Indonesia dan Bank Dunia pada Masa Orde Baru

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat dan diambil oleh seseorang akan memiliki konsekuensi yang perlu diterima. Hal ini juga tentunya berlaku dalam dunia perekonomian khususnya perekonomian internasional. Setiap keputusan yang diambil oleh suatu negara untuk membangun perekonomiannya akan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung dan harus memiliki strategi untuk menghadapi dan menyikapi konsekuensi yang muncul. 

Pada perekonomian internasional, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengajukan pinjaman untuk membangun kembali perekonomian yang sangat lemah pada masa itu terkhususnya setelah adanya peralihan kekuasaan dari masa orde lama (kepemimpinan Soekarno) ke orde baru (kepemimpinan Soeharto) dimana dalam perekonomian Indonesia pada masa itu dikenal istilah hutang warisan dari masa kepemimpinan Soekarno yang harus diselesaikan di masa kepemimpinan Soeharto.

Untuk menyelesaikan masalah perekonomian dan "hutang warisan" tersebut maka Indonesia harus melakukan atau mengajukan pinjaman kepada dunia internasional termasuk kepada Bank Dunia sebagai lembaga keuangan internasional. Setelah mengajukan pinjaman kepada Bank Dunia banyak konsekuensi yang harus diterima dan dihadapi oleh Indonesia bahkan konsekuensi ini tidak hanya pada bidang ekonomi secara spesifik namun bidang politik Indonesia juga ikut terseret dalam polemik pinjaman ini.

• Bidang Perekonomian

Pada bidang perekonomian sangat terlihat jelas bahwa Indonesia mengalami konsekuensi atau dampak terbesar dari pengajuan utang kepada Bank Dunia khususnya pada tahun 1990-an.

1. Indonesia masuk ke dalam jebakan utang (debt trap). Jebakan utang adalah istilah yang digunakan dalam dunia ekonomi ketika suatu negara memanfaatkan pinjaman yang diajukan kepada salah satu lembaga untuk membayar utang yang sebelumnya belum terbayarkan. Hal ini menyebabkan adanya looping utang yang memungkinkan Indonesia akan semakin bergantung kepada Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman dan masalah utang Indonesia tidak terselesaikan dalam waktu dekat. 

Pada masa itu, sudah banyak sekali perusahaan luar negeri yang membangun dan "menanamkan" modal mereka di Indonesia. Namun hal ini seolah menjadi bumerang bagi kondisi Indonesia pada masa itu, karena Indonesia harus kembali mengeluarkan dana untuk membangun fasilitas seperti sarana dan prasarana demi "berkembangnya" perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia. 

Di satu sisi mungkin banyak pihak akan mengatakan bahwa Indonesia melakukan ini untuk membangun perekonomian sehingga perusahaan asing tersebut tidak memutus kontrak investasi namun jika ditelisik lagi sesungguhnya hal ini sangat merugikan Indonesia karena Indonesia harus mengeluarkan dana yang tidak begitu penting dibandingkan dengan membayar utang kepada Bank Dunia pada masa itu. 

2. Masalah lainnya adalah pada masa itu currency  yang digunakan dalam proses pengajuan pinjaman adalah mata uang Amerika Serikat. Kondisi diperparah dengan nilai tukar rupiah pada masa itu seakan terjun bebas ke titik terendah yakni melemah sebesar 200%. Titik ini adalah titik terendah dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam sejarah perekonomian Indonesia.  

Kondisi ini menjadikan hampir seluruh bagian perekonomian Indonesia melemah bahkan hampir mengalami kebangkrutan Kondisi Indonesia yang hampir mengalami kebangkrutan memaksa Indonesia untuk mencari pakar terbaik dalam menyelesaikan masalah perekonomian ini. 

Namun, pemerintah Indonesia pada masa itu mencari pakar dari negara asing  yang notabenenya memiliki biaya diskusi lebih mahal padahal disisi lain masih banyak pakar ekonomi di Indonesia yang sama ahlinya. Karena itu Indonesia harus membayar lebih besar kepada para pakar ekonomi ini yang bisa dikatakan Indonesia mengeluarkan dana untuk hal yang tidak tepat.

• Bidang Politik

Nyatanya, konsekuensi yang didapat oleh Indonesia tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi karena bidang politik Indonesia juga ikut mengalami penurunan karena adanya pinjaman yang diajukan kepada Bank Dunia.

1. Segala keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sangat dipengaruhi oleh pihak Bank Dunia bahkan pihak pemerintah Indonesia kerap kali melakukan revisi terhadap hukum yang dibuat di Indonesia agar disesuaikan dengan kebutuhan Bank Dunia sebagai pihak yang memberikan modal terbesar pada pembangunan Indonesia. 

Hal ini terjadi karena sudah sangat besar utang yang dimiliki Indonesia terhadap Bank Dunia yang menghasilkan posisi dan peran Bank Dunia dalam kehidupan bernegara Indonesia sangat besar dan kuat.

2. Selain pada pihak pemerintah Indonesia, Bank Dunia seolah merampas hak kepemilikan masyarakat terhadap properti mereka, seperti menggunakan lahan masyarakat untuk melakukan suatu program. Namun dalam memanfaatkan lahan tersebut, masyarakat yang notabenenya adalah pemilik tidak pernah mendapatkan informasi penggunaan lahan karena dari pihak Bank Dunia yang sudah sangat besar perannya di Indonesia pada masa tidak melibatkan pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program yang mereka rancang tersebut.

Konsekuensi atau dampak yang dihasilkan dari pengajuan pinjaman terhadap Bank Dunia sangat menyita perhatian pada masa itu karena di satu sisi Indonesia menjadi salah satu negara yang sistem perekonomiannya terus meningkat dari tahun ke tahun namun disisi lain banyak pihak yang tidak melihat proses untuk menuju ke titik tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbelenggu dalam hutang dan menjadi "budak" ekonomi dari Bank Dunia. 

Sehingga strategi yang dimiliki pemerintah Indonesia pada masa itu tidak berjalan baik bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa pihak pemerintah saat itu tidak memiliki strategi sama sekali karena nyatanya dampak dari utang luar negeri itu sendiri paling dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. 

Masyarakat harus merasakan harga bahan pokok yang meningkat drastis, tidak adanya kesejahteraan yang dirasakan bahkan krisis ekonomi terasa dimana-mana. Hal ini seperti, pihak pemerintah hanya memikirkan diawal bagaimana cara untuk memperbaiki ekonomi setelah adanya pergantian kepemimpinan namun tidak ada strategi untuk membayarkan kembali hutang tersebut termasuk strategi untuk menyikapi suatu kejadian yang tidak terduga seperti debt trap.