Pilkada 2020 Tak Perlu Ditunda!

Sejumlah Pemerintah Daerah kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II, diiringi desakan sejumlah elemen masuyarakat meminta penyelenggara tunda Pilkada 2020 demi menjaga kesehatan warga. 

Tuntutan Pilkada ditunda datang bertubi-tubi, dan kini menjadi isu paling populer di tengah-tengah masyarakat yang sedang berjuang melawan Pandemi Covid-19.

Kenyataan ini, membuat penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan konstituen makin resah dalam dengan situasi--kondisi apa pun.

Meski Pandemi Covid-19 belum reda kita tak perlu patah semangat untuk menggelar Pilkada, dan jangan sampai membiarkan pesimisme berlarut-larut.

Pilkada 2020 tampak beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jika seluruh elemen berpikir bagaimana menentukan pilihan politik terhadap pemimpin masa depan, namun kini pertaruhannya adalah keamanan yang berpotensi tidak menjamin kesehatannya bebas dari virus corona.

Melalui Pilkada ini, imunitas demokrasi tengah diuji sejauh mana penyelenggara dan konstituen dalam rangka mempersiapkan pesta demokrasi semaksimal mungkin. 

Oleh karenanya, hal itu haruslah menjadi fokus utama di mana pun daerahnya yang akan menggelar Pilkada secara langsung.

Virus corona saban hari makin ekstrem pula menyerang kesehatan manusia. Pandemi ini menjadi tantangan kita dalam membangun demokrasi yang lebih baik, sehingga penyelenggara dan pemilih pada umumnya dapat menggelar Pilkada apabila disiplin mematuhi protokol kesehatan, walau corona menjadi tantangan utama pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, Pandemi bukan hanya ujian demokrasi dan penyelenggara, serta konstituen. Melainkan pesta demokrasi khusus 2020 menantang masing-masing kekuatan para kontestan atau kandidat di panggung politik, sejauh mana mereka memainkan komunikasi politiknya dalam menarik simpati publik lewat proposal kebijakan yang telah dibeberkan.

Keyakinan Gelar Pilkada

Pilkada di tengah Pandemi, kini menjadi pelajaran berharga dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan rakyat, dalam hal ini calon pemimpin atau calon kepala daerah yang akan terpilih haruslah lebih mengutamakan komitmen menjaga kesehatan rakyat (al-hifdz nafs). 

Tentunya, terobosan demikian adalah hal yang paling ditunggu-tunggu publik.

Menurut hemat saya, Pilkada bukan sekadar urusan administratif yang digelar lima tahun sekali, namun Pilkada merupakan instrument penting lahirnya seorang pemimpin yang dipilih langsung berdasarkan selera rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Hal itu yang mampu membentuk kedewasaan, dan kematangan politik rakyat untuk memilih pemimpin.

Oleh karena itu, pada konteks politik, Presiden Joko Widodo punya keyakinan besar tentang spirit keamanan menjelang Pilkada 2020. 

Ia secara lugas mengatakan, bahwa penyelenggara Pilkada harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu sampai Pandemi berakhir. Karena tidak tahu, dan negara mana pun tidak tahu kapan Pandemi ini berakhir.

Statement politik tersebut menunjukkan karakter kepemimpinan Joko Widodo adalah pemimpin yang betul-betul demokratis, dan optimis. 

Presiden ketujuh di Republik ini yang juga lahir dari rahim sebuah sistem Pemilu bernama Pilkada tersebut mencoba melempar sinyal politik yang membuat logika publik bertumbuh kesadaran yang utuh bahwa Pilkada haruslah tetap terlaksana tertib, meskipun kita menghadapi bencana non alam seperti pandemi sekalipun.

Dalam pidato politik Abraham Linncoln di Gettysburg dalam buku Valina Singka Subekti (Dinamika Konsolidasi Demokrasi: 2015), demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. 

Demikian pula pendiri bangsa Indonesia yang meyakini demokrasi sebagai pilihan terbaik sebagaimana pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

Artinya, Pilkada sebagai implementasi roda sistem demokrasi menghasilkan pemimpin rakyat, sehingga putusannya yang didasarkan kepada kaidah demokrasi sebagai manifestasi aktualisasi dari seluruh kebijakan yang ada terkait penuntasan virus corona. 

Untuk itu, anjuran pemerintah kali ini haruslah mendorong pikiran rakyat (nalar) berpikir optimis.

Menagih Komitmen

Menjelang Pilkada serentak, catatan dan kritik konstruktif dari para kontestan demokrasi dan rakyat amat dibutuhkah pemerintah, dalam hal ini, terkait teknis pelaksanaannya, dan pengarus utamaan regulasi terkait larangan kampanye di kerumunan massa. 

Karena itu, memberi kritik artinya rakyat optimis dan berkomtmen akan menggelar momentum Pilkada.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan dalam Rapat Kerja di DPR antara Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP (22/09), telah disepakati Pilkada serentak tetap dilangsungkan dengan catatan pengetatan penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19, berkaitan dengan tidak adanya otoritas yang bisa memastikan kapan Pandemi ini akan berakhir.

Mungkinkah Pilkada di tengah Pandemi? 

Pertanyaan ini sangat mungkin sekali, sebab dalam agenda tersebut perlu komitmen semua pihak, baik itu calon kepala daerah, pemilih (konstituen), dan penyelenggara Pilkada itu sendiri. Komitmenya dalam bentuk mematuhi regulasi yang ada, menggunakan masker, dll. Terutama peran Polri, dan TNI.

Pada hakikatnya, Covid-19 tak harus menunda Pilkada sampai tahun depan, karena bagaimana pun Pandemi memang menjadi ancaman jika tak disiplin mengikuti arahan aparatur negara. 

Paling tidak, peran Polri, dan TNI harus didukung penuh guna menjaga keamanan Pilkada yang akan tengah berlangsung damai, tertib, dan sadar hukum.