Mohon tunggu...
Reza Fahlevi
Reza Fahlevi Mohon Tunggu... Jurnalis - Direktur Eksekutif The Jakarta Institute

"Bebek Berjalan Berbondong-bondong, Elang Terbang Sendirian"

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ikhtiar Kemendagri Hilangkan Tradisi Birokrasi "Amplop" yang Mengakar

26 Februari 2020   11:17 Diperbarui: 26 Februari 2020   11:19 287
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. - Foto: dokpri Kemendagri

BPSDM Kemendagri harus menjadi 'ujung tombak' dalam melakukan revolusi mental para birokrat melalui berbagai Diklat yang intensif.

Tentu diklat-diklat itu harus disertai dengan tindaklanjut yang nyata, seperti pengawasan ketat bagi para ASN pasca mengikuti Diklat BPSDM.

Jika ada yang membangkang dari pakem yang sudah diinternalisasikan dari diklat, maka sudah selayaknya ASN itu dievaluasi, bahkan 'ditendang' dari kursi. Dengan begitu, titah Mendagri Tito pun bisa berbuah.

Birokrasi Amplop

Mental birokrasi kita yang masih melekat warisan Kolonial Belanda yang selama menjajah bangsa kita dengan membenturkan strata sosial. Dan mengutamakan pelayanan publik dalam sistem pemerintahan berdasarkan kelas.

Hierarki birokrasi yang digagas Max Webber, Sosiolog dan Ekonom asal Jerman memang secara organik akan melahirkan kepemimpinan yang feodal.

Birokrasi sebagai alat kekuasaan pemerintah, dalam mengatur suatu jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan.

Sejak zaman kolonial, bangsa kita dibentuk oleh sistem yang diciptakan VOC, Korporasi Dagang Hindia Belanda sehingga masih sering kita temui ada gila hormat di kalangan para petinggi birokrat, dan menganggap birokrasi itu abdi-dalem dan dalam strata sosial rakyat tak lebih adalah wong cilik.

Sudah menjadi rahasia umum ketika para birokrat melakukan praktek pelayanan publik yang kaku, rumit, berbelit-belit, sangat hirarki adalah cerminan pengaruh pemerintahan Hindia Belanda.

Kembali ke seruan Kemendagri untuk mengikis habis budaya amplop dalam proses birokrasi, seperti yang ditekankan Mendagri Tito di hadapan 500 Kepala BPSDM seluruh Indonesia dan perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara, BPIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga harus kita ejawantahkan dalam dunia kerja yang profesional diberbagai bidang. Karena bagaimanapun, mental koruptif itu bisa dicegah dimulai dari diri kita sendiri.

Hal yang paling sederhana ialah malu untuk menerima yang bukan hak kita dan jujur dalam berbagai hal.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun