Gotong Royong Lawan Covid-19

 

Oleh: Reza Fahlevi, S.IP,  Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

DI TENGAH kecemasan dunia terhadap wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah berubah menjadi pandemi setelah ditetapkan World Health Organization (WHO) pada Rabu (11/3), sebagian dari kita masih saja menyalahkan Pemerintah karena belum menerapkan lockdown.

Mereka, yang selalu nyinyir dan menilai Pemerintah lamban dalam menangani Covid-19 lebih baik berhenti menghujat pemerintah dan mari kita sudahi polemik penerapan lockdown atau tidak. Karena yang jelas Negara sudah hadir. Pemerintah sudah bekerja keras melakukan segala upaya untuk mencegah penularan yang lebih luas.

Sejak Covid-19 mulai merebak di Wuhan, Tiongkok Pemerintah bergerak cepat dengan memulangkan sejumlah WNI yang tinggal di Wuhan dan daerah lain di Tiongkok dan mengisolasi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Selain itu, evakuasi 69 orang WNI dari Kapal Pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang yang dipulangkan ke Tanah Air.

Semua itu merupakan respon cepat Pemerintah Indonesia untuk menjamin warga negaranya tidak tertular dan menularkan ketika sudah di Tanah Air.

Sejumlah antisipasi penyebaran Covid-19 lain diantaranya, dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Keppres itu menetapkan pula pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Gugus Tugas itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam Keppres itu, Presiden menunjuk Kepala BNPB Letjen. TNI Doni Monardo sebagai pelaksana Gugus Tugas.

Bersama Mendagri Tito Karnavian, Doni Monardo dalam konferensi pers beserta jajaran unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan sejumlah himbauan kepada Kepala Daerah yang merupakan tindaklanjut pernyataan Presiden RI yang disampaikan hari Minggu (15/3/2020) dan Senin (16/3/2020) di Istana Bogor.

Dalam arahan tersebut, Doni meminta agar semua kebijakan daerah yang terkait dengan Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Bagi setiap daerah diharapkan dapat menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan dengan mencakup 4 (empat) aspek. Keempatnya yaitu Pencegahan, Respon, Pemulihan dan Tim Pakar, serta melakukan konsultasi rencana kebijakan yang akan dibuat ke Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam rangka penanganan Covid-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi Physical Distancing.

Sementara Mendagri Tito sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah juga meminta kepada para Kepala Daerah agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sebelum mengumumkan kondisi darurat di daerahnya.

Menurut mantan Kapolri itu, untuk menentukan status darurat Covid-19 harus berkoordinasi yang baik dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti kebijakan fiskal dan moneter.

Pengumuman status darurat juga berkaitan dengan daerah di sekitarnya. Karena itu harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Gugus Tugas.

Jadi, seperti ditegaskan Mendagri Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan koordinasinya dengan Kepala Daerah yang disambanginya seperti Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Selatan, dan komunikasi informal kepada Kepala Daerah lainnya agar daerah tidak asal melempar rencana lockdown atau menghentikan segala aktivitas perekonomian secara total.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta semua orang untuk mulai bekerja sama & saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik. Bukan saling menyalahkan dan mengadu domba para pemimpin kita. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk bahu-membahu, bersinergi dalam setiap kebijakannya dan yang utama menanggalkan segala ego struktural maupun sektoral. Karena di tengah kondisi sulit seperti sekarang, yang dibutuhkan adalah saling support dan soliditas atas nama solidaritas kemanusiaan.

Kita mengapresiasi kerja nyata Pemerintah yang telah membangun optimisme dengan gotong-royong nasional mencegah penyebaran Covid-19.

Pemerintah bahkan sejak awal telah membentuk task force yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tugas tersebut dipertegas dengan pembentukan Satgas Penanggulangan Virus Corona. Itu menunjukkan Presiden Jokowi memiliki sense of crisis.

Kerja Pemerintah banyak yang dilakukan tanpa bicara. Koordinasi untuk mengurangi kepanikan. Karena itu ditunjuk 1 Jubir dari pusat yang jadi rujukan utama segala info.

Presiden Jokowi dengan dukungan seluruh Kabinet Indonesia Bersatu yang saling berkoordinasi lintas sektoral untuk mempercepat akselarasi penanganan serta pencegahan penularan Covid-19 patut diapresiasi. Seperti yang dilakukan Menteri BUMN yang inisiatif mendorong Farmasi BUMN untuk memproduksi massal 4,7 juta masker dan juga Alat Kesehatan lain.

Selain itu, patut juga diapresiasi kerja taktis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk mengambil 12 ton alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), alat rapid test, hingga ventilator dan juga obat-obatan dari Tiongkok menggunakan pesawat Hercules.

Koordinasi intens antara Mendagri Tito Karnavian dengan Menteri Keuangan yang masing-masing telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Realokasi APBD untuk menangani Covid-19 di daerah. 

Mendagri Tito juga begitu gencar berkoordinasi dan mengarahkan Kepala Daerah untuk selalu siap siaga dan menghadirkan optimisme kepada masyarakat agar tidak panik, menjaga kestabilan ekonomi dengan menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan yang terpenting ialah mengedukasi masyarakat tentang apa itu Covid-19 dan juga bagaimana pencegahannya.

Pemerintah juga menaruh hormat terhadap perjuangan tenaga medis di garda terdepan menerjang virus corona untuk menyelamatkan para korban terpapar Covid-19. Karena itu, sebagai penghargaan atas kerja keras mereka para dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia, Pemerintah memberikan insentif mulai dari Rp 5-15 juta per bulan.

Pemerintah terus bekerja cepat dengan menyiapkan tenaga medis sebanyak 606 dan 192 tenaga non-medis untuk melayani di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Kementerian BUMN pun telah merekrut volunteers sebanyak 328 tenaga kesehatan dan 2.590 orang tenaga non-kesehatan. Rumah Sakit Darurat tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk jika terjadi lonjakan pasien yang sudah tidak tertampung lagi di seluruh Rumah Sakit di Jakarta maupun di daerah lain.

Sejumlah obat yang telah diujicoba dan terbukti berhasil mempercepat penyembuhan pasien corona, seperti Avigan dan Klorokuin juga sudah dibeli dan didatangkan pemerintah dalam jumlah yang banyak.

Presiden Jokowi juga memperhatikan warga terdampak penerapan physical distancing beberapa waktu belakangan ini, khususnya kelas menengah ke bawah yang penghasilannya berkurang karena pembatasan kegiatan di luar rumah (bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah).

Kebijakan Pemerintah terhadap kelompok masyarakat pekerja informal yang penghasilannya masih di bawah rata-rata, berhak untuk menerima kartu sembako selama 6 bulan ke depan akan ditambah Rp 50.000/per keluarga sehingga menjadi Rp 200.000/per bulan. Selain itu, ada juga kredit usaha di bawah Rp 10 Miliar yang diberikan dalam bentuk penundaan cicilan 1 tahun dan penurunan bunga kepada para ojek online, sopir taksi, nelayan yang sedang mencicil kredit motor, mobil, atau perahu dan diberi kelonggaran waktu tambahan untuk menyicil selama satu tahun.

Presiden juga meminta kepada Pemda untuk mendata rakyat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah (penghasilan harian) dan diberikan alokasi khusus dari APBD untuk perlindungan dan jaminan selama masa wabah corona berlangsung dan dihadapi dengan pembatasan kegiatan sosial.

Dari seluruh upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, menunjukkan negara telah hadir di tengah masyarakatnya. Dan sudah tidak sepantasnya, di tengah kondisi yang serba tidak pasti di bawah bayang-bayang ketakutan penularan pandemi Covid-19 dan juga resesi ekonomi, ada warga negara yang nyiyir atau menghujat setiap langkah pemerintah kita.

Tengok saja, seluruh negara maju sekalipun seperti Tiongkok, AS, Jepang, Korea Selatan, Italia, Inggris, Spanyol, dan Perancis saja ketar-ketir dalam menghadapi Covid-19. 

Tentu saja, kebijakan setiap negara berbeda mengingat kondisi dan karakter masyarakatnya juga berbeda. Ada yang cocok dilakukan lockdown, ada juga yang hanya dengan melakukan test massal untuk mendeteksi awal siapa saja warga negara yang positif untuk segera dilakukan isolasi dan penanganan medis agar tidak lebih massif lagi menularkan Covid-19.

Terakhir, kita harus yakin dan optimis bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan daya tahan yang tinggi dalam menghadapi segala cobaan. Karena itu, saya mengajak kita semua anak Bangsa untuk terlibat aktif dalam upaya membantu pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia di dalam memerangi Covid-19.

Karena itu, kita harus meningkatkan kepedulian & solidaritas bersama dengan menganggap kita semua berpotensi jadi kurir penyebaran virus jika kita masih saja berkerumun, tidak menjaga jarak, batuk sembarangan & abai dengan gaya hidup sehat.

Akhirnya, segala upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 akan berbuah hasil: menekan jumlah kenaikan korban positif apalagi meninggal akibat Covid-19 jika ada gotong royong nasional, saling mendukung, dan meneguhkan kesadaran kolektif untuk bersatu melawan virus Corona dengan dimulai dari diri sendiri.

Ya, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan.