                                      Sebuah Opini Politik dari Generasi Z terkait Debat Presiden
Sepenting apa debat calon Presiden?
Debat presiden telah menjadi salah satu elemen penting dalam pesta demokratis modern di berbagai negara. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak langsung debat terhadap hasil pemilu mungkin terbatas, peran debat ini tidak bisa diabaikan. Sebagian besar pemirsa debat mungkin sudah memiliki pilihan mereka sebelumnya, tetapi bagi sebagian kecil yang masih meragu atau belum memutuskan, debat dapat menjadi momen penentu. Terutama ketika pemilihan tampak sangat ketat, debat dapat memainkan peran kunci dalam mempengaruhi pendapat pemilih yang belum sepenuhnya terikat pada satu kandidat atau partai.
Pentingnya debat juga terlihat dalam konteks kepercayaan diri pemilih terhadap kandidat yang mereka pilih. Pada dasarnya, debat memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengobservasi bagaimana kandidat berkomunikasi dan menyampaikan ide-ide mereka. Meskipun beberapa pemirsa mungkin mempertahankan kesetiaan partai mereka, penampilan dan performa kandidat dalam debat dapat memperkuat atau menggoyahkan keyakinan mereka. Dengan demikian, debat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kandidat dan memperkuat atau mengubah dukungan mereka.
Selain itu, debat presiden bukan hanya sekadar sarana untuk memenangkan suara dalam pemilu, tetapi juga merupakan tonggak sejarah politik berbagai negara. Debat ini memberikan panggung yang penting bagi kandidat untuk menyampaikan visi, gagasan, dan rencana kebijakan mereka kepada masyarakat. Dengan demikian, debat memfasilitasi dialog antara kandidat dan pemilih, memperkaya proses demokratis dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang karakter dan pandangan kandidat. Meskipun dampak langsungnya mungkin sulit diukur, debat presiden tetap menjadi momen yang sangat diantisipasi dan berpengaruh dalam dinamika politik sebuah negara.
Apa yang seharusnya kita cari dan kita harapkan dari debat calon Presiden?
Saat melibatkan diri dalam menonton debat presiden, pemirsa disarankan untuk memberikan perhatian khusus pada beberapa aspek kunci. Para ahli merekomendasikan fokus pada tema keseluruhan yang diangkat oleh para kandidat, mengamati kemampuan mereka dalam menyampaikan pernyataan kebijakan yang jelas, dan menilai bagaimana karakter mereka tercermin dalam interaksi tersebut. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kemampuan para kandidat dalam mengatasi konflik dan mengomunikasikan pesan mereka kepada publik yang jumlahnya sangat besar, mengingat debat presiden dapat dianggap sebagai sebuah pertunjukan teater politik yang memerankan peran penting dalam membentuk opini publik.
Meskipun sejarah debat presiden menunjukkan bahwa dampak langsungnya terhadap hasil pemilu mungkin terbatas, perlu diakui bahwa debat ini tetap memegang peran penting dalam proses demokratis. Meskipun sebagian besar pemilih mungkin telah membuat keputusan sebelumnya, debat memberikan nilai tambah bagi mereka yang masih merasa ragu-ragu. Dengan memberikan kesempatan untuk mendengar langsung pandangan dan gagasan kandidat pada saat bersamaan, debat mungkin dapat mempengaruhi pemilih yang mencari kejelasan atau informasi tambahan sebelum mengambil keputusan akhir mereka.
Dalam konteks lebih luas, debat presiden bukan hanya sekadar suatu peristiwa politik, tetapi juga menjadi bagian integral dari sejarah politik suatu negara. Meskipun dampaknya terhadap hasil pemilu bisa jadi terbatas, keberadaan debat presiden mencerminkan upaya untuk memperkaya proses demokratis dengan menyediakan platform di mana pemilih dapat terlibat secara lebih mendalam dengan ide dan visi para kandidat.
Tentang Debat Kemarin KEMBALI MENGABAIKAN HAM?
Debat perdana calon presiden 2024 memunculkan beberapa pandangan dan kritik dari sejumlah pakar terkait kurangnya sentuhan pada isu-isu krusial, seperti bidang hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik. Dalam analisisnya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat bahwa para calon presiden tidak secara memadai membahas isu-isu penting seperti brutalitas aparat, kriminalisasi berlebihan dalam kasus narkotika, kelebihan kapasitas lapas, dan perspektif gender di peradilan pidana.
Pentingnya isu-isu tersebut, yang secara langsung memengaruhi keadilan dan hak asasi manusia, tampaknya terpinggirkan oleh sorotan pada isu-isu seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), pelanggaran HAM berat, dugaan intervensi Mahkamah Konstitusi, dan pemberantasan korupsi. Meskipun isu-isu tersebut juga memiliki relevansi, kurangnya fokus pada aspek-aspek krusial di bidang hukum dan HAM menimbulkan keprihatinan akan kedewasaan dan kecermatan dalam menyikapi tantangan-tantangan krusial di tingkat nasional.
Perdebatan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengenai IKN menyoroti pentingnya pemikiran kritis terhadap keputusan besar seperti pemindahan ibu kota. Namun, tanggapan Anies yang menekankan kurangnya proses dialog publik komprehensif menunjukkan bahwa partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan masih menjadi perhatian. Di sisi lain, pertanyaan Ganjar kepada Prabowo mengenai pembentukan pengadilan HAM ad-hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menyoroti ketidakjelasan komitmen terhadap penegakan keadilan di tingkat nasional.
Dalam konteks ini, pernyataan Prabowo yang mengklaim ketegasannya terhadap HAM, namun secara simultan menilai pertanyaan tersebut "tendensius," mencerminkan kompleksitas politik dan ketidakpastian dalam menanggapi isu-isu yang mengguncang masyarakat. Terlepas dari itu, perdebatan presiden menjadi momen penting bagi pemilih untuk mengevaluasi kematangan dan ketegasan calon presiden dalam menghadapi isu-isu krusial yang memerlukan pemecahan yang bijak dan adil.
SALING SINDIR TERKAIT KEBEBASAN DEMOKRASI?
Pernyataan Anies Baswedan tentang penurunan indeks demokrasi dan kebebasan berbicara yang tergerus, bersamaan dengan Prabowo Subianto yang menyoroti minimnya oposisi dalam pemerintahan Jokowi, mengekspos ketidakseimbangan politik dalam panggung demokrasi Indonesia. Anies menekankan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang, seperti UU ITE dan Pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946, telah mengancam kebebasan berbicara dengan memberikan kewenangan yang dapat disalahgunakan terhadap kritikus pemerintah.
Prabowo, sementara itu, mencoba merespon dengan mengingatkan Anies bahwa dia berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada, menyiratkan bahwa keberadaannya di posisi tersebut tidak sesuai dengan narasi bahwa Jokowi adalah seorang diktator. Namun, Anies mengkontrakan dengan menyatakan bahwa Prabowo, sebagai oposisi yang kalah pada Pilpres 2019, akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Saling sindir ini mencerminkan dinamika politik yang rumit dan perubahan aliansi yang terjadi di tingkat elite.
Ganjar Pranowo, tercermin dari tanggapannya, menyadari adanya pertarungan narasi dan menilai bahwa kedua kandidat tersebut seakan sedang menggali kembali janji dan sejarah politik lama. Namun, ia juga menyoroti fakta bahwa pemerintahan Jokowi di era 2019-2024 memang minim oposisi, dengan koalisi pemerintah yang mendominasi kursi parlemen. Hal ini sejalan dengan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menempatkan Indonesia dalam kategori "demokrasi cacat."
Kebebasan berpendapat juga menjadi sorotan, terutama dengan catatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mencatat meningkatnya jumlah penangkapan terkait ekspresi di ruang publik. Data ini menggambarkan tantangan nyata terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Sementara ketiga pasangan calon menyatakan normatif mendukung kebebasan berekspresi, pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana komitmen tersebut akan diwujudkan dalam tindakan konkret. Ini menjadi pemikiran krusial bagi pemilih yang ingin melihat perlindungan dan peningkatan kebebasan berbicara sebagai salah satu pilar fondasi demokrasi yang kuat.
PELAYANAN PUBLIK: TIDAK ADA TEROBOSAN BARU?
Jawaban para calon presiden terhadap pertanyaan seputar pelayanan publik yang berkeadilan bagi kelompok rentan, seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, menyoroti tantangan dalam mewujudkan sistem pelayanan yang inklusif dan adil. Ganjar Pranowo, salah satu calon presiden, menawarkan pendekatan yang melibatkan kelompok rentan dalam setiap diskusi pembentukan kebijakan publik. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembentukan aplikasi sebagai wadah bagi aduan warga terkait pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan.
Namun, menurut saya bahwa gagasan tersebut belum membawa inovasi yang signifikan. Meskipun ide terkait pusat aduan pelayanan publik sudah ada sejak lama, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait fragmentasi dan ketidakinteroperabilitasan berbagai aplikasi pelayanan publik. Isu tersebut mencuat, khususnya terkait data, seperti yang disinggung dalam konteks pelayanan pupuk oleh Prabowo.
Pentingnya integrasi antara aplikasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah diakui sebagai langkah krusial. Saya berpikir bahwa banyak aplikasi tersebut masih terfragmentasi, tanpa interoperabilitas yang memadai. Akibatnya, keluhan publik seringkali tidak terselesaikan secara efektif karena masing-masing instansi memiliki platform atau aplikasi sendiri. Selain itu, permasalahan yang diajukan di tingkat daerah terkadang terkendala karena kurangnya keterhubungan dengan pemerintah pusat.
Ganjar Pranowo sempat menyebut ide government super app, yang menurut saya penjabarannya dalam konteks debat yang terbatas belum terlalu komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan seputar inovasi dalam pelayanan publik, terutama melibatkan kelompok rentan, memerlukan eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut agar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam mendesain pelayanan publik yang berkeadilan, penting bagi calon presiden untuk menunjukkan komitmen konkret dan strategi implementasi yang dapat menghasilkan perubahan positif bagi kelompok rentan dan masyarakat secara keseluruhan.
CAPRES 2024 BERBICARA KORUPSI: TIDAK PROGRESIF!
Dalam sesi diskusi mengenai pemberantasan korupsi, para calon presiden menyampaikan pandangan dan langkah-langkah yang akan diambil jika terpilih. Anies Baswedan, sebagai calon presiden nomor urut 1, menyoroti empat poin utama, termasuk perlunya "dijerakan" koruptor melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan pemiskinan. Selain itu, dia menekankan pada revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk memperkuat lembaga tersebut, memberikan imbalan kepada pengadu korupsi, dan menegaskan standar etika yang tinggi bagi pimpinan KPK.
Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menitikberatkan pada penguatan lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Selain itu, dia berbicara tentang memperkuat lembaga pengawasan, seperti Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan, dan inspektorat di kementerian. Langkah-langkah ini diarahkan untuk menciptakan sistem yang tangguh dalam menangani kasus korupsi.
Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden nomor urut 3, menekankan pada penegakan hukum melalui pemiskinan koruptor, perampasan aset, dan bahkan mengusulkan penahanan pejabat korup di Nusakambangan untuk menciptakan efek jera. Pemimpin yang memberikan contoh hidup sederhana juga menjadi fokusnya, sambil menyampaikan data kerugian negara akibat korupsi yang mencapai Rp230 triliun, meskipun klaim tersebut belum diverifikasi.
Dalam mengkaji pandangan para calon presiden, terlihat bahwa mereka memberikan respons terhadap permasalahan korupsi, namun, sebagian dari langkah-langkah yang diusulkan terkesan lebih sebagai pembenahan atau penguatan lembaga yang sudah ada. Kritik kemudian muncul dari opini bahwa tak satu pun dari mereka menunjukkan pemikiran progresif atau memberikan gambaran bahwa korupsi merupakan masalah mendasar yang perlu penanganan lebih dalam.
Lebih lanjut, diperhatikan bahwa calon presiden belum secara tegas menjelaskan bagaimana mereka akan meyakinkan partai politik pendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama mengingat revisi UU KPK yang disetujui oleh seluruh partai politik tanpa kecuali. Pada akhirnya, opini ini menyoroti pentingnya sebuah pemimpin yang tidak hanya memiliki visi pemberantasan korupsi, tetapi juga mampu membawa perubahan progresif dan meyakinkan seluruh lapisan politik untuk mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif dan transformatif.
INDONESIA MENCARI MODEL PEMIMPIN
Menurut saya, Indonesia saat ini sedang mencari model terbaik tentang bagaimana seharusnya Presiden dan Wakil Presiden itu. Saya berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden dua sosok yang harus berbeda dalam cara berpikir, yaitu sosok idealis dan realistis. Kedua cara berpikir itu mencerminkan prinsip kolaborasi yang seimbang. Sebuah kepemimpinan yang menggabungkan impian besar dan perhitungan rasional sering dianggap dapat memberikan perspektif yang holistik dalam menghadapi tantangan kompleks.
Sebagai contoh, melihat sejarah Indonesia, pasangan Soekarno-Hatta memperlihatkan dinamika ini secara nyata. Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, dikenal sebagai sosok yang penuh idealisme, bermimpi besar untuk membentuk negara yang kuat dan merdeka. Dia sering menyampaikan visi besar dan cita-cita yang menginspirasi, seperti Proyek Mercusuar yang mencerminkan ambisi monumental.
Di sisi lain, Hatta, sebagai wakil presiden, memainkan peran realistis yang penting. Dalam dialog mengenai Proyek Mercusuar, Hatta dengan hati-hati dan penuh perhitungan menyoroti risiko dan kesiapan yang harus dipertimbangkan sebelum menjalankan proyek besar tersebut. Pendekatan ini mencerminkan tanggung jawab wakil presiden sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa impian besar yang diusung oleh presiden dapat diwujudkan dengan pertimbangan matang.
Pentingnya kolaborasi antara idealisme dan realisme juga dapat diaplikasikan pada konteks kepemimpinan modern. Sebuah pasangan kepemimpinan yang dapat menggabungkan visi besar dengan strategi yang realistis dianggap mampu memberikan keberlanjutan dan ketangguhan. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk bermimpi dan tetap mempertimbangkan dampak dan risiko dalam setiap kebijakan atau proyek yang dijalankan oleh pemerintahan.
Dalam merancang kepemimpinan yang efektif, mengambil inspirasi dari pasangan Soekarno-Hatta adalah langkah yang baik. Melibatkan kedua dimensi, yaitu impian dan realitas, dapat membentuk fondasi kepemimpinan yang kuat dan seimbang.
Dalam mengejar cita-cita besar suatu negara, konsep kepemimpinan yang menggabungkan sosok presiden idealis dan wakil presiden realistis menjadi kunci untuk menghadapi dinamika kompleks dalam dunia politik. Sosok presiden yang idealis membawa semangat dan impian besar, memberikan visi yang menginspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Namun, untuk menjalankan impian tersebut dengan kesuksesan, peran wakil presiden yang realistis sangat penting dalam memberikan perhitungan matang, mengidentifikasi risiko, dan menyusun strategi yang praktis.
Sejarah pasangan Soekarno-Hatta di Indonesia memberikan contoh nyata bagaimana dinamika antara sosok idealis dan realistis dapat memberikan keberlanjutan dan kestabilan. Presiden Soekarno dengan mimpinya yang besar membayangi langit Indonesia, sedangkan Wakil Presiden Hatta dengan hati-hati menyusun rancangan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan impian tersebut. Kombinasi ini menciptakan kekuatan yang kuat dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks.
Kesimpulannya, kepemimpinan yang idealis dan realistis bukanlah dua elemen yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Seorang presiden idealis membawa semangat dan visi yang diperlukan untuk memotivasi dan menginspirasi rakyatnya, sementara wakil presiden realistis membawa kebijaksanaan dan ketelitian dalam menjalankan rencana serta menghadapi kenyataan. Kombinasi ini membentuk fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan besar sambil tetap mempertimbangkan realitas yang dihadapi.
