Peran Pemikiran Perempuan Sebagai Kepala Daerah

Pemikiran perempuan dalam kepemimpinan kepala daerah memiliki peran penting dalam memperkaya perspektif dan pendekatan dalam pemerintahan. Perempuan sebagai pemimpin cenderung membawa gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan masyarakat secara holistik, termasuk memperhatikan isu-isu kesejahteraan, kesehatan, dan pemberdayaan. Kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan empati tinggi, yang dapat menciptakan hubungan lebih erat dengan masyarakat dan memperkuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Menurut penelitian Merry & Sa'diyah peran politik perempuan dalam menentukan kepemimpinan seringkali terhalang dan ditundukkan oleh dominasi dan kepentingan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memandang perempuan sebagai kurang berkompeten dalam memimpin dan berpolitik.

1. Kepala daerah perempuan mampu mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik.

Perempuan memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Salah satu akibat penting dari keterlibatan perempuan sebagai kepala daerah adalah bahwa hal itu mempengaruhi kebijakan publik yang telah inklusif dan berkeadilan gender. Misalnya saja dalam bidang ekonomi, para perempuan akan memperjuangkan agar harga - harga pangan tetap stabil. Perempuan memiliki pengalaman yang lebih dikarenakan terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus memikirkan kebijakan apa yang harus dibuat agar harga pangan tidak naik (Widiyaningrum 2020).

Pemimpin perempuan membawa perspektif baru dan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga seringkali mendapat prioritas oleh perempuan yang lebih terwakili. Dunia politik dalam pemilu maupun pilkada tidak hanya menjadi dominan kaum laki-laki saja, kaum perempuan juga harus ikut ambil bagian dalam kancah politik untuk mendorong kader-kader perempuan potensial menduduki posisi penting pengambilan keputusan seperti halnya pada pemilihan kepala daerah (Sangari, Pati, and Kimbal 2017). Meskipun terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam hal penyebaran gender, pemimpin perempuan saat ini menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna pada kebijakan yang bertujuan kesejahteraan masyarakat.

1. Kepala daerah perempuan mampu mempengaruhi partisipasi politik perempuan didaerah mereka.

Kepala daerah perempuan diharapkan dapat menarik partisipasi perempuan dalam dunia politik. Namun menurut beberapa survey, partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih sangat minim. . Saat ini, partisipasi perempuan di Indonesia masih kurang dari 30% untuk menduduki kursi wakil rakyat (Widiyaningrum 2020). Mengutip dari laman kemenkopmk.go.id, rendahnya angka keterwakilan perempuan didunia politik berdampak pada kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu menangani isu-isu utama yang dihadapi perempuanPeningkatan partisipasi ini sangat penting agar pengambilan keputusan politik lebih inklusif dan substansial, serta untuk memperkuat demokrasi dengan mendorong perundang-undangan yang mendukung perempuan dan anak di ruang publik.

1. Perempuan yang menjadi kepala daerah mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

            Hj. Iti Octavia Jayabaya, sebagai ketua partai, juga berhasil membangun hubungan baik dengan masyarakat Kabupaten Lebak, Banten, melalui daya tarik pribadi dan kekuatan kredibilitasnya. Sebagai pemimpin perempuan, ia menunjukkan kesamaan, kedekatan, kemampuan dan rasa suka yang memperkuat ikatan antara dirinya dan rakyat. Apalagi, selagi komunikator politik, kemampuannya menjaga popularitas dan elektabilitas sudah terbukti. Kredibilitasnya juga ditunjukkan melalui berbagai program pro-rakyat, seperti sembako gratis bagi masyarakat kurang mampu. Tindakan ini sesuai dengan janji yang diucapkannya, memperkuat kepercayaan masyarakat. Melalui kinerja empati dan komitmen pelayanan, Hj. Iti telah menunjukkan bagaimana seorang pemimpin perempuan dapat membangun hubungan yang kuat dan kepercayaan di antara rakyatnya (Karauwan and Adawiyah 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa kepala daerah perempuan mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

1. Program Kerja yang dibuat kepala daerah perempuan cenderung mendukung keterlibatan perempuan dalam sektor kehidupan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah.

Kepala daerah perempuan cenderung lebih mengedepankan program-program yang dimana para perempuan terlibat di dalam nya untuk mendukung peningkatan peran perempuan. Adanya peningkatan peran perempuan dalam upaya pembangunan, dimana yang nantinya ibu-ibu atau perempuan-perempuan diberi kesempatan membantu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor seperti sektor perekonomian, pendidikan, pertanian atau perkebunan dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan sehingga dapat berperan secara aktif dalam pembangunan seperti pembangunan lokasi tempat penjualan hasil kebun, atau hasil kerajinan tangan (Sangari, Pati, and Kimbal 2017). Hal ini bukan berarti kepala daerah perempuan tidak peduli dengan keterlibatan masyarakat pada umumnya dalam program-program pembangunan daerah.

1. Pemikiran Perempuan Sebagai Kepala Daerah Mampu Membawa Perspektif Baru Mengenai Isu Kesetaran Gender.

Kepemimpinan diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mencapai visi dan misi. Kemampuan kinerja seseorang tidak dapat dilihat dari gender saja, karena setiap individu memiliki motivasi, etos kerja dan komitmen yang berbeda. Pada dasarnya perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam semua aspek. Tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk membedakan atau membatasi kiprah perempuan di berbagai bidang kehidupan. Secara umum, perempuan memiliki potensi dan kemampuan kerja yang sebanding dengan laki-laki. Namun, budaya patriarki di beberapa masyarakat sering menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Perempuan juga bisa berperan di bidang sosial ekonomi, politik, dan pendidikan. Kehadiran perempuan sebagai pemimpin membuktikan kapasitas mereka, mendukung tercapainya kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Malihah et al. 2024).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025, pemerintah Indonesia mencanangkan visi "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur". Salah satu misi untuk mencapai visi ini adalah pemerataan pembangunan dan keadilan, yang mencakup pengurangan kesenjangan antarwilayah, penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan diskriminasi, termasuk gender. Kabupaten Nunukan dan Bima perlu mendapat perhatian khusus terkait isu-isu tersebut. Di Kabupaten Nunukan dan Bima, perempuan masih mengalami kemiskinan. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu dalam sehari dibandingkan laki-laki karena berbagai aktivitas, baik yang produktif maupun reproduktif. Oleh karena itu, kedua bupati di Kabupaten Nunukan dan Bima perlu mencari solusi dengan perspektif gender. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, telah memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan berperspektif gender , terlihat dari KPM penerima atas nama perempuan karena mereka dianggap lebih mampu mengelola bantuan sosial untuk keluarga. Pemerintah Kabupaten Bima sebagian besar masih mengadopsi kebijakan pusat terkait kemiskinan dan perempuan. Namun Bupati Indah peduli pada isu-isu ini dan mampu mendorong birokrasi aparatur , khususnya di DP3AP2KB dan Dinas Sosial, untuk melakukan berbagai inisiatif penanggulangan (Dewi, Aziz, and Raharjo 2020).

1. Perempuan yang menjadi kepala daerah dapat memimpin dengan efektif dan setara dengan laki-laki laki.

Tri Rismaharini merupakan walikota Surabaya periode 2016-2020, ada 3 program kerja Risma dalam membangun Surabaya yaitu penyediaan taman, pembangunan infrastruktur, dan penanganan terhadap banjir. Kebijakan penyediaan taman merupakan kebijakan yang paling berhasil hingga membawa Surabaya meraih Piala Adiputra kategori kota metropolitan dari tahun 2011-2014, ia juga membangun jalan-jalan agar dapat mengurangi kemacetan dan membangun saluran air,dalam penanganan banjir Risma menggunakan revitalisasi saluran air menggunakan box culvert untuk melancarkan air sehingga air tidak tergenang berlarut larut. Disini Risma membuktikan kebijakan yang ia terapkan dapat efektif membangun Surabaya, ia juga membuktikan bahwa perempuan juga dapat memimpin dan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki (Tuti and El Adawiyah Sa'diyah 2020).

1.  Kepala daerah mampu memandu, mengarahkan, dan mengelola perubahan serta mampu menghadapi tantangan.

Patriarki merupakan ketidakadilan gender hai ini disebabkan laki laki dianggap lebih superior dari perempuan,dan memiliki kontrol penuh dalam masyarakat. Di tatanan masyarakat patriarki membuat laki laki sebagai pusat rotasi , sedangkan perempuan hanyalah subordinat. Saat ini sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin di daerah salah satu ya adalah Khofifah Indar parawansa, ia merupakan gubernur Jawa Timur dan juga merupakan menteri sosial Indonesia yang ke 27. Pada bulan November Khofifah mendapatkan penghargaan sebagai gubernur terbaik pada acara Kamar Dagang dan Industri Award, di tahun yang sama ia juga mendapat 2 penghargaan  yaitu Pembina Ormas Terbaik dan Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa, Khofifah juga mendapat kan penghargaan Pemimpin Perubahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik pada bulan Desember 2019 sosok Khofifah membuktikan bahwa perempuan bukan hanya bisa menjadi pemimpin dan mengarahkan namun juga bisa memandu dan membawa perubahan (Putri 2022).

1. Kepemimpinan perempuan di tingkat daerah akan memberikan inspirasi bagi generasi muda sekarang terutama perempuan.

Di era modern seperti ini, perempuan yang tampil di panggung politik sebagai kepala daerah kian meningkat walaupun masih jauh dari angka yang diharapkan dalam undang undang yaitu sebesar 30% (Widiyaningrum 2020). Kepala daerah perempuan dapat membuktikan bahwa perempuan bisa mengambil peran sebagai pemimpin sama halnya dengan laki-laki. Sehingga hal tersebut menginspirasi dan memotivasi generasi muda terutama perempuan lainya supaya mereka tumbuh rasa percaya diri bahwa mereka mampu menjadi pemimpin. Perempuan sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas dan dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam dunia politik. Banyak dari mereka juga yang aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang sepuluh atau dua puluh tahun lalu hanya pantas dilakukan laki-laki, saat ini pekerjaan tersebut sudah bisa dan biasa dilakukan perempuan, termasuk pada pekerjaan kasar sekalipun (Sangari, Pati, and Kimbal 2017) .

1. Kepala daerah perempuan harus memiliki kredibilitas, daya tarik personal, empati dan kekuatan sebagai strategi komunikasi terhadap masyarakat,  lawan politik dan lingkup pemerintahan.

Untuk mempertahankan kepemimpinan nya kepala daerah perempuan harus memiliki kredibilitas, daya tarik personal, empati dan kekuatan. Kepala daerah perempuan harus membangun kepercayaan pada masyarakat serta bertanggung jawab karena inti Kredibilitas adalah persepsi seseorang pada sifat yang dapat dipercaya. Daya tarik personal merupakan kecenderungan menilai seseorang secara positif kepadanya. Kepala daerah perempuan harus memiliki kewibawaan dan personal branding yang baik supaya membangun hubungan baik dengan masyarakat (Karauwan and Adawiyah 2021). Seorang pemimpin dituntut punya hati nurani dalam menjalankan amanah dari rakyat, harus mampu bekerja dengan hati, bekerja ikhlas. Kekuatan dalam komunikasi politik sangat penting dalam menyukseskan jalan politik ke tujuan yang diharapkan.

1. Kepala Daerah Perempuan Cenderung Lebih Fokus Pada Isu-Isu Kesehatan dan Pendidikan

Di institusi pendidikan, banyak lembaga yang dipimpin oleh perempuan. Namun, pemimpin perempuan sering menghadapi hambatan, seperti ekspektasi masyarakat yang masih memandang laki-laki lebih potensial dan meremehkan kemampuan fisik perempuan dalam menjalankan tugas berat (Malihah et al., 2024). Kepemimpinan perempuan di pedesaan sebenarnya memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan (Damayanti et al. 2023).

Pemerintah daerah yang dipimpin oleh perempuan perlu menonjolkan sensitivitas gender, terutama dalam isu kesehatan ibu dan anak, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB). Penghargaan APE seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kesetaraan gender dan mengembangkan program atau kegiatan yang diinisiasi oleh perempuan kepala daerah. Kepemimpinan kepala daerah yang berwenang, seperti Idza Priyanti di Kabupaten Brebes, memiliki peran penting dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG), terutama dalam bidang kesehatan untuk mengatasi permasalahan AKI dan AKB.

Idza Priyanti berkomitmen memasukkan visi dan misinya terkait kesehatan ibu dan anak untuk menekan kasus AKI dan AKB. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menggerakkan pemerintahan dan inovasi pelayanan publik, seperti gerakan Kawal Wong Meteng yang memberikan konseling dan pendampingan kepada ibu hamil hingga melahirkan dengan kondisi sehat. Idza Priyanti juga memiliki pandangan terbuka dalam memanfaatkan sumber daya dan dana yang dimiliki demi kepentingan bersama dan prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Masalah AKI dan AKB menunjukkan kapabilitas kepala daerah dalam menggali masalah dan mencari solusi alternatif yang bersifat bottom-up.Berdasarkan observasi selama penelitian, LSM di Brebes seperti Eska Unggul dan FMM aktif memberikan masukan dan kontribusi, menunjukkan kemitraan yang baik untuk kesehatan ibu dan anak. Hal ini berdampak positif pada kinerja kepala daerah dalam menurunkan kasus AKI dan AKB, serta mencerminkan implementasi kebijakan kesehatan ibu dan anak (Rahmatunnisa, Solihah, and Ghufroni 2022).

Kesimpulan :

Perempuan yang memimpin sebagai kepala daerah membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda dan inovatif ke dalam pemerintahan. Mereka cenderung mengedepankan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender, fokus pada kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Kepemimpinan perempuan memperlihatkan kolaborasi yang kuat dan empati tinggi yang memperkuat hubungan dengan masyarakat serta mendukung partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun menghadapi tantangan gender, kepala daerah perempuan terbukti memiliki kemampuan membangun kredibilitas dan kepercayaan melalui komunikasi politik yang efektif, daya tarik personal, dan komitmen pada kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi partisipatif dan kualitas kebijakan daerah.

Referensi :

Damayanti, Retno et al. 2023. "Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Adalah Indeks Pembanguna Gender ( IPG ) Dan Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ). Dalam Ranah Domestic . Berdasarkan Data Dari Dinas DP3AKB." Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik 5(1): 85--100.

Dewi, Kurniawati Hastuti, Nyimas Latifah Letty Aziz, and Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2020. Perempuan Kepala Daerah Dan Penanggulanan Kemiskinan Berspektif Gender Di Indonesia. ed. Kurniawati Hastuti Dewi. Jakarta: LIPI Press.

Karauwan, Merry Mardina, and Sa'diyah El Adawiyah. 2021. "Komunikasi Politik Perempuan Kepala Daerah Dalam Mepertahankan Kepemimpinan Kabupaten Lebak." Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis 5(1): 87--97.

Malihah, Lola et al. 2024. "Kepemimpinan Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 24(2): 1094.

Putri, Amalia Rosyadi. 2022. "Studi Fenomenologi Para Perempuan Pemimpin Daerah Di Jawa Timur." Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial 01(01): 874--84.

Rahmatunnisa, Mudiyati, Ratnia Solihah, and Fauzi Ghufroni. 2022. "Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Brebes." JANE (Jurnal Administrasi Negara) 13(2): 319--30.

Sangari, Celtis Lativiola, Agustinus Pati, and Alfon Kimbal. 2017. "PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN KEPEMIMPINAN POLITIK LOKAL (Studi Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat)." Jurnal Eksekutif 1(1).

Supanji, Tratama Helmi. 2021. Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa. kemenkopmk.go.id. https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa

Tuti, Retnowati WD, and El Adawiyah Sa'diyah. 2020. "Kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Sebagai Model Birokrasi Efektif." Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis 4(1): 73--82. https://kumparan.com/nadia-permatasari/mengupas-tuntas-bentuk-kepemimpinan-seorang-tri-rismaharini-yang-menginspirasi-1zU75uZIjKA.

Widiyaningrum, Widdy Yuspita. 2020. "Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis." Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung 4(2): 126--42. http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296.