Pilkada Serentak 2020, The Show Must Go On

Acara puncak pemilihan kepala daerah di Indonesia pada 2020 tinggal menghitung hari. Pilkada itu digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2021.

Sistem pilkada serentak seperti yang berlangsung pada 2020 ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia. Namun penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini bisa disebut yang paling berat, paling menantang, dan cenderung 'menyerempet-nyerempet bahaya'.

Sebutan paling berat dan menantang yang disematkan pada pilkada 2020, rasanya sangat sulit dibantah. Pasalnya, bayang-bayang wabah Covid-19 terus menghantui pelaksanaan pesta rakyat yang sangat ditunggu-tunggu ini. Angka harian pertambahan kasus positif Covid 19 kian hari kian melonjak di kisaran 2.000-3.000-an kasus.

Lonjakan angka kasus positif ini mau tak mau membuat banyak daerah pemilihan dimasukkan dalam kategori merah alias berbahaya bagi penularan virus penyebab Covid-19. 

Padahal, protokol kesehatan yang ditetapkan Gugus Tugas Covid-19 menafikan adanya kerumunan massa, arak-arakan, serta keharusan menjaga jarak satu sama lain. 

Hal yang secara harfiah sangat bertolak belakang dengan tradisi pesta demokrasi yang selalu diwarnai dengan semangat berkumpul dalam suasana gegap gempita, semangat tinggi, dan tidak berjarak sebagai simbol soliditas kelompok kekuatan politik.

Kewajiban memakai masker adalah soal lain yang sangat berlawanan dengan suara hati para politisi. Tatapan mata dan mimik muka, serta ekspresi wajah saat seorang calon pemimpin berkomunikasi dengan massa pendukungnya, adalah hal yang sulit untuk ditiadakan. 

Tak heran jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu enggan memakai masker kendati angka kasus positif Covid-19 dan kematian tertinggi di dunia dicatatkan oleh negeri itu.

Presiden Brazil Jair Bolsonaro bahkan tetap menolak memakai masker sampai hari ini meskipun dirinya pernah dinyatakan positif Covid-19 dan harus menjalani perawatan intensif. Jair pada banyak kesempatan, tetap menyapa masa pendukungnya dengan gaya sangat hangat, dekat, dan tanpa masker.

Tantangan yang tak kalah serius bagi Pilkada serentak kali ini adalah perhelatan harus digelar di tengah ancaman bayang-bayang resesi ekonomi yang diperkirakan akan sangat dalam. 

Ancaman resesi tergambar pada pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua yang mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen atau tumbuh minus 5,32 persen. Pada kuartal pertama, kontraksi yang terjadi baru sebesar 2, 97 persen. Kondisi ini disebut sebagai yang paling buruk sejak 1999.

Atas munculnya situasi pelik ini, sangat banyak kalangan yang menghembuskan isu penundaan Pilkada 2020. Pilkada ditunda hingga pandemi berakhir dan wabah penularan Covid 19 bisa dikendalikan. 

Dengan begitu, kegiatan pesta rakyat itu tidak sampai harus mengancam keselamatan nyawa masyarakat. Mereka yang tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkada 2020 juga meminta pemerintah memfokuskan dana APBN untuk mengatasi wabah dan pemulihan ekonomi dari ancaman resesi.

Namun, siapakah ahli pandemi atau penguasa di muka bumi ini yang mampu memberikan jaminan kapan pandemi global bernama Covid-19 ini akan berakhir? Sampai detik ini tak satupun dari mereka yang mampu memberi kepastian. 

Sedangkan pilkada atau kegiatan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin adalah hal yang mutlak harus dilakukan demi terjaganya eksistensi kehidupan bernegara.

Kelangsungan kehidupan bernegara nyata-nyata terancam manakala terjadi kevakuman kekuasaan secara luas di tengah masyarakat. "The show must go on". Begitu kira-kira inti dari pesan Presiden RI Joko Widodo, terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020 seperti yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9/2020).

"Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita memang tidak tahu, negara manapun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Penyelenggaran pilkada harus dilakukan dengan cara baru yakni menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menerapkan jarak sosial," ujar Presiden Jokowi.

Guna menyukseskan perhelatan Pilkada 2020 di tengah pandemi global ini, Presiden juga meminta seluruh elemen masyarakat, terutama KPU, Bawaslu, TNI-Polri, tokoh msyarakat, serta ormas, secara bersama-sama melakukan pengawalan agar Pilkada 2020 benar-benar berlangsung dalam kerangka protokol kesehatan yang sangat ketat.

Sesungguhnya faktor wabah Covid-19 yang telah merenggut ribuan nyawa manusia ini bisa dijadikan salah satu indikator penting bagi warga pemilih untuk menjatuhkan pilihan pada sosok pemimpin tertentu. 

Sosok pemimpin ideal, tentulah mereka yang menyayangi dan melindungi rakyat dan bukan malah sebaliknya, yang nekat mengorbankan rakyat untuk memenuhi ambisi kekuasaan.

Para warga pemilih berhak mendengar apa saja gagasan penting sang kandidat untuk turut serta menyelesaikan masalah Covid-19 di daerah masing-masing. Mereka pemilik gagasan terbaik dan cemerlang, layak diberikan perhatian lebih serius ketimbang kandidat lain yang miskin ide soal isu maha penting ini.

Respons para kandidat terhadap imbauan Presiden agar melaksanakan protokol kesehatan saat mengikuti seluruh tahapan proses pilkada, sejak pendaftaran, sosialisasi, serta melaksanakan kampanye, juga layak diberikan perhatian khusus. 

Menyimak perilaku sejumlah calon pemimpin daerah saat melaksanakan pendaftaran ke KPUD, sekilas mereka kurang peduli alias mengabaikan protokol kesehatan. Arak-arakan, penggunaan masker, penjagaan jarak sosial, seolah-olah belum dianggap penting.

Terhadap para kandidat jenis tak peduli wabah Covid-19 seperti itu, warga pemilih hendaknya jangan pernah ragu untuk mencoret nama mereka dari kemungkinan untuk memilihnya. 

Sebaliknya, para calon pemimpin yang menyayangi rakyat, tentulah bakal mampu menemukan format kampanye yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

Di antaranya dengan menggelar kampanye di lapangan terbuka dengan tetap memastikan massa pendukung memakai masker, mengatur jumlah massa pendukung agar bisa berdiri dengan posisi saling berjarak masing-masing minimal satu meter, serta memastikan massa mencuci tangan dengan menyiapkan sebanyak mungkin fasilitas cuci tangan dengan air mengalir.

Upaya seperti itu sejatinya merupakan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh semua kandidat pemimpin daerah, dibantu tim kerja mereka. 

Bahkan, mereka bisa menyisipkan pesan-pesan kampanye dengan memasang gambar atau foto sang kandidat pada masker, face shield, atau hand sanitizer yang dibagikan kepada seluruh massa pendukung.

Dengan asumsi masyarakat pemilih sudah memiliki kesadaran politik yang baik dan benar, peluang terpilih para kandidat yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat selama proses dan tahapan pilkada, terutama pada massa kampanye, seharusnya lebih besar dibanding kandidat yang bersikap sebaliknya. 

Ya, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, "pertunjukan" memang selayaknya segera dimulai. 

Dan sekali lagi, bak menonton film layar lebar di bioskop, penonton diminta mematuhi aturan seperti dilarang berisik, menaikkan kaki ke atas kursi di depannya, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar kalau beli snack dan minuman dari yang dijajakan petugas bioskop baru boleh, selain itu juga tidak boleh menyalakan HP, merekam atau membajak film. 

Pun demikian dengan sebelum "pertunjukan" Pilkada dimulai, para peserta, pemilih, penyelenggara, pengawas dan aparat keamanan harus memainkan perannya masing-masing dengan penuh komitmen: sukseskan Pilkada yang sehat dan aman Covid-19 dengan mematuhi segala aturan yang ada. #PilkadaPatuhProkes