Kedua, policy capture memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, karena kelompok yang sudah memiliki akses lebih besar semakin diuntungkan. Dalam sektor ekonomi, misalnya, kebijakan yang berpihak pada perusahaan besar atau elit ekonomi dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, serta memperburuk distribusi kekayaan. Selain itu, kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses atau sumber daya untuk mempengaruhi kebijakan sering kali terabaikan, meskipun mereka menjadi pihak yang paling membutuhkan dukungan kebijakan.
Ketiga, policy capture dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri. Ketika publik merasa bahwa kebijakan tidak mencerminkan kepentingan mereka, dan justru lebih menguntungkan segelintir pihak yang berkuasa, kepercayaan terhadap pemerintah dan proses demokrasi akan semakin terkikis. Hal ini dapat mengarah pada apatisme politik, menurunnya partisipasi publik dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya, serta melemahkan stabilitas sosial dan politik negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H