Mengadaptasikan Kebijakan Fiskal terhadap Covid-19

Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Meskipun banyak negara mulai memposisikan COVID-19 sebagai epidemi dan dampak infeksinya tidak separah pada tahap awal, kita harus mewaspadai bahaya tersembunyi non-ekonomi dari COVID-19. 

Tekanan ekonomi akibat COVID-19 belum berakhir, namun kita kembali dihadapkan pada realita ketegangan di Ukraina. Dampak ekonominya tidak terlalu luas tetapi mengakibatkan harga beberapa komoditas terpenting dunia, terutama minyak dan gas, langsung naik, dan pada saat yang sama terancam .

Krisis ekonomi yang kita hadapi akhir-akhir ini disebabkan oleh faktor non-ekonomi. Membuat situasi yang sulit diramalkan oleh banyak ekonomi.

Pandemi dan perang sebelumnya tidak masuk akal bagi banyak pemerintah di berbagai negara, situasi ini memaksa otoritas keuangan untuk merumuskan kembali kebijakan fiskalnya.

Ketidakpastian eksternal ini selalu memaksa kita untuk mengambil kebijakan fiskal yang hati-hati dan tepat.Kita tidak dapat mengandalkan satu pendekatan kebijakan fiskal untuk menyelesaikan banyak masalah. Singkatnya, kita membutuhkan kebijakan fiskal sukarela dan juga kebijakan fiskal pasif (built-in stabilizer).

Kita harus terus mendisiplinkan belanja produktif, mendorong basis ekspor yang lebih luas, dan menggunakan momentum untuk menaikkan harga global komoditas andalan kita. Di dalam negeri, daya beli rumah tangga, khususnya masyarakat kelas bawah, harus dijaga dengan bantuan program asuransi sosial yang tepat.

Di sisi penerimaan, kita harus lebih jauh mereformasi sektor pajak agar sikap perpajakan kita lebih sesuai dengan struktur perekonomian. Keinginan itu ingin kami wujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021.

UU HPP memberikan kerangka hukum bagi pemerintah untuk secara hati-hati memperluas basis pajak dan menerapkan tarif pajak secara akurat. Negara dapat menggunakan fleksibilitas kebijakan pajak dari UU HSL untuk menerapkan insentif dan insentif pajak.

Kemenkeu juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan insentif perpajakan bagi pekerja dan perusahaan, yaitu. H. Pajak penghasilan pegawai dibayar pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, cicilan 25PPh. Insentif/layanan pajak tambahan yang terkena dampak Covid-19.

Menanggapi perkembangan global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik, disarankan tindakan penting bagi pemerintah, antara lain:

- Mengamankan stok di negara ekspor untuk beberapa item utama yang diperoleh melalui impor. Kelangkaan minyak goreng harus menjadi pelajaran serius bagi pemerintah. Sebagian besar pasokan minyak dan gas kami berasal dari Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Nigeria, dan Amerika Serikat. Sejauh ini, hanya Uni Emirat Arab yang setuju untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya di pasar dunia. Pemerintah harus mengamankan negara-negara tersebut dan mencari alternatif seperti Venezuela dan Iran, meski keduanya saat ini sedang terkena sanksi AS.

-Pemerintah harus menaikkan jumlah maksimal anggaran jaminan sosial (Perlinsos), anggaran Perlinsos sebesar Rp 154,8 triliun. Program ini merupakan stabilisator sosial yang efektif karena mendukung 37,9 juta pelanggan listrik bersubsidi, 8 juta ton LPG 3kg, 7,5 juta keluarga penerima BLT desa, 10 juta keluarga penerima PKH, 18,8 juta penerima sembako dan 20,2 juta siswa menerima KIP dan 96,8. juta keluarga.

-Satgas Pangan akan terus memantau pasar secara cepat dan mengantisipasi upaya pasokan, permainan harga, dan ketidakpatuhan terhadap praktik kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO) untuk beberapa komoditas.Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang mendukung penggunaan pangan, dalam hal ini kepolisian, harus ikut serta melakukan pengawasan dari atas ke bawah hingga jajaran Polsek Kabupaten untuk memastikan distribusi bahan pangan benar-benar tersedia. masyarakat

-Mendorong perluasan basis ekspor, terutama untuk barang-barang yang dapat diputar balik dengan sangat cepat. Perdagangan barang-barang ekspor terpenting, seperti minyak kelapa sawit, batu bara dan berbagai produk rempah-rempah.

-Selain itu, UU HPP memberikan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk ekspor barang dan jasa.Tujuan UU HPP ini adalah untuk meningkatkan porsi ekspor kita dalam struktur PDB kita yang masih didominasi oleh konsumsi domestik sebesar 54 persen. Itu juga mengentalkan cadangan devisa kita.