Rakyat sangat mudah dipengaruhi oleh opini yang dibangun media dengan berita-berita yang tidak mendasari pada fakta yang sebenarnya sebagai pengaruh dari kebebasan berpendapat. Masih tidak lepas dari ingatan kita, pada menjelang ambruknya ekonomi dipenghujung kekuasaan Orde Baru, seorang netizen berurusan dengan hukum oleh karena meramalkan keadaan perbankan akan ambruk.
Pondasi ekonomi Indonesia sangat kuat, begitu penjelasan presiden pada waktu itu dengan penuh percaya diri sebagai upaya menenangkan rakyat. Namun pada akhirnya, tak ada pilihan lain Indonesia harus menyerah kepada IMF dan terpaksa menjadikan bangsa Ini harus kehilangan kedaulatan mengikuti syarat IMF.
Saat ini kebebasan berpendapat sudah menjadi sesuatu yang sakral yang tidak boleh diusik sehingga siapapun boleh berpendapat sebebas-bebasnya yang menjadikan dinamika politik riuh rendah diwarnai kegaduhan. Namun sayangnya, media sudah menjadi media partisan sehingga bisa terjadi dengan materi yang sama, berita yang tersaji bisa bertolak belakang.
Berita yang bertolak belakang ini dijadikan sumber pendapat publik sehingga membelah publik pada dua kubu yang disebut lovers dan haters. Namun bukan saja menjadikan publik terbelah, kabinetpun seperti tidak terkoordinasi sehingga keputusan seorang anggota kabinet bisa langsung dianulir oleh pengaruh opini publik.
Yang terparah, pinjaman luar negri dijadikan komsumsi politik dan mediapun terbelah pro dan kontra dengan argumentasi masing2. Demikian pula seorang pejabat publik mengeluarkan argumentasi, penyebab import beras karena bangsa ini mengkomsi beras yang merupakan jawaban yang tidak seharusnya.
Publikpun demikian, semua memiliki argumentasi sesuai pengertiannya, kalah berdebat berteriak memohon pihak kepolisian suapaya menindak, tolong tolong, seperti itulah yang terjadi. Dan semakin parah lagi, keputusan sebuah investasi yang menjadi beban rakyat yang tergaransi 50 tahun belum bulat, penguasa sendiri belum memiliki suara bulat, mencuat kepermukaan penolakan TNI untuk penggunaan kawasan Halim Perdana Kusumah untuk proyek kereta cepat China.
Menjelang pergantian presiden tahun 2014 silam, banyak analis ekonomi sudah memperkirakan akan terjadi defisit anggaran yang makin membengkak, opsi yang diambil oleh pemerintah untuk menahan pembengkakan defisit anggaran adalah menghapus subsidi BBM yang tentunya berpengaruh pada kebutuhan pokok rakyat. Seiring dengan penghapusan subsidy terjadi pelemahan nilai rupiah. Maka, dalam waktu bersamaan terjadi dua penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok yaitu naiknya biaya distribusi dan menurunnya nilai rupiah. Seperti halnya harga ayam potong, semula antara 23 ribu - 25 ribu rupiah, saat ini berkisar antara 45 ribu - 50 ribu rupiah.
Belakangan harga minyak dunia anjlok, namun tidak diikuti penurunan harga BBM dalam negeri yang menjadi pertanyaan publik. Jika kita melihat sisi pendapatan negara, tidak tercapainya target penerimaan pajak dan penurunan pendapatan sektor migas maka yang terjadi adalah kelangkaan dana sumber pembangunan. Opsi yang diambil adalah membangun dengan membeli produk negara industri yang menyediakan dana pinjaman.
Opsi yang diambil adalah opsi pembangunan dengan menangkap peluang dagang negara industri biaya ekonomi tinggi untuk menutup citra pemerintah tetap konsisiten melaksanakan pembangunan. Dalam kondisi demikian, trik dagang menjadi satu dengan kepentingan politik yang diikuti dengan pengembangan opini untuk menutupi trik kepentingan dagang tersebut.
Jika kepentingan politik sudah bercampur dengan kepentingan dagang, polecy semacam ini akan diikuti oleh semua jajaran tanpa malu-malu dan terang-terangan. Keberhasilan KPK melakukan OTT terhadap anggota DPR RI bukan karena kepiawaian operasi intelejen tapi lebih disebabkan karena praktek semacam itu sudah bukan rahasia lagi. Setor dimuka untuk memperoleh proyek dengan tarif berlaku 20 % sudah menjadi tindakan yang dilegalkan.
Tidaklah mengherankan terjadi upaya mengkerdilkan KPK dengan usulan pengampunan koruptor karena proyek sudah menjadi bagian dari sumber biaya politik. Seseorang berani menghamburkan uang dan secara terang2an diungkap dimedia dengan jumlah yang fantastis untuk menduduki kursi wakil rakyat tentu mengerti uang itu akan kembali bukan dari gaji resminya.
