Indonesia dan Bank Dunia pada Masa Orde Baru

1. Segala keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sangat dipengaruhi oleh pihak Bank Dunia bahkan pihak pemerintah Indonesia kerap kali melakukan revisi terhadap hukum yang dibuat di Indonesia agar disesuaikan dengan kebutuhan Bank Dunia sebagai pihak yang memberikan modal terbesar pada pembangunan Indonesia. 

Hal ini terjadi karena sudah sangat besar utang yang dimiliki Indonesia terhadap Bank Dunia yang menghasilkan posisi dan peran Bank Dunia dalam kehidupan bernegara Indonesia sangat besar dan kuat.

2. Selain pada pihak pemerintah Indonesia, Bank Dunia seolah merampas hak kepemilikan masyarakat terhadap properti mereka, seperti menggunakan lahan masyarakat untuk melakukan suatu program. Namun dalam memanfaatkan lahan tersebut, masyarakat yang notabenenya adalah pemilik tidak pernah mendapatkan informasi penggunaan lahan karena dari pihak Bank Dunia yang sudah sangat besar perannya di Indonesia pada masa tidak melibatkan pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program yang mereka rancang tersebut.

Konsekuensi atau dampak yang dihasilkan dari pengajuan pinjaman terhadap Bank Dunia sangat menyita perhatian pada masa itu karena di satu sisi Indonesia menjadi salah satu negara yang sistem perekonomiannya terus meningkat dari tahun ke tahun namun disisi lain banyak pihak yang tidak melihat proses untuk menuju ke titik tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbelenggu dalam hutang dan menjadi "budak" ekonomi dari Bank Dunia. 

Sehingga strategi yang dimiliki pemerintah Indonesia pada masa itu tidak berjalan baik bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa pihak pemerintah saat itu tidak memiliki strategi sama sekali karena nyatanya dampak dari utang luar negeri itu sendiri paling dirasakan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. 

Masyarakat harus merasakan harga bahan pokok yang meningkat drastis, tidak adanya kesejahteraan yang dirasakan bahkan krisis ekonomi terasa dimana-mana. Hal ini seperti, pihak pemerintah hanya memikirkan diawal bagaimana cara untuk memperbaiki ekonomi setelah adanya pergantian kepemimpinan namun tidak ada strategi untuk membayarkan kembali hutang tersebut termasuk strategi untuk menyikapi suatu kejadian yang tidak terduga seperti debt trap.