Mohon tunggu...
Kharisma Melati
Kharisma Melati Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

memiliki hobi seni

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran Pemikiran Perempuan Sebagai Kepala Daerah

23 November 2024   07:30 Diperbarui: 23 November 2024   07:31 54
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Untuk mempertahankan kepemimpinan nya kepala daerah perempuan harus memiliki kredibilitas, daya tarik personal, empati dan kekuatan. Kepala daerah perempuan harus membangun kepercayaan pada masyarakat serta bertanggung jawab karena inti Kredibilitas adalah persepsi seseorang pada sifat yang dapat dipercaya. Daya tarik personal merupakan kecenderungan menilai seseorang secara positif kepadanya. Kepala daerah perempuan harus memiliki kewibawaan dan personal branding yang baik supaya membangun hubungan baik dengan masyarakat (Karauwan and Adawiyah 2021). Seorang pemimpin dituntut punya hati nurani dalam menjalankan amanah dari rakyat, harus mampu bekerja dengan hati, bekerja ikhlas. Kekuatan dalam komunikasi politik sangat penting dalam menyukseskan jalan politik ke tujuan yang diharapkan.

  1. Kepala Daerah Perempuan Cenderung Lebih Fokus Pada Isu-Isu Kesehatan dan Pendidikan

Di institusi pendidikan, banyak lembaga yang dipimpin oleh perempuan. Namun, pemimpin perempuan sering menghadapi hambatan, seperti ekspektasi masyarakat yang masih memandang laki-laki lebih potensial dan meremehkan kemampuan fisik perempuan dalam menjalankan tugas berat (Malihah et al., 2024). Kepemimpinan perempuan di pedesaan sebenarnya memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengambilan keputusan (Damayanti et al. 2023).

Pemerintah daerah yang dipimpin oleh perempuan perlu menonjolkan sensitivitas gender, terutama dalam isu kesehatan ibu dan anak, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB). Penghargaan APE seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kesetaraan gender dan mengembangkan program atau kegiatan yang diinisiasi oleh perempuan kepala daerah. Kepemimpinan kepala daerah yang berwenang, seperti Idza Priyanti di Kabupaten Brebes, memiliki peran penting dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG), terutama dalam bidang kesehatan untuk mengatasi permasalahan AKI dan AKB.

Idza Priyanti berkomitmen memasukkan visi dan misinya terkait kesehatan ibu dan anak untuk menekan kasus AKI dan AKB. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menggerakkan pemerintahan dan inovasi pelayanan publik, seperti gerakan Kawal Wong Meteng yang memberikan konseling dan pendampingan kepada ibu hamil hingga melahirkan dengan kondisi sehat. Idza Priyanti juga memiliki pandangan terbuka dalam memanfaatkan sumber daya dan dana yang dimiliki demi kepentingan bersama dan prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Masalah AKI dan AKB menunjukkan kapabilitas kepala daerah dalam menggali masalah dan mencari solusi alternatif yang bersifat bottom-up.Berdasarkan observasi selama penelitian, LSM di Brebes seperti Eska Unggul dan FMM aktif memberikan masukan dan kontribusi, menunjukkan kemitraan yang baik untuk kesehatan ibu dan anak. Hal ini berdampak positif pada kinerja kepala daerah dalam menurunkan kasus AKI dan AKB, serta mencerminkan implementasi kebijakan kesehatan ibu dan anak (Rahmatunnisa, Solihah, and Ghufroni 2022).

Kesimpulan :

Perempuan yang memimpin sebagai kepala daerah membawa perspektif dan pendekatan yang berbeda dan inovatif ke dalam pemerintahan. Mereka cenderung mengedepankan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender, fokus pada kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Kepemimpinan perempuan memperlihatkan kolaborasi yang kuat dan empati tinggi yang memperkuat hubungan dengan masyarakat serta mendukung partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Meskipun menghadapi tantangan gender, kepala daerah perempuan terbukti memiliki kemampuan membangun kredibilitas dan kepercayaan melalui komunikasi politik yang efektif, daya tarik personal, dan komitmen pada kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi partisipatif dan kualitas kebijakan daerah.

Referensi :

Damayanti, Retno et al. 2023. "Evaluasi Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Adalah Indeks Pembanguna Gender ( IPG ) Dan Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ). Dalam Ranah Domestic . Berdasarkan Data Dari Dinas DP3AKB." Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik 5(1): 85--100.

Dewi, Kurniawati Hastuti, Nyimas Latifah Letty Aziz, and Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2020. Perempuan Kepala Daerah Dan Penanggulanan Kemiskinan Berspektif Gender Di Indonesia. ed. Kurniawati Hastuti Dewi. Jakarta: LIPI Press.

Karauwan, Merry Mardina, and Sa'diyah El Adawiyah. 2021. "Komunikasi Politik Perempuan Kepala Daerah Dalam Mepertahankan Kepemimpinan Kabupaten Lebak." Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis 5(1): 87--97.

Malihah, Lola et al. 2024. "Kepemimpinan Perempuan Dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan." Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 24(2): 1094.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun