Mohon tunggu...
Reza Fahlevi
Reza Fahlevi Mohon Tunggu... Jurnalis - Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

"Bebek Berjalan Berbondong-bondong, Elang Terbang Sendirian"

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Pilkada dan Upaya Memilih Pemimpin Hasil Meritokrasi

17 September 2020   17:29 Diperbarui: 18 September 2020   13:27 905
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mural tentang ajakan menolak politik uang dan mengawasi pemilu yang adil menghiasi tembok rumah warga di Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/6/2020). KPU memutuskan untuk menggelar pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. (Foto: KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Dalam konteks tersebut, warga pun harus mempunyai kesadaran mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan, dan tentu saja harus disistematisasikan.

Saya sendiri menyadari, kemungkinan masalah ketersediaan dana yang dapat menjadi hambatan. Akan tetapi, menunda Pilkada pun bukanlah pilihan yang ideal, mengingat ketika di daerah-daerah dipimpin oleh Plt, tentu kewenangan Plt amat terbatas karena tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis.

Pilkada dan Legitimasi Politik

Ilustrasi menolah politik uang. (sumber: Tribunnews)
Ilustrasi menolah politik uang. (sumber: Tribunnews)
Secara teoretis, adanya Pilkada merupakan upaya untuk menguatkan demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada erat kaitannya dengan upaya membangun legitimasi politik. 

Menurut Leo Agustino dalam buku Politik dan Otonomi Daerah (2005), kepala daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara pemilih nyata (real voters) yang merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih, sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis mendapat dukungan dari sebagian besar warga masyarakat. 

Legitimasi menjadi modal yang sangat penting (modal politik) dan diperlukan oleh suatu pemerintahan yang akan/tengah berkuasa.

Sementara itu, untuk Pilkada 2020 ini, merupakan batu uji yang lebih berat bagi keberlangsungan demokratisasi di Indonesia, teruatama di aras lokal. 

Akan tetapi, dengan adanya Pilkada di masa Pandemi ini, harusnya membuat kita sebagai warga lebih mempunyai kejelian, mengingat salah satu yang bisa menjadi permasalahan selama kontestasi, yakni petahana yang memanfaatkan momentum Pandemi ini untuk kepentingan pribadi, seperti personalisasi diri di tengah gencarnya bantuan negara. 

Oleh sebab itu, Pilkada di masa Pandemi ini, bisa semakin menjernihkan pandangan kita terutama menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah.

Sehingga dapat memberi gambaran, mengenai pilihan politik kita ke depannya. Selain itu, kita bisa semakin melihat bagaimana kinerja dan keefektivan pemerintah daerah dalam menangani wabah tersebut dan tentu saja itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk preferensi politik kita tahun ini.

Bagi saya, di masa Pandemi ini, penguatan legitimasi politik justru amat diperlukan, dan hal itu salah satunya melalui Pilkada. Bagaimanapun juga, warga memerlukan sosok pemimpin yang sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka, termasuk memimpin mereka dalam menghadapi Pandemi yang tak kunjung usai ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun