Pilkada 2020 Tak Perlu Ditunda!

Menagih Komitmen

Menjelang Pilkada serentak, catatan dan kritik konstruktif dari para kontestan demokrasi dan rakyat amat dibutuhkah pemerintah, dalam hal ini, terkait teknis pelaksanaannya, dan pengarus utamaan regulasi terkait larangan kampanye di kerumunan massa. 

Karena itu, memberi kritik artinya rakyat optimis dan berkomtmen akan menggelar momentum Pilkada.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan dalam Rapat Kerja di DPR antara Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP (22/09), telah disepakati Pilkada serentak tetap dilangsungkan dengan catatan pengetatan penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19, berkaitan dengan tidak adanya otoritas yang bisa memastikan kapan Pandemi ini akan berakhir.

Mungkinkah Pilkada di tengah Pandemi? 

Pertanyaan ini sangat mungkin sekali, sebab dalam agenda tersebut perlu komitmen semua pihak, baik itu calon kepala daerah, pemilih (konstituen), dan penyelenggara Pilkada itu sendiri. Komitmenya dalam bentuk mematuhi regulasi yang ada, menggunakan masker, dll. Terutama peran Polri, dan TNI.

Pada hakikatnya, Covid-19 tak harus menunda Pilkada sampai tahun depan, karena bagaimana pun Pandemi memang menjadi ancaman jika tak disiplin mengikuti arahan aparatur negara. 

Paling tidak, peran Polri, dan TNI harus didukung penuh guna menjaga keamanan Pilkada yang akan tengah berlangsung damai, tertib, dan sadar hukum.