Terlepas dari itu, menurut saya, untuk ukuran Riau, sebenarnya ada formulasi lain yang lebih hebat untuk mendapatkan bergaining ke pemerintah pusat, terlepas nanti siapa pemenang pilpres, apakah itu Prabowo atau Jokowi.
Misalnya adalah tuntutan atau bergaining STATUS KHUSUS, seperti layaknya yang didapat Provinsi Aceh, Papua atau daerah khusus lainnya  di Indonesia.
Saya pikir bergaining ini lebih pantas dari sekedar menteri. Semua orang tau, bahwa Riau adalah penyumbang terbesar pendapatan nasional lewat minyak buminya. Itu artinya Riau layak mendapatkan STATUS KHUSUS dan perjuangannya sudah pernah dilakukan. Mengapa tidak itu saja yang menjadi bargainingnya untuk diteruskan.
Tapi pintu masuknya jelas bukan dari jabatan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta tadi, karena lemah sekali nilai tawarnya. Coba cari formulasi lain. Misalnya seperti dulu pernah didengungkan RIAU MERDEKA, atau ada formulasi lainnya yang bisa membuat pusat tidak memandang Riau sebelah mata (mengutip istilah Bang Pendri Jaswir: politisi PAN Riau).
Sebab STATUS KHUSUS itu jelas bisa menyentuh kepentingan masyarakat secara luas dan merata di Riau. Tapi kalau hanya jabatan menteri yang diminta, saya kurang yakin punya dampak signifikan buat masyarakat Riau. Apalagi yang namanya jabatan, kapan saat bisa dipecat.
Ini pendapat pribadi saya saja, kawan-kawan lainnya pasti punya pandangan berbeda: SILAHKAN BERPENDAPAT UNTUK KEMAJUAN RIAU dan NKRI. MERDEKA!!! (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H