Baru-baru ini dunia digemparkan oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang secara resmi mengatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel dan kemudian ia berencana memindahkan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem. Tak menunggu lama, kecaman dan kritikan datang dari berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
Di Indonesia sendiri, aksi demo mengecam Donald Trump terjadi di beberapa daerah. Selain Jakarta, daerah lainnya seperti Solo, Yogyakarta, dan Semarang.
Ini membuktikan bahwa isu yang menyangkut Palestina sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Bertahun-tahun aksi serupa dilakukan dengan menuntut kemerdekaan Israel, sekaligus meminta pemerintah ikut berperan mengabulkan permintaan tersebut.
Jauh dari masa pemerintahan Jokowi saat ini, dukungan dan aksi pemerintah sudah dimulai dari Presiden Soekarno. Bahkan kedekatan antara Indonesia dengan Palestina dibangun melalui sikap Soekarno yang terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan dengan Israel.
Dukungan dari pemerintah Indonesia terus mengalir dari masa ke masa. Sebelum Presiden Jokowi, Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi dukungan Indonesia terhadap Palestina sebagai prioritas politik luar negeri Indonesia.Â
Presiden SBY kala itu, pada awal pemerintahannya tahun 2004, mengatakan bahwa membantu proses pencapaian perdamaian di Timur Tengah adalah fokusnya dan untuk mencapainya adalah Palestina diberi kebebasan untuk merdeka.
Posisi Indonesia dalam masalah Israel-Palestina secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dengan upaya-upaya yang dilakukan dari PBB atau Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Selain itu, pada masa SBY, Indonesia juga mendorong persatuan Bangsa Palestina melalui rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Dalam kunjungannya ke Indonesia bulan Oktober 2007, Presiden Mahmoud Abbas juga mengapresiasi langkah Indonesia untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika untuk meningkatkan kapasitas Palestina.
Pada 15 Juli 2008, Indonesia bersama dengan Afrika Selatan menyelenggarakan New Asia-Africa Strategic Partnership Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine di Jakarta. Konferensi ini untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang mandiri, termasuk memberikan bantuan teknis seperti manajmen proyek infrastruktur publik, keterampilan industrial, dsb.
Ketika gejolak terjadi imbas agresi Israel 10 Januari 2009, Presiden SBY menelepon Presiden Prancis Nicolas Sarkozy untuk meminta Prancis, sebagai salah satu anggota DK PBB untuk berupaya lebih serius mendesak Israel untuk menghentikannya serangannya dan menarik mundur pasukannya dari wilayah Palestina.
Pendekatan yang dilakukan secara humanis juga dilakukan pemerintahan SBY kala itu. Ketika membahas serangan ke Gaza, Indonesia menawarkan diri ke PPB untuk memonitoring dan memantau sikap Israel dalam mematuhi resolusi DK PBB.
