Hebatnya Apindo, Bencana Erupsi Gunung Agung Bali Jadi Kampanye Politik Upah Murah

By. Kardinal 

Hebatnya Apindo, Bencana Erupsi Gunung Agung Bali Jadi Kampanye Politik Upah Murah, Bahkan Disnaker Pun Jadi Jubir nya Pengusaha!!

Dalam Propaganda untuk mengkampanye melanggeng Upah Murah terus dilakukan Oleh para Pengusaha Dan Pemerintah

Tidak hanya melalui Regulator seperti PP78/15  namun Berbagai Isyu Juga di Manfaatkan seperti Bencana Alam Erupsi Gunung Agung di Bali.

Bencana Alam Erupsi Gunung AGUNG yang terjadi Sejak tanggal 11 Nopember 2017 Sudah mengeluarkan Lahar Dingin mencapai Radius beberapa kilo meter yang berdampak puluhan Desa terdiri dari Puluhan Ribuan Kepala keluarga yang mengungsi. 

Sudah beberapa Bulan Masyarakat Bali bergotong Royong Mengahadapi masalah ini dengan membuat Posko Pengungsian  menampung puluhan Ribu keluarga yang berpontensi menjadi korban yang terdiri dari orang tua, ibu ibu, anak anak balita.tak ketinggalan  Bantuan dari  luar Negeri pun seperti Uni Eropah berdatangan untuk  meringankan Beban Masyarakat Bali. 

Sementara banyak Pekerja yang kesulitan dan membutuhkan Biaya Tambahan untuk membantu keluarga nya yang daerah nya termasuk Lokasi Bahaya Erupsi Gunung Agung. 

Namun di saat Masyarakat Bali dan Luar negeri sedang berjibaku bergotong royong membantu permasalahan tersebut  justru Para pengusaha melalui Apindo yang selama ini berbisnis meraih keuntungan di pulau dewata seolah tak peduli ke pada pekerja yang merupakan Masyarakat yang terkena dampak bencana Alam Tersebut 

Meskipun status tanggap darurat ditetapkan di Karangasem, daerah lain di Bali, misalnya Sanur, Tanah Lot, Kuta, Nusa Dua dan Ubud, yang merupakan menjadi pusat Pariwisata Pulau Dewata, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih Aman dan terkendali.
.
Pada tanggal  11 Desember 2017 para Pengusaha yang tergabung dalam Apindo Mengajukan Surat Penundaan penerapan Upah Minimum bagi Pekerja.

Mengutip Pernyataan di Media Bisnis. Com Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali Ni Luh Made Wiratmi mengatakan inisiatif asosiasi pengusaha untuk memohon adanya penundaan upah minimum sah-sah saja dilakukan lantaran kondisi pariwisata saat ini memang sedang tidak bagus.

Namun, permohonan itu tidak dapat ditindaklanjuti lantaran harus pengusaha langsung yang mengajukan adanya penundaan bukan asosiasi. Surat tersebut diapresiasi olehnya mengingat erupsi Gunung Agung memang berdampak besar pada pariwisata di Bali.

"Surat ini sah-sah saja dengan kondisi semua ini, apalagi semua orang akan berpikir terhadap kelangsungan wisata Kalau Apindo mengajukan surat penundaan sah-sah saja," sebutnya, Selasa (12/12/2017).Pungkas Kepala Dinas ketenagakerjaan Dan ESDM Bali Ni Luh Made Wiratmi..

Selayaknya  Pemerintah dalam hal Disnaker dan ESDM Bali  tak usah menanggapi Permohonan pihak APINDO tersebut dengan Pernyataan nya yang pada pokok Mengamini keinginan Perusahaan  seperti : Kondisi Bisnis yang tidak bagus akibat dampak Erupsi Gunung Agung  yang  di lontarkan ke media massa.

Seharus nya Pemerintah Dalam Hal Ini Gubernur, dinas ketenagakerjaan Dan Kemenaker mendorong Perusahaan Perusahaan di Bali untuk meningkatkan Kesejahteraan pekerja dan masyarakat  Bali dengan Membayar Upah Sesuai Ketentuan dan memberikan sangsi  yang tegas jika ada Perusahaan yg melanggar Bukan Malah Menggunakan Bencana Erupsi Gunung Agung untuk  Mengkampanyekan Upah Murah di Media Massa. 

Solidarity forever!