Usulan terakhir adalah kepada para Paslon dan Timses untuk membuat bahan sosialisasi kampanye berupa alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, face shield, dan hand sanitizer. Selain bermanfaat untuk menekan penularan Covid-19, ekonomi kerakyatan juga turut digerakkan karena pembuatannya diorder dari UMKM.
Kemendagri juga menjadi motor penggerak sosialisasi kepada pemerintah daerah, petugas, dan pemilih terkait kebijakan Pilkada Serentak dengan mengedepankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, Kemendagri juga telah melakukan dukungan regulasi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, dengan menerbitkan:
a) SE Mendagri No.270/2931/SJ tanggal 21 April 2020.
b) SE Mendagri No.440/3850/SJ tanggal 2 Juli 2020.
c) SE Mendagri No.900/3485/SJ tanggal 12 Juni 2020.
Peran lain Kemendagri ialah melakukan dukungan untuk menggelar Binwas Pilkada 2020 dengan istilah Sapta Safety Net (SSN).
Kemendagri juga telah mendorong Satpol PP seluruh Indonesia dalam penegakan hukum pendisiplinan masyarakat untuk melaksanakan
protokol kesehatan dan melaporkan secara terintegrasi.
Selain itu, Kemendagri juga telah membentuk Posko Satpol PP khusus 270 Daerah Pilkada Tahun 2020, untuk melakukan koordinasi dan sinergitas dalam melaporkan kejadian-kejadian terhadap hal-hal yang dilarang pada tahapan kampanye.
1) Diterbitkanya Permendagri No.41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No.54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peran Kememdagri lainnya yaitu menyusun pedoman panduan tugas Satlinmas
yang ditugaskan sebagai petugas keteriban di TPS
dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan juga pembetukan desk Pilkada di seluruh daerah penyelenggara Pilkada
