Dengan begitu, akan terjadi perputaran uang yang sangat besar di daerah dan tentu saja UKM serta ekonomi kerakyatan akan tergerak sehingga perekomian bisa bangkit kembali.
Kelima, Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 hanya akan melahirkan Kepala Daerah dengan masa jabatan hanya 3 tahun, bukan lima tahun.
Mengingat, pada tahun 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar. Hal tersebut diatur dalam UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.
Keenam, Pilkada 2020 nanti para kandidat hanya kepala daerah hanya boleh melakukan pengumpulan massa satu kali selama masa kampanye Pilkada 2020. Dan itu hanya boleh diikuti 100 orang saja yang tentunya sesuai protokol kesehatan: diatur jarak, cek suhu, memakai masker, selalu cuci tangan dan sebagainya.
Hal itu seperti diungkapkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang telah mengusulkannya kepada DPR dan KPU serta Bawaslu untuk dimasukkan ke dalam Peraturan KPU.
Ketujuh, para kandidat untuk tidak mengerahkan massa atau melakukan arak-arakan, konvoi dalam jumlah besar saat pendaftaran pencalonan Pilkada 2020 dibuka pada 4-6 September.Â
Kedelapan, alat peraga kampanye diperbolehkan dalam bentuk alat perlindungan seperti masker, hand sanitizer yang ada gambar pasangan calon. Hal tersebut juga sudah diatur dalam PKPU.
Kesembilan, menurut data KPU: ada sekitar 304.927 TPS di seluruh daerah yang menerapkan protokol kesehatan dan disiapkan sejumlah APD seperti masker, sarung tangan sekali pakai bagi petugas dan pemilih, kemudian hand sanitizer, tempat cuci tangan dengan sabunnya. Khusus petugas di daerah rawan akan disediakan baju hazmat lengkap sebagai pelindung.
Demikian 9 fakta seputar Pilkada Serentak tahun 2020. Gimana, Pemerintah bersama Penyelenggara Pemilu sudah sangat serius mengaturnya agar Pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Tentu saja Pilkada 2020 yang demokratis dan aman COVID-19 bisa sesuai harapan jika kita semua disiplin menjalani protokol kesehatan dan mendukung kesuksesan Pilkada dengan menaati seluruh aturan mainnya.
Semoga tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020 tinggi, sehingga angka golput rendah. Karena bagaimanapun, dibutuhkan legitimasi yang kuat dari Pemerintahan di daerah hasil Pilkada 2020. Agar pemimpin yang berkualitas dan berkomitmen penuh menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya yang dipilih masyarakat pemilih.
