Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan bersejarah dengan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Keputusan ini memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi. Dalam artikel ini, kita akan membahas dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia.Â
Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden ini dibacakan pada tanggal 2 Januari 2025 di Gedung MK. Dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK, keputusan ini diumumkan sebagai respons atas gugatan yang diajukan oleh berbagai pihak yang menilai ambang batas tersebut melanggar prinsip konstitusi.
Ambang batas presiden adalah syarat yang mengharuskan partai politik atau koalisi partai memperoleh persentase tertentu dari kursi di DPR atau suara dalam pemilu legislatif untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi:
"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya."
Selama ini, aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses politik dan mengurangi fragmentasi partai. Namun, ambang batas ini sering dikritik karena dianggap membatasi hak politik warga negara, mempersempit pilihan kandidat, dan memperkuat dominasi partai besar.
Permohonan penghapusan ambang batas presiden diajukan oleh sejumlah pihak yang terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan beberapa organisasi masyarakat sipil. Mereka berpendapat bahwa ambang batas presiden tidak hanya membatasi partisipasi politik, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang seharusnya memberi kesempatan yang sama kepada semua calon untuk berkompetisi. Salah satu pemohon, misalnya, adalah kelompok koalisi demokrasi yang terdiri dari akademisi dan praktisi hukum yang mengadvokasi penghapusan aturan tersebut sebagai bentuk penguatan demokrasi.
Dampak Positif Penghapusan Ambang Batas Presiden
Meningkatkan Pilihan bagi PemilihTanpa ambang batas, lebih banyak kandidat yang dapat maju dalam pemilihan presiden. Hal ini memungkinkan rakyat memiliki lebih banyak pilihan kandidat yang sesuai dengan aspirasi mereka, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi.
Mengurangi Oligarki PolitikAmbang batas sering dianggap sebagai mekanisme yang menguntungkan partai besar dan menghambat munculnya calon independen atau kandidat dari partai kecil. Dengan dihapuskannya ambang batas, kompetisi politik menjadi lebih inklusif dan terbuka.
Mendorong Regenerasi KepemimpinanTanpa hambatan ambang batas, tokoh-tokoh baru yang memiliki potensi kepemimpinan dapat lebih mudah tampil. Hal ini penting untuk mendorong regenerasi kepemimpinan nasional.
Para ahli hukum memberikan pandangan yang beragam terhadap keputusan ini. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang pakar hukum tata negara, menyebut bahwa penghapusan ambang batas merupakan langkah untuk mengembalikan hak rakyat dalam menentukan pemimpin tanpa intervensi syarat administratif yang memberatkan. Menurutnya, "Keputusan ini membawa semangat konstitusi yang menjamin kesetaraan hak setiap warga negara."
