Problematik Kronik Tahunan Bertajuk PPDB

Di atas kertas, sistem sekolah dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tahap perkembangan anak sehingga dianjurkan supaya peserta didik yang tidak terlalu muda diprioritaskan untuk melanjutkan studinya ke jenjang selanjutnya. 

Selain itu, Nahdiana menambahkan bahwa jarak yang dihitung menggunakan meteran dari tempat tinggal hingga sekolah bersifat tidak netral dan mudah diintervensi. Ia juga mengatakan bahwa keluarga yang mampu secara finansial dapat dengan mudah menyewa atau membeli properti di lingkungan sekitar sekolah yang dituju.(11)

Indra Charismiadji, pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis, memiliki pendapat yang berbeda dengan kebanyakan CPDB. Ia menolak pembatalan PPDB Jakarta. Indra menilai hal ini justru bakal memunculkan persoalan baru. 

Salah satunya adalah mengambil hak pendidikan anak yang berusia tua dan sudah lolos PPDB DKI. Ia mengatakan bahwa anak-anak usia tua yang baru akan memasuki SMP atau SMA merupakan imbas dari angka partisipasi murni (APM) atau persentase jumlah anak yang sekolah masih rendah. 

APM yang rendah dipengaruhi angka putus sekolah di Indonesia yang masih tinggi. Selain itu, ia menjelaskan kebanyakan anak yang putus sekolah berasal dari kalangan menengah ke bawah. 

Nilai sekolah anak-anak tersebut rendah karena minimnya fasilitas yang mereka miliki. Dengan nilai rendah, mereka kesulitan mendapat akses ke sekolah negeri. Pasalnya, sistem PPDB tersebut mengacu pada nilai akademik sehingga anak-anak tersebut akhirnya harus berat hati untuk putus sekolah karena kurang mampu membayar sekolah swasta.(11)

Salah satu pemicu polemik yang selalu muncul adalah komunikasi publik yang kurang efisien dan sukar dimengerti dari pemerintah. Misalnya dalam hal prioritas usia, landasan dari pemilihan usia tertua ke usia termuda dalam seleksi tidak tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. 

Petunjuk teknis dan cara komunikasi ke publik secara baik menjadi tuntutan masyarakat sehingga dapat meminimalisir miskonsepsi dan tafsiran-tafsiran yang berbeda dalam proses PPDB. 

Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, kehebohan dari berbagai pihak senantiasa terjadi. Perdebatan tahunan ini seakan-akan menghambat tercapainya tujuan mulia PPDB zonasi yang sejatinya adalah membuka ruang kesetaraan. 

Tujuan yang paling fundamental untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara merata menjadi tidak tercapai karena perbedaan kualitas pendidikan di negeri ini masih terbuka lebar. 

Ketidakmerataan mutu pendidikan inilah yang menjadi penyebab utama sekolah-sekolah negeri favorit masih diburu bak mangsa dan PPDB zonasi terus menjadi kontroversi.(2)