Inovasi dan Kreativitas: Pendidikan yang merata mendorong inklusi berbagai ide dan perspektif dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang subur untuk inovasi dan kreativitas, karena berbagai ide dapat saling bertautan dan menghasilkan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh negara.
Stabilitas Sosial: Pendidikan yang merata juga dapat membantu menjaga stabilitas sosial. Dengan memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua individu, masyarakat akan merasa diakui dan dihargai. Hal ini dapat mengurangi ketidakpuasan dan konflik sosial yang mungkin muncul akibat ketidaksetaraan dalam pendidikan.
Pengentasan Kemiskinan: Pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan jangka panjang. Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, individu memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Penguatan Demokrasi: Pendidikan merata juga mendukung penguatan demokrasi. Individu yang terdidik memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan sistem demokratis di Indonesia.
Pendidikan yang merata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan memprioritaskan pendidikan merata, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang, dengan potensi untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai prestasi yang lebih tinggi.
Pendidikan Pemerintah menerapkan sistem zonasi dengan penuh pertimbangan terkait manfaat dan konsekuensinya. Menurut Safitri (2019) menteri pendidikan menyatakan bahwa setiap anakbangsa memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan yang berkualitas sehingga tidak terjadi diskriminasi, eksklusivisme, dan kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri selaku layanan publik harus mampu menciptakan pendidikan dengan nilai-nilai ideal di atas (Locatelli, 2018).Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut,instansi atau sekolah-sekolah harus memiliki ciri universalitas, yaitu semua kalangan harus bisa mengaksesnya (non excludable), tidak adanya persaingan yang ketat (non rivalry), dan tidak ada diskriminasi (non discrimination) (Coughlan,2018; Daviet, 2016; Locatelli, 2018).
Referensi:
Aritonang, A.I. (2011). Kebijakan komunikasi di Indonesia: Gambaran implementasi UU.No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jurnal Komunikasi, 1(3), 261-286. http://dx.doi.org/10.24329/aspikom.v1i3.24.
Aminudin, M. (2019). Kisruh zonasi penerimaan siswa baru, DPRD Malang protes Kemendikbud. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4563732/kisruh-zonasi-penerimaan-siswa-baru-dprd-malang-protes-kemendikbud, diakses 1 Agustus 2019.
Akabayashi, H. & Araki, H. (2011). Do education vouchers prevent dropout at private high schools? Evidence from Japanese policy changes. Journal of the Japanese and International Economies, 25(3),183-198. https://doi.org/10.1016/j.jjie.2011.07.003.
Apinino, R. (2018). Empat kelemahan sistem zonasi dalam PPDB 2018. https://tirto.id/empat-kelemahan-sistem-zonasi-dalam-ppdb-2018-cNP9, diakses 25 Agustus 2019.
