Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keterbatasan diversifikasi produk. Hambatan lain yang menerpa industri kriya yaitu jaringan pemasaran dan daya juang usaha yang kurang. Jaringan pemasaran yang terbatas dan kurang luas menyebabkan industri kriya tidak mengalami kemajuan. Daya juang dan usaha yang kurang menyebabkan banyak dari pengusaha mudah menyerah dan tidak tahan banting. Hambatan selanjutnya yakni dukungan formal dari Pemerintahan. Dukungan formal yang dimaksud dalam bentuk program, kebijakan, dan aksi nyata di lapangan.
Catatan Kementrian Keuangan per-April 2020 menunjukkan bahwa salah satu sektor yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM, salah satunya sektor kriya. Seperti yang tadi dikatakan, dalam kondisi pandemi banyak masyarakat yang mengalami krisis keuangan, membuat daya beli mereka menurun.Â
Akibatnya, pasar melambat, perputaran uang terhambat, dan pendapatan pengrajin kriya semakin tipis. Karena pendapatan yang serba berkurang, dana yang mereka miliki fokus pada kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup. Jauh lebih sedikit masyarakat yang masih memiliki dana cukup untuk membelanjakannya pada hal-hal yang bersifat sekunder, lebih banyak masyarakat yang hanya memiliki dana untuk kebutuhan primer saja, (Cahyana, 2020).
 Lalu, Apa Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Industri Kriya di Indonesia?Â
Seni kriya merupakan salah satu subsektor yang dekat dengan industri pariwisata. Salah satu subsektor yang menggambarkan ciri khas Indonesia. Dalam jalannya pengembangan subsektor ini, terdapat berbagai hambatan yang menghadang. Seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya modal usaha, terbatasnya teknologi, hingga jaringan pemasaran produk seni kriya yang terbatas.Â
Dalam mengatasi hal ini, pemerintah mengambil peran agar hambatan dan masalah pada subsektor ini dapat diminimalisir, sehingga kegiatan ekonomi pada subsektor ini dapat berjalan secara optimal.
Subsektor seni kriya tentunya mendapat dukungan dan peran aktif dari pemerintah dalam rangka pengembangan subsektor ini. Salah satunya melalui Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (BEKRAF). BEKRAF merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan industri kreatif salah satunya adalah subsektor seni kriya. BEKRAF bertugas untuk memberikan fasilitas yang relevan dan memadai bagi perkembangan industri kreatif. Â
Maka dari itu, dalam hal ini, BEKRAF mulai meluncurkan program deputi riset, edukasi, dan pengembangan  yang memiliki fokus pada Industri kreatif. Program yang diluncurkan adalah BEKRAF Creative Lab (BCL). Dalam subsektor seni kriya, BCL memiliki konsentrasi dalam strategi pengembangan seni kriya meliputi aspek produksi, distribusi, perlindungan, kreasi, dan creativepreneurship. Para pelaku bidang seni kriya akan mendapatkan pengarahan dan pelatihan yang mendalam mengenai pemasaran produk seni kriya, menciptakan produk yang berkualitas, serta perlindungan dalam mengembangkan suatu produk seni kriya.
Disamping BEKRAF, pemerintah juga berperan dalam pengembangan subsektor seni kriya melalui langkah yang lain. Di masa pandemi Covid-19, seperti yang telah diberitakan oleh berbagai media, hampir seluruh sektor dan subsektor  yang ada di Indonesia, mengalami kelumpuhan.Â
Diperlukan suatu upaya dan peran pemerintah untuk membangkitkan. Maka dari itu, pada April 2020, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hendak melatih para pelaku ekonomi kreatif, khususnya UMKM sektor kriya. Hal ini dilakukan karena adanya  wabah Covid-19 yang berdampak pada semua sektor, termasuk UMKM seni kriya.Â
Dengan adanya pelatihan ini, para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor seni kriya diharapkan untuk dapat kembali melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif ini di tengah kondisi yang baru. Selain itu dari Kemenparekraf sendiri hendak menyediakan pelatihan berupa pemasaran digital dengan program Master Class "Peningkatan Kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pemasaran Digital", (Cahyana, 2020).