Mohon tunggu...
Kasri SE
Kasri SE Mohon Tunggu... wiraswasta -

Saya adalah seorang blogger di Pekanbaru. Berbagai hal tentang Riau saya tulis di blog pribadi; kelilingriau.blogspot.com dari sudut pandang saya.

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Status Khusus Lebih Pantas untuk Riau

3 Juni 2014   19:56 Diperbarui: 23 Juni 2015   21:45 82
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Masih soal politik jelang Pemilihan Presiden 2014. Pagi ini saya ada baca status facebooker yang isinya: Agar Riau jangan dipandang sebelah mata oleh pusat, mari dukung langkah Gubernur Riau H Annas Maamun yang bernegosiasi untuk mendapatkan 1 Menteri.

Kemudian Wakil Menteri, Direktur serta pembebaskan kawasan hutan untuk jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Bagansiapiapi-Dumai. Kalau negosiasi mulus, barulah Pak Annas bersedia jadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. Begitu kira-kira intinya.

Patut diapresiasi dan menurut saya langkah berani punya bargaining seperti itu. Apalagi yang bargaining ini adalah seorang Gubernur, yang notabenenya adalah jabatan politik, yang secara organisasi partai, masih ada atasannya.

Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada duet Prabowo-Hatta, maka secara organisasi Pak Annas selaku Ketua DPD Golkar Riau, harus taat dengan keputusan partai untuk memenangkan duet yang didukung, tanpa syarat, karena syaratnya mungkin sudah diambil oleh partai.

Masing-masing partai koalisi, seperti Golkar, PKS, PAN, PPP dan lainnya, pasti sudah punya bargaining, di antaranya mungkin jabatan menteri, termasuk Menteri Utama yang sudah disiapkan untuk Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie.

Terus kalau Pak Annas juga minta jatah menteri, karena hanya diminta menjadi ketua tim pemenangan untuk wilayah Riau, saya pikir satu bergaining tanpa mengukur bayang-bayang.

Kalau pun itu akhirnya dipenuhi oleh Prabowo-Hatta, bisa jadi bumerang buat tim ini. Sebab bagaimana pula dengan daerah lainnya dengan jumlah pemilih yang lebih besar, pasti akan ada protes yang juga minta jatah serupa.  Kecuali mungkin Pak Annas diminta sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional, bisa lain ceritanya.

Apalagi jumlah pemilih Riau itu hanya sekitar 4,079,513 jiwa, atau sekitar 47 kali lipat dari jumlah pemilih nasional yang mencapai sekitar 186,8 juta jiwa (itu belum dikurangi dengan pemilih golput). Artinya suara yang akan disumbangkan dari Riau itu tidak terlalu signifikan untuk suara nasional.

Itu artinya juga, saya pesimis bargaining Pak Annas akan mulus. Saya malah khawatir, bergaining Pak Anas ini malah jadi bahan leluconann  oleh tim pemenangan nasional Prabowo-Hatta. "Hanya diminta sebagai tim pemenangan di daerah, sudah minta jatah menteri".

Kita memang senang dan bangga kalau ada putra terbaik Riau mampu mendapat kepercayaan sebagai pembantu presiden lewat jabatan menteri. Tapi kita tetap ukur bayang-bayang, kalau ingin minta sesuatu.

Selama ini memang baru ada dua putra terbaik Riau untuk jabatan tersebut: Syarwan Hamid sebagai Menteri Dalam Negeri dan Lukman Edi sebagai Menteri PDT, walaupun keduanya tampil sebagai "pemain pengganti". Semoga saja muncul putra terbaik lainnya di kancah nasional sebagai "pemain inti".

Terlepas dari itu, menurut saya, untuk ukuran Riau, sebenarnya ada formulasi lain yang lebih hebat untuk mendapatkan bergaining ke pemerintah pusat, terlepas nanti siapa pemenang pilpres, apakah itu Prabowo atau Jokowi.

Misalnya adalah tuntutan atau bergaining STATUS KHUSUS, seperti layaknya yang didapat Provinsi Aceh, Papua atau daerah khusus lainnya  di Indonesia.

Saya pikir bergaining ini lebih pantas dari sekedar menteri. Semua orang tau, bahwa Riau adalah penyumbang terbesar pendapatan nasional lewat minyak buminya. Itu artinya Riau layak mendapatkan STATUS KHUSUS dan perjuangannya sudah pernah dilakukan. Mengapa tidak itu saja yang menjadi bargainingnya untuk diteruskan.

Tapi pintu masuknya jelas bukan dari jabatan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta tadi, karena lemah sekali nilai tawarnya. Coba cari formulasi lain. Misalnya seperti dulu pernah didengungkan RIAU MERDEKA, atau ada formulasi lainnya yang bisa membuat pusat tidak memandang Riau sebelah mata (mengutip istilah Bang Pendri Jaswir: politisi PAN Riau).

Sebab STATUS KHUSUS itu jelas bisa menyentuh kepentingan masyarakat secara luas dan merata di Riau. Tapi kalau hanya jabatan menteri yang diminta, saya kurang yakin punya dampak signifikan buat masyarakat Riau. Apalagi yang namanya jabatan, kapan saat bisa dipecat.

Ini pendapat pribadi saya saja, kawan-kawan lainnya pasti punya pandangan berbeda: SILAHKAN BERPENDAPAT UNTUK KEMAJUAN RIAU dan NKRI. MERDEKA!!! (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun