Mohon tunggu...
Saiful Bahri. M.AP
Saiful Bahri. M.AP Mohon Tunggu... Wiraswasta - Peminat Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan Publik

CPIS - Center for Public Interest Studies

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pesona Kotak Kosong: Pasifitas Dalam Demokrasi

3 Desember 2024   21:20 Diperbarui: 3 Desember 2024   21:24 59
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Di beberapa negara, seperti Indonesia, pilihan kotak kosong bahkan menjadi strategi yang sah dalam beberapa pilkada. Sebagai contoh, pada Pilkada 2024, beberapa daerah di Indonesia mengalami pemilihan dengan calon tunggal, dan kotak kosong menjadi pilihan yang nyata bagi pemilih yang menolak calon yang ada. Pilihan kotak kosong ini tidak hanya mencerminkan ketidakpercayaan terhadap calon, tetapi juga merupakan kritik terhadap kurangnya pilihan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam cara politik diatur di negara-negara dengan sistem multipartai yang tidak selalu mengakomodasi kebutuhan politik rakyat.

Dampak Pasifitas Terhadap Demokrasi dan Pemerintahan

Pasifitas dalam demokrasi, jika tidak segera diatasi, dapat membawa dampak jangka panjang terhadap stabilitas politik dan kualitas pemerintahan. Dalam kerangka demokrasi, partisipasi aktif merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari legitimasi politik. Ketika tingkat partisipasi menurun, demokrasi dapat kehilangan legitimasi yang vital untuk kestabilan sistem politik itu sendiri. Fenomena kotak kosong mengindikasikan bahwa banyak pemilih merasa tidak diwakili oleh calon yang ada, yang pada gilirannya dapat mengarah pada krisis legitimasi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan bahkan potensi ketidakstabilan sosial-politik.

Secara keseluruhan, pasifitas dalam demokrasi, yang tercermin melalui fenomena kotak kosong, mencerminkan masalah yang lebih besar terkait dengan kualitas sistem politik dan kepercayaan publik. Meningkatkan partisipasi politik dan menciptakan ruang bagi diskursus yang lebih inklusif dan transparan akan menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa bahwa suara mereka dihargai dan terwakili dalam proses politik, bukan hanya pada saat pemilu, tetapi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan politik.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun