah utama di bidang perumahan di Tangerang Selatan.
Dampak Permasalahan
Masyarakat:
- Menurunnya kualitas hidup masyarakat
- Meningkatnya risiko kesehatan masyarakat.
- Terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah:
Menurunnya citra pemerintah di mata masyarakat.
Meningkatnya beban anggaran pemerintah untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kekurangan PSU.
Sosial:
- Kurangnya PSU dapat memicu konflik sosial antara pengembang
- Menurunnya nilai properti
Solusi
Penegakan hukum yang tegas: Pemerintah kota harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan PSU.
Kerja sama yang lebih baik: Perlu adanya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah kota, pengembang perumahan, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan PSU.
