Partai Politik dan Pemilu serta Keterikatannya dengan Demokrasi

Kembali pada nilai demokrasi, bila mengacu pada Przeworski, Ia mencatat bahwa demokrasi merupakan hasil kontingen dari konflik, di mana demokrasi yang merupakan ruang yang memfasilitasi kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. 

Namun, yang menjadi persoalan ialah bagaimana menciptakan pemilu yang Luber dan jurdil. Penyediaan sistem pemilihan atau serangkaian metode yang dapat dengan efketif mengatur mengenai proses pemindahan suara pemilih ke dalam lemabaga perwakilan dan pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan aturan serta prinsip demokrasi menjadi aspek yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu yang susuai dengan asas yang dijunjungnya.

Begitu pula dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dianggap sebagai perwujudan dari demokrasi yang merupakan sarana bagi masyarakat alam mengagregasi aspirasi yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya. 

Pada perkembangannya, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah banyak mengalami perubahan demi perubahan. Pemilu yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 ini telah berkembang dalamm hal pelaksanaan pengawasan pada penyelegaraan pemilunya. 

Perbedaan siginifikan terlihat dari samarnya pengawasan yang ada pada pelaksanaan pemilu pertama kali di Indonesia tersebut. Hal tersebut sedikit banyak disebabkan oleh adanya rada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu yang diselenggarakan. 

Namun, kehadiran lembaga pengawas pemilu yang ada pada nyatanya belum mampu memusnahkan tindakan-tindakan pelanggaran oleh berbagai pihak, yang pada akhirnya membuat penilaian terhadap nilai demokratis yang berusaha dibawa dalam pelaksanaan pemilu menjadi buruk dan kurang berintegritas. 

Oleh karena itu, dalam hal ini peranan masyarakat menjadi semakin diperlukan yang bersama dengan lembaga-lembaga terkait melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses berjalannya agenda pemilu di Indonesia yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, para pelaku politik, serta pemnagku kepentingan. 

Gencarnya pengawasan yang diberikan tak hanya berpengaruh terhadap pelaksanaan nilai demokrasi pada kontestasi pemilihan umum, tetapi juga turut membentuk sikap dan kesadaran bagi pihak-pihak tersebut unutk senantiasa berlaku sesuai dengan norma yang ada dan bertanggung jawab dalam menjaga kehormatan dirinya serta partainya. 

Tentu pengawasan pemilu menjadi penting kehadirannya dalam meninjau dan memantau tidak hanya tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu melainkan juga regulasinya terutama mengingat bahwa masih banyaknya tindakan pelanggaran yang terjadi, terlebih jika mengingat pelaksanaan pemilu di Indonesia menjunjung tinggi asas Luber Jurdil, maka diharapkan fungsi pengawasan ini mampu menciptakan pemilu yang tidak hanya demokratis, tetapi juga sesuai dengan asas yang dijunjungnya baik dari prosesnya maupun hasilnya.

Pada pembahasan mengenai pemilu, kehadiran partai politik menjadi istilah yang akan terus hadir. Jika berbicara mengenai partai politik, dewasa ini partai politik memainkan peran yang tak kalah besarnya. Partai politik merupakan satu-satunya organisasi yang secara erat berkaitan langsung dengan pemilu dalam mencapai tujuan pemilu dan melaksanakan kekuasaaan dalam pemerintahan setelah memenangkan pemilihan. Selain itu, partai politik hadir guna menjembatani rakyat dengan pemerintah sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi. 

Salah satu konsekuensi yang harus dihadapi dalam melaksanakan demokrasi perwakilan ialah adanya gap yang tercipta di antara rakyat dan pemerintahan sebagai pihak yang diandalkan dalam mewujudkan kedaulatan rakyatnya.  Kedaulatan tersebut kemudian perlu untuk mendapatkan jaminan agar menjadi konsep yang holistik dan jauh dari kata totaliter. Jaminan tersebut dimanifestasikan ke dalam wujud mekanisme partisipasi rakyat dalam proses pemerintahan.