Tanggapan dari Kejari Karawang untuk menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Karawang Rudi Iskonjaya membenarkan adanya rencana aksi unjuk rasa di kantor kejaksaan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan tidak mengganggu ketentraman masyarakat. Para pengunjuk rasa diperbolehkan masuk ke lingkungan Kejari Karawang untuk audiensi dengan jaksa wilayah, Syaifullah.
Dalam pertemuan tersebut, Syaifullah menyampaikan terima kasih kepada para pengunjuk rasa atas kewaspadaan dan keterlibatannya dalam pemberantasan korupsi. Ia mengakui kekhawatiran yang muncul dan memberikan update kasus-kasus yang sedang ditangani Kejari Karawang pada tahun 2023. Syaifullah menyebutkan tiga kasus spesifik: penindakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusutan kejanggalan Rp 4,2 miliar di PT. Pupuk Kujang pada tahun 2017, dan kasus korupsi terkait Penerangan Jalan Umum (PJU). Ia meyakinkan hadirin bahwa kemajuan telah dicapai, dengan satu kasus sudah dalam tahap persidangan dan kasus lainnya sedang dalam proses mengidentifikasi pelakunya.
Meskipun jalan lurus demonstrasi di Kejari Karawang menunjukkan rasa frustrasi dan kekhawatiran masyarakat setempat terhadap korupsi, upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini secara efektif sangatlah penting. Seruan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tindakan tegas melawan korupsi sejalan dengan aspirasi masyarakat di Karawang. Penting bagi pihak berwenang untuk memperhatikan kekhawatiran ini, meningkatkan upaya mereka dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Yang satu sudah penuntutan yaitu perkara LKM dalam proses persidangan, yang 2 insyaallah dalam proses PT Pupuk Kujang, untuk sementara 2017 ada temuan 4 miliar dua ratus sekian dan itu sudah kita amankan. Sudah kita titipkan ke kas negara,” ungkapnya. “Insyaallah dalam satu dua bulan ini kita sudah bisa tetapkan tersangkanya.”
Jadi kesimpulannya korupsi menimbulkan tantangan besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, termasuk Karawang. Demonstrasi baru-baru ini di Kejari Karawang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan dan tuntutan tindakan melawan korupsi. Kekhawatiran yang dikemukakan oleh para pengunjuk rasa menyoroti kebutuhan mendesak akan akuntabilitas, transparansi, dan penanganan kasus korupsi yang efektif. Sangat penting bagi Kejari Karawang dan otoritas terkait lainnya untuk mengatasi permasalahan ini, memulihkan kepercayaan publik, dan berupaya menuju masa depan Karawang yang bebas korupsi. Hanya melalui upaya kolektif perubahan yang langgeng dapat dicapai.
