Berbagai bentuk jaminan sosial yang digulirkan oleh pemerintah juga terkesan hanya nama saja. jaminan kesehatan masyarakat, atau jamkesmas. Jaminan kesehatan daerah, atau jamkesda, yang digaung-gaungkan mampu menangani peliknya persoalan pelaYanan kesehatan untuk warga miskin, seperti tidak ada.
Jaminan tersebut seperti lagu, yang didengar merdu, tapi tiada makna untuk warga yang membutuhkan. Betapa tidak, warga miskin yang untuk makan saja susah, harus dibebani lagi untuk mengisi berbagai formulir yang berbelit-belit, birokrasi berkarat tidak berjalan dengan cepat.
Salah satu bukti lagi bahwa jaminan kesehatan hanyalah bualan disiang bolong dan yang mungkin sudah menjadi rahasia umum adalah, banyaknya model atau jenis obat serta alat bantu penyembuhan yang tidak masuk dalam daftar jaminan, sehingga harus ditebus warga dengan harga mahal.
Lagi-lagi, warga tidak mampu harus gigit jari. biaya hidup bagi keluarga yang tinggal atau menjaga si pasien di rumah sakit, berhari-hari, juga harus ditanggung sendiri oleh keluarga pasien. Atas dasar itulah, mengapa istri Herman urung merujuk suaminya untuk berobat di rumah sakit di Bandar Lampung.
Pemerintah seolah-olah tutup mata, tutup telinga dengan berbagai keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Pemerintah sepertinya menganggap semua sistem sudah dijalankan oleh satuan kerja dengan benar dan tepat sasaran. Tetapi, sekali lagi, anggapan itu keliru.
Saya khawatir, jika dalam satu waktu, pemerintah menyalahkan Nasib, atau menyalahkan takdir, terhadap kemiskinan, kebodohan dan ketidak berdayaan masyarakat dalam mengarungi hidupnya. Jika itu terjadi, maka sesunggunya pemerintahan itu tidak ada, dan yang ada, hanya pejabat birokrat yang menikmati uang rakyat tanpa bekerja untuk rakyat.
Jika sistem sudah dijalankan dengan benar dan tepat sasaran, tidak ada lagi pasien yang terpaksa pulang, gara-gara tidak ada biaya. Tidak adalagi warga yang harus mendiamkan, menahan sakit dan penyakitnya karena ketidak mampuannya berobat. Tidak adalagi warga yang harus merampok, merampas, bahkan membunuh untuk mendapatkan uang agar bisa menebus obat ibunya atau mengeluarkan istri yang baru melahirkan dirumah sakit.
Jika sistem sudah dijalankan dengan benar dan tepat sasaran, maka tidak ada lagi orang-orang yang celaka akibat bertabrakan, gara-gara menghindari lubang dijalan. Tidak ada lagi warga yang meninggal dunia, akibat terjatuh karena melintas di jalan yang berlubang. Dan tidak ada lagi wartawan yang mengkritik pemerintah dengan pedas, gaga-gara, korupsi dan pengkhianatan pemerintah terhadap rakyatnya.
Ditengah kemelut kemiskinan dan amburadulnya pelaYanan kesehatan yang menggelayuti kabupaten ini, terdengar kabar tak sedap, tentang rencana keberangkatan sejumlah pejabat dilingkungan pemerintah daerah, ke Singapura awal bulan maret tahun 2011.
Ketika penulis meminta kejelasan ke bagian humas pemkab Lampung Selatan, mereka tidak tidak membantah isu tersebut, namun juga tidak membenarkan. Sejauh ini humas masih enggan berkomentar. Belum jelas, maksud dan kunjungan tersebut, apakah sekedar untuk berrekreasi atau ada maksud lain.
Akan tetapi terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, terlepas dari apapun tujuan perjalanan tersebut, kita berharap, pemerintah malu hati kepada rakyatnya, yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan, jangankan untuk jalan-jalan berekreasi, untuk sekedar mengganjal perut 3 kali sehari itu terasa sulit.
