Kedudukan Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara menurut Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukuan Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanuasiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sebagai dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

 

Sebelum menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai menyampaikan pidato yang kemudian dikenal dengan lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya tersebut Bung Karno antar lain menyatakan "Paduka Tuan ketua minta dasar, minta philosophischegronslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk. Paduka tuan ketua Yang Mulia meminta suatu "Weltanchauung" di atas mana kita mendirikan Negara Indonesia itu.

Dasar negara yang diusulkan Bung Karno adalah Pancasila yang diseyujui oleh seluruh peserta sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, dengan rumusan dan susunan sebagai berikut:

1.Kebangsaan Indonesia.

2.Internasionalisme, atau peri kemanusiaan.

3.Mufakat, atau demokrasi.

4.Kesejahteraan sosial.

5.Ketuhanan yang Maha Esa.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dan dirumuskan dasar Negara Pancasila dicantumkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Para Pendiri Negara Republik Indonesia dengan arif dan visi jauh kedepan telah menyepakati Pancasila sebagai dasar penyelenggaaraan Negara Indonesia. Di atas prinsip dasar itulah setiap aspek kehidupan bernegara dalam alam Indonesia merdeka dibangun. Sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Negara, Pancasila dapat disebut sebagai ideologi Negara.

Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian filosofi negara. Terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian filosofi atau filsafat. "Filsafat merupakan terjemahan dari istilah "philosophia", yang berasal dari Bahasa Yunani dan berarti cinta akan kebijaksanaan, yaitu untuk menunjukkan kepada orang yang ingin mencari dan mempunyai pengetahuan luhur/bijaksana (Sophos).

Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat kefilsafatan (filosofis) merupakan dasar berfikir tentang kenegaraan yang bersifat universal, spekulatif- bersangkutan dengan nilai-nilai, dan kritis, yakni merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep bernegara, dan implikatif menimbulkan persoalan baru atau dinamis, serta radikal yait berfikir sampai ke hakikat, esensi atau substansi.

Pancasila sebagai dasar filosofis negara, Notonagoro seperti dikutip oleh Sri Soeprapto mengemukakan, "Sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara berdasarkan pada adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai kenyataan yang sungguh-sungguh ada, sehingga mengandung isi arti mutlak, bahwa sifat-sifat dan keadaan sebagai hal kenegaraan harus sesuai dengan hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil.

Dasar filsafat Negra Republik Indonesia tersusun atas lima sila yang merupakan kesatuan dan mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu sifat kodrat monodualis, sehingga negara Republik Indonesia dalam segala sesuatunya diliputi oleh semua kenyataan kesatuan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum kebudayaan. Negara hukum kebudayaan mempunyai tujuan menghindarkan gangguan, memelihara ketertiban, keamanan, dan perdamaian ke dalam dan ke luar, sertaenuju kepada pemeliharaan segala kebutuhan dan kepentingan agar tercapai keadilan. Negara hukum kebudayaan memberikan jaminan kepada setiap orang mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya, agar tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan Bersama.

Maka dengan itu peraturan Perundang-Undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Teori Jenjang Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm).

Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis negara memuat seperangkat nilai bersama yang wajib dijadikan dasar dalam penyelenggaraan Negra. Nilai tersebut bersifat ideal yang disepakati sebagai sesuatu yang berharga, baik, benar dan bermanfaat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara positif memuat norma-norma yang menentukan agar materi muatan Peraturan Perundang-Undangan senfas dengan nila-nilai Pancasila. Dengan kata lain materi muatan Peraturan Perundang-Undangan wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pnacasila yang menjadi sumbernya.

Mahfud M.D mengemukakan rambu-rambu berupa larangan bagi munsulnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:

"Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan yang berkeadaban, tak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, tak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa dan Negara Indonesia, tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial".

Nilai- nilai atau prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila harus ditranformasikan menjadi norma hukum yang merupakan materi muatan Peraturan Perundang-Undang sebagai bagain dari Sistem Hukum Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan makna etis dalam penyelenggaraan negara dan menjadi operasional ketika ditranformasikan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maka denga itu asas hukum merupakan suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh sebab itu, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Lebih lanjut dikatakannya, "Asas hukum inilah yang memberikan makna etis kepada peraturan hukum serta tata hukum". Karena itu, kedudukan Pancasila sangat penting, untuk memberi makna etis pada Peraturan Perundang-Undangan.