Mengupas Kebijakan Energi Terbarukan Indonesia: Analisis Mendalam tentang Kepentingan Politik dan Dampaknya terhadap Pertahanan Negara

Kebijakan energi adalah suatu masalah yang strategis sehingga memiliki implikasi yang luas bagi negara manapun, termasuk Indonesia. tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan lingkungan, kebijakan ini juga memiliki konsekuensi yang besar bagi keamanan nasional dan pertahanan negara. Dalam artikel ini, peneliti akan menganalisis kebijakan energi terbarukan Indonesia, sehingga mengupas kepentingan politik yang terlibat, dan menilai dampaknya terhadap pertahanan negara dan kebutuhan militer.

Analisis Kebijakan Energi Terbarukan Indonesia

Indonesia telah mengambil langkah penting dalam mendorong transisi energi dengan menerbitkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) pada tahun 2017. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) adalah kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional. RUEN merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN. 

RUEN dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) disusun untuk jangka waktu 10 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun. Dengan bantuan kebijakan ini, bauran energi terbarukan akan meningkat menjadi 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia., 2017). Namun, pada pencapaian target ini masih menghadapi tantangan yang besar, terutama karena dominasi bahan bakar fosil dalam bauran energi Indonesia saat ini.

Kepentingan Politik dalam Kebijakan Energi Terbarukan 

Berbagai kepentingan politik terlibat dalam pembentukan kebijakan energi terbarukan Indonesia. terutama dalam upaya meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi energi nasional.  (REI, 2023). Pertama, pemerintah memiliki tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan mempromosikan kemandirian energi nasional. 

Namun, menurut Penelitian Yayasan Indonesia Cerah, mayoritas partai politik belum menempatkan energi transisi dan perubahan iklim sebagai prioritas utama, meskipun parpol memiliki peran besar dan strategis dalam menentukan kebijakan negara terkait masalah iklim. Kedua, kelompok lingkungan hidup dan masyarakat sipil mendorong transisi menuju energi bersih untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Ketiga, sektor industri dan bisnis memiliki kepentingan ekonomi dalam pengembangan energi terbarukan, seperti investasi dalam teknologi hijau dan penciptaan lapangan kerja baru. 

Perusahaan swasta juga telah berpartisipasi dalam upaya pengembangan energi terbarukan, seperti dengan memelopori penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sektor bisnis nasional. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya transisi energi dan peran swasta dalam mencapai target energi terbarukan Indonesia. Namun, partai politik belum berkonsentrasi pada masalah transisi energi dan perubahan iklim.

Dampak Kebijakan Energi Terbarukan Terhadap Pertahanan Negara dan Kebutuhan Militer

Dalam beberapa tahun terakhir, Salah satu jenis krisis energi yang telah terjadi di Indonesia adalah krisis energi fosil, yang merupakan salah satu ancaman non-militer terhadap keamanan manusia. Selain krisis itu sendiri, penggunaan energi fosil juga menimbulkan masalah lain, seperti perubahan iklim yang tentunya akan mengganggu keamanan manusia (Charles Pasaribu, 2023). Kebijakan energi terbarukan Indonesia memiliki implikasi signifikan bagi pertahanan negara dan kebutuhan militer.