Koalisi Berbeda, Signifikankah Suara Buat Sang Calon Bupati dan Gubernur Di NTT?

Pesta demokrasi lima tahunan kembali digelar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang akan melibatkan 10 Kabupaten dari 21 Kabupaten di wilayah tersebut. Ke 10 Kabupaten itu diantaranya kabupaten Manggarai, Nagekeo, Ende, Maumere, Alor, Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Rote dan Timor Tengah Selatan.

Selain 10 kabupaten tersebut, masyarakat NTT pun kini 'disibukkan'pula dengan pemilihan Gubernur yang penyelenggaraannya bersamaan dengan Pilbup 10 kabupaten yang tentunya akan menguras banyak tenaga dan pikiran termasuk partai-partai pengusung para calon itu setelah sebelumnya berhasil melakukan  komunikasi politik dan lobi politik di tingkatan partai yang memungkinkan terbentuknya koalisi partai-partai jelang pilbup dan pilgub mendatang.

Tidak hanya partai lama, partai baru semisalnya PSI, Garuda dan Berkaryapun ikut ambil bagian dalam koalisi yang telah tercipta walaupun ketiga partai tersebut seyogianya belum memiliki perwakilan di parlemen. Hal ini pun sepertinya masuk akal karena tentu semua partai termasuk partai baru punya dasar membentuk koalisi baik di tingkatan kabupaten maupun provinsi.

Toh ini politik, tentu segala macam pertimbangan itu pun harus sejalan dengan kepentingan partai. Namun apa jadinya jika koalisi yang dibangun di tingkat kabupaten kemudian tidak sesuai dengan arah koalisi di tingkat Provinsi? Lalu seberapa besarkah efeknya ketidasesuaian arah koalisi partai-partai ini untuk memberikan dampak pada koalisi di kancah nasional?

Kompleks bukan? 

Dan tulisan ini adalah buah pikir penulis yang lahir dari fenomena yang sedang terjadi, bukan untuk kemudian dibenarkan secara menyeluruh, namun hanya secuil pemikiran untuk menegaskan bahwa kini politik tidak lagi soal kepentingan besar partai di berbagai tingkatan tapi juga harus seselaraskan dengan  kepentingan dan kebutuhan arus bawah (masyarakat) di suatu wilayah yang nantinya menjadi penentu suara partai tersebut.

Toh koalisi kini tidak lagi bersifat kekal sebagaimana yang diharapkan. Buktinya banyak partai yang sebelumnya keukeuh menginginkan koalisi tetap bertahan tiba-tiba hengkang meningkalkan partai lain dan bergabung di koalisi yang sebelumnya menjadi lawan politiknya. Iya politik tidak lagi mengenal teman yang sejati, tetapi semua demi kepentingan untuk meraih kekuasaan semata. 

Dan koalisi dalam hajatan pilbup dan pilgub NTT ini kali ini pun menjadi penegasnya bahwa koalisi yang dibangun di senayan tidak meluluh pasti hukumnya berimbas hingga ke daerah. Semua partai di NTT kini bebas menentukan kemana arah dirinya berlabuh dan berjuang. Bahkan ada perbedaan yang cukup signifikan jika kita berkaca pada koalisi pilgub dan pilbup nanti, dimana ada beberapa partai yang membentuk koalisi di provinsi namun kemudian urung membentuk koalisi di tingkat kabupaten.

Perbedaan koalisi yang demikian tidak bisa dianggap sepele, karena koalisi antar parpol dengan semua kepentingan seperti ini tentu akan menghadirkan masalah. Paling terasa tentu suara calon yang diusung oleh partai politik. Kok bisa? 

Bagaimana tidak partai yang masuk koalisi di pilgub sudah barang tentu akan berjuang memenangkan figurenya dengan berbagai pola dan strategi yang ada bersama partai koalisi lainnya namun di satu sisi partai tersebut pun di waktu bersamaan dituntut juga untuk memenangkan paket pemimpin di kabupaten yang koalisinya berbeda dengan pilgub. Imbasnya pun akan terasa dengan banyaknya  waktu yang terbuang dalam upaya mereka mensosialisasikan para calon pilihannya. 

Selain itu, konsentrasi sebagai sebuah mesin partai pun akan terpecah jika harus bekerja di dua tempat untuk menyakinkan para pemilih yang imbasnya tentu pada perolehan suara para calon nantinya. Ketidaktotalan dalam bekerja seperti ini adalah salah satu buah yang akan dipetik dari ketidakselarasan koalisi partai yang dibangun selain belum kompaknya para pengurus partai baik di tingkat provinsi dan kabupaten menerima keputusan partai akan calon yang diusung partainya.

Tidak heran jika ada kader yang belakangan ini secara sembunyi-sembunyi bahkan secara terang-terangan menolak bekerja bagi figure calon di pilbup tetapi mau bekerja bagi calonnya di tingkat provinsi, ataupun sebaliknya menolak bekerja di pilgub namun akan bekerja total di pilbup. 

Pekerjaan yang cukup melelahkan memang, bagi partai-partai tersebut yang tidak memiliki korelasi langsung ke daerah seperti, PDIP, Demokrat, PKS, Hanura dan berbagai partai lainnya. Namun itulah yang terjadi kini. Kader partai di daerah mau tidak mau dituntut harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi ini dan menerimanya sebagai sebuah perintah partai yang wajib dilaksanakan jika tidak ingin 'ditendang' dari partainya.

Iya semuanya demi kepentingan yang lebih besar dari hanya sekedar berkoalisi ataupun berteman. Ini soal kepentingan politik yang tidak semua orang fasih menerjemahkan dalam kata dan perbuatan. Segala konsekuensi sepeti paparan di atas, hemat penulis sudah pasti masuk hitungan atau pun sudah dicari jalan keluar terbaiknya oleh partai-partai yang ada untuk menekan anjloknya suara calon usungannya akibat perbedaan koalisi kabupaten dan provinsi ini.

Jika tidak maka jangan harap kepentingan partai untuk melihat calon melenggang di kursi nomor 1 kabupaten dan provinsi dapat terwujud, karena untuk meraih kemenangan partailah penentunya.

Salam...