UU TPKS Sah!

SALATIGA, Setelah bertahun-tahun, akhirnya pada Selasa, 12 April 2022 RUU TPKS telah di sahkan menjadi UU TPKS.

Ini merupakan jembatan awal pemenuhan keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual yang sebelumnya hampir tidak pernah berpihak pada korban. Dengan disahkan UU TPKS diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar ikut mengkawal implementasi UU TPKS ini.

Dalam UU TPKS mengatur 9 tindak pidana kekerasan seksual yang baru diatur secara parsial, di antaranya:

1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik.

2. Pelecehan Seksual Fisik.

3. Pemaksaan Kontrasepsi.

4. Pemaksaan Sterilisasi.

5. Pemaksaan perkawinan.

6. Penyiksaan Seksual.

7. Eksploitasi Seksual.

8. Perbudakan Seksual.

9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Selain tindak pidana yang telah disebutkan diatas, dalam UU TPKS juga mengatur beberapa hak korban yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

Adapun Hak perlindungan bagi korban sebagaimana terdapat dalam pasal 42 (1), yaitu:

1. Perlindungan dari acaman/kekerasan pelaku dan pihak lainnya.

2. Kerahasiaan identitas.

3. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban.

4. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan/pendidikan/akses politik.

5. Perlindungan dari tuntutan pidana/ gugatan perdata atas pelaporan kasus.

Semoga dengan telah disahkannya UU TPKS ini menjadi langkah awal perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Mari kita semua kawal implementasi UU TPKS agar dapat berjalan baik dan mengayomi korban.