Alasan keenam, jika kamu tidak menggunakan hak suara dengan baik, berarti kamu tidak boleh mengeluh atas kebijakan yang ada selama masa kepemimpinan Kepala Daerah baru hingga lima tahun mendatang. Gara-gara kamu sih tidak menggunakan hak pilih dan tidak berkontribusi pada pembangunan di daerah.
Ketujuh, kamu harus MEMILIH karena KPU sudah menerbitkan Peraturan KPU No.6 tahun 2020 yang mengatur sejumlah Protokol Kesehatan saat datang ke TPS seperti dibatasi jumlah pemilih dari yang biasanya 800 orang jumlah pemilih setiap TPS dikurangi menjadi 500, diatur jam kedatangan ke TPS, semua yang di TPS wajib memakai masker, seluruh Petugas KPPS dipastikan sehat karena sudah dites COVID-19, kemudian TPS selalu disterilisasi.Â
Selain itu, pemilih yang datang diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, setiap orang yang masuk TPS dites suhunya, paku untuk mencoblos disterilisasi dan tinta bukti coblos diteteskan bukan dicelup.
Kedelapan, kamu harus MEMILIH karena bukan hanya Indonesia yang menggelar Pemilu di masa Pandemi. Puluhan negara di dunia juga melaksanakan dan terbukti berhasil dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan juga tidak ada penyebaran COVID-19 karena masyarakat dan petugas Pemilu DISIPLIN menjalankan Protokol Kesehatan.
Terakhir, alasan kesembilan: kamu harus MEMILIH karena anggaran anggaran yang sudah dikucurkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencapai Triliunan Rupiah. Bahkan total ada 20 Triliun Rupiah uang berputar di 270 daerah yang menggelar Pilkada bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Dengan anggaran sangat besar tersebut, sebagian besar digunakan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD), membayar honor ribuan petugas Pemilu dan setiap kegiatan kampanye terbatas ada yang beli gorengan, minuman, rokok, dsb. Tentu saja itu semua menggerakkan Usaha Micro dan Kecil Menengah (UMKM).
Seluruh tahapan Pilkada sudah dijalankan sesuai protokol kesehatan yang ketat. Sebentar lagi kita memasuki tahap akhir seperti pendaftaran kandidat yang dibatasi tidak ada arak-arakan pendukung, kampanye terbatas yang melarang pengumpulan massa dan diwajibkan kampanye secara virtual.
Kita ketahui bersama, KPU sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan aturan pelaksanaan Pilkada yang menyesuaikan dengan  protokol kesehatan dalam UU Pilkada (No.6 Tahun 2020) yang juga diatur dalam  Peraturan KPU No. 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.
KPU juga sudah mengatur metode kampanye yang sesuai protokol kesehatan. Sesuai Pasal 57 PKPU 6/2020 menyebutkan, ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pilkada 2020:
1. Pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka dan dialog;
3. Debat publik antar pasangan calon;
4. Penyebaran bahan kampanye;
5. Pemasangan alat peraga kampanye (APK).
6. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta;
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog harus di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir.
