Melihat karakteristik pedagang dan budaya pamrih didalam kekuasaan, pedagang yang memang mencari tujuan untuk mencari keuntungan, kalau izin harus dibeli maka izinpun akan dibeli mengikuti budaya kekuasaan. Adalah kewajiban pengayom rakyat untuk mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat banyak, tetapi kalau terjadi keberpihakan sebagai mana indikasi yang disampaikan oleh KPK adanya Grand Corruption, agaknya yang disalahkan adalah investor karena melakukan suap. Â Padahal, investor hanya mengikuti arus, tanpa mengikuti arus sulit membangun usaha.
Ibarat kata, dunia usaha pengembang kaki kiri berada di sorga, kaki kanan berada di penjara yang tentunya akan mempengaruhi image kepastian hukum yang diperlukan oleh pengasaha yang selama ini dikeluhkan. Â Budaya semacam inilah membuat pengusaha harus berada dilingkaran kekuasaan yang sering disebut kekuasaan yang liberal. Liberal dalam pengertian yang bertahan dalam persaingan adalah mereka yang pintar, yang kaya, yang kuat atau bahkan yang licik, pengusaha menjadi penguasa, atau penguasa menjadi pengusaha adalah fakta yang kita temui dalam apa yang disebut era reformasi politik.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H