Pekan Depan, BPBD Kupang Lakukan Uji Publik 11.036 Penerima Stimulan Seroja

Kupang.

"Kita lagi persiapan untuk melakukan uji publik kepada 11.036 penerima bantuan stimulan seroja senin (31/1) pekan depan disetiap desa/kelurahan"

Hal ini diutarakan Bupati Kupang,Korinus Masneno melalui kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),Semy Tinenti diruang kerjanya,Rabu,26 Januari 2022.

Menurutnya ada beberapa tahapan dalam proses penyaluran bantuan stimulan Seroja sesuai petunjuk BNPB, diantaranya uji publik, sosialisasi, validasi dan verifikasi dan selanjutnya distribusi bantuan stimulan kepada penerima manfaat.

Bersama Sekretaris BPBD Lemuel Lewan Meru,Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Umbu Tay Lakinggela dan Kasie Rehabilitasi Jacobus Manukoa,Semy Tinenti menyampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan penyaluran dana stimulan bantuan seroja sampai saat ini sesuai jadwal masih dalam tahap persiapan.

Mengingat ada beberapa kegiatan dalam tahapan persiapan diantaranya komunikasi dengan bagian hukum pemkab Kupang untuk pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati Kupang terkait tim tekhnis atau tim kerja dan SK pembentukan tim pendamping masyarakat yang ada ditingkat kecamatan dan desa.

Data penerima manfaat juga dituangkan lagi dalam surat keputusan Bupati Kupang akibat adanya perubahan data korban yang diusulkan Pemkab Kupang dengan keputusan hasil verifikasi Penerima Bantuan stimulan seroja di Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh BNPB.

"Hasil review atas usulan penerima bantuan ini harus di SK kan ulang karena ada perubahan data usulan dengan Hasil keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yakni berkurang 12 penerima dari 11.048 menjadi 11.036 dengan alasan adanya pendobelan nama"Terang Tinenti.

Surat Keputusan data penerima bantuan seroja selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan desa serta penerima manfaat untuk dilakukan uji publik.

Untuk memberi ruang kepada masyarakat menyampaikan pendapat,BPBD merancang format pengaduan karena didalam ruang uji publik terdapat 5 kriteria yang bisa dikomplain oleh masyarakat.

Diantaranya menyangkut NIK ganda dan nomor KK ganda, dugaan data fiktif dan palsu, terdapat penyintas yang belum terdata, dugaan data dengan tingkat kerusakan yang tidak valid tingkat kerusakan dan dugaan terkait adanya penerima yang sudah menerima bantuan rumah pada program bantuan sebelumnya.

"Kami menyiapkan format ini sehingga komplain masyarakat tidak sebatas omong tetapi dibuktikan melalui format pengaduan itu. Bukti pengaduan itu menjadi dasar bagi BPBD untuk diusulkan lagi kepada BNPB terkait bantuan seroja ini.Setiap pengaduan wajib dilampirkan dengan foto kerusakan saat badai seroja"tegas Tinenti.

Dirinya juga mengakui sudah membuat petunjuk teknis sesuai hasil koordinasi dengan BNPB dan akan dituangkan dalam Peraturan Bupati Kupang sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan.

Hal ini merupakan komitmen pemerintah kabupaten Kupang agar secepatnya disalurkan bantuan stimulan seroja kepada 11.036 kepala keluarga korban badai seroja tahun lalu. (Kenzo)