Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia: Lahan Kritis, Indonesia Miris?

Hal yang dilakukan dalam mengembangkan lahan gambut ini haruslah bersesuaian dengan prinsip yaitu adanya kegiatan restorasi sistem hidrologi untuk hutan rawa yang terdegradasi, butuh konservasi hutan gambut yang belum terdegradasi, dan adanya sistem pengelolaan air yang harus diperbaiki pada daerah yang akan mengalami peralihan fungsi lahan misalnya perkebunan.

Seperti yang kita tahu bersama, bahwa hutan Indonesia seringkali mengalami deforestasi oleh manusia sehingga areal hutan yang mengalami degradasi semakin meningkat terus menerus. Hal inilah yang menyebabkan penutupan vegetasi hutan di Indonesia juga semakin menurun. 

Menurut BPS, luas daratan kawasan hutan Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai angka 120.601.155,73 hektar, namun terus mengalami penurunan menjadi 120.495.702,96 hektar atau turun sekitar 65.000 hektar di tahun 2019. 

Menurut Forest Watch Indonesia (FWI), laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia telah mencapai kisaran 1,6 - 1,8 juta ha/tahun pada interval waktu antara periode 1985 - 1998. Laju ini kian meningkat secara signifikan menjadi rata - rata 2,8 juta ha/ tahun pada periode 1997 - 2000. 

Untuk tahun 2020, Indonesia dinyatakan berhasil dalam menurunkan laju deforestasi dengan angka 115, 46 ha atau sekitar 75, 03% dalam periode 2019 - 2020 (Ditjen PKTL KLHK, 2021). 

Selain itu, untuk lahan kritis di Indonesia terbagi menjadi lahan kritis dan lahan sangat kritis. Menurut BPS, jumlah lahan sangat kritis di Indonesia sekitar 5,2 hektar dengan total jumlah lahan kritis yaitu 22 juta hektar pada tahun 2011. Lalu, terjadi penurunan di tahun 2013 menjadi 4,6 juta hektar lahan sangat  kritis dengan total lahan kritis sebanyak 19, 6 juta hektar. Lalu, terdapat 9,5 juta hektar lahan kritis dengan 4,6 juta hektar lahan yang sangat kritis pada tahun 2018. 

Menurut catatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan KLHK wilayah Indonesia meliputi wilayah Indonesia bagian barat yakni Sumatera hingga wilayah Indonesia bagian timur yaitu papua telah mengalami gangguan kerusakan hutan selama masa pandemi ini. 

Beredar informasi dari seorang peneliti senior Chatham House bahwa setengah perdagangan kayu secara ilegal itu berasal dari Indonesia pada tahun 2013. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan deforestasi hutan menjadi kasus dominan yang hampir terjadi  di kawasan hutan serta menjadi penyebab adanya gangguan kerusakan hutan di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Selanjutnya, ekosistem mangrove menjadi ekosistem yang mudah mengalami kerusakan akibat kebutuhan manusia akan lahan yang bernilai secara ekonomis semakin tinggi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, luas mangrove di Indonesia telah mencapai 3,49 juta Ha. 

Namun beribu sayang, sekitar 52% atau kurang lebih 1,82 juta Ha luas mangrove Indonesia tersebut dalam kondisi yang rusak.