Pemerintah menyebut Indonesia berpeluang untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Saat ini Asia Pasifik diwakili oleh Malaysia dan Jepang untuk periode keanggotaan DK yang akan berakhir tahun depan.
Seandainya terpilih, hal itu akan menjadi periode keanggotaan ke-4 setelah 1973-1974, 1994-1995 dan 2007-2008. Â Indonesia membutuhkan setidaknya 129 dukungan dari 193 angota PBB untuk bisa terpilih memenjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Untuk itu, pemerintah akan melakukan kampanye dengan menghadiri sekitar 70 pertemuan bilateral di New York.
Jika effort pemerintah untuk memperkuat posisi tawarnya di PBB sampai segitunya, berarti ini memperlihatkan bahwa nilai Indonesia di mata dunia saat ini cukup rendah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan luar negeri yang telah dilakukan.
Saat baru menjabat, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC, ASEAN, dan G20 yang merupakan salah satu reorientasi politik luar negeri Indonesia pada 2014-2019. Orientasi politik luar negeri pemerintahan Jokowi ingin mengarahkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
Masyarakat saat itu memuja-muji langkah ini, yang disebut akan menjadikan Indonesia kembali menjadi 'macan' Asia. Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, salah satunya China. Kerjasama ini dilakukan untuk mengumpulkan 'resources' demi memuluskan pembangunan infrastruktur besar-besaran yang telah berlangsung hingga kini.
Hal itu terlihat dengan meningkatnya secara tajam utang luar negeri Indonesia yang dicatat Bank Indonesia (BI) hingga akhir tahun 2017 naik 10,1 persen, sehingga menjadi USD 352,2 miliar atau setara Rp 4.772,6 triliun. Kenaikan itu berdampak pada perekonomian nasional dan berpotensi mencekik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada tahun 2018 nanti beban utang dinilai mencapai Rp 390 triliun. Tahun 2019 akan dikisaran Rp 420 triliun, jika ditotal mencapai Rp 810 triliun. Rasio utang juga terus mengalami kenaikan. Tahun 2014 sebesar 24,7 persen, tahun 2015 naik tajam ke 27,4 persen, lalu tahun 2016 menjadi 27,9 persen, tahun 2017 ada di angka 28,2 persen. Tahun 2018 diproyeksi bisa menyentuh angka 29 persen terhadap PDB.
80 persen penerimaan Negara bersumber dari pajak. Sementara itu, realisasinya terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp 1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar Rp 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun.
Melihat angka-angka tersebut, rasanya ambisi pemerintah untuk kembali menjadi 'macan' Asia akan melewati banyak rintangan. Apalagi jika ternyata sejumlah kerjasama yang dilakukan disebut hanya akan menguntungkan pihak lain. Contohnya saja rencana pembangunan jalur sutera China.
Indonesia menjadi salah satu negara yang akan dilalui jalur sutera China. Untuk mendukungnya, pembangunan infrastruktur penunjang pun digarap. Seperti reklamasi, kereta cepat China, hingga tol laut. Bahkan warga negara lain pernah menyindir kinerja Presiden Jokowi  melalui komik "Pengemis Kereta Cepat" beberapa waktu lalu.
Selain itu, beberapa kasus yang ditangani dalam pemerintahan Jokowi dapat merenggangkan hubungan diplomasi antar Negara, seperti penenggelaman kapal illegal fishing dari Vietnam, hingga Hukuman Mati warga belanda dan beberpa Negara lain.
