Tidak heran jika ada kader yang belakangan ini secara sembunyi-sembunyi bahkan secara terang-terangan menolak bekerja bagi figure calon di pilbup tetapi mau bekerja bagi calonnya di tingkat provinsi, ataupun sebaliknya menolak bekerja di pilgub namun akan bekerja total di pilbup.Â
Pekerjaan yang cukup melelahkan memang, bagi partai-partai tersebut yang tidak memiliki korelasi langsung ke daerah seperti, PDIP, Demokrat, PKS, Hanura dan berbagai partai lainnya. Namun itulah yang terjadi kini. Kader partai di daerah mau tidak mau dituntut harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi ini dan menerimanya sebagai sebuah perintah partai yang wajib dilaksanakan jika tidak ingin 'ditendang' dari partainya.
Iya semuanya demi kepentingan yang lebih besar dari hanya sekedar berkoalisi ataupun berteman. Ini soal kepentingan politik yang tidak semua orang fasih menerjemahkan dalam kata dan perbuatan. Segala konsekuensi sepeti paparan di atas, hemat penulis sudah pasti masuk hitungan atau pun sudah dicari jalan keluar terbaiknya oleh partai-partai yang ada untuk menekan anjloknya suara calon usungannya akibat perbedaan koalisi kabupaten dan provinsi ini.
Jika tidak maka jangan harap kepentingan partai untuk melihat calon melenggang di kursi nomor 1 kabupaten dan provinsi dapat terwujud, karena untuk meraih kemenangan partailah penentunya.
Salam...Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H