Asian Development Bank dalam Kebijakan Ekonomi Tiongkok

Melalui perspektif ekonomi kenegaraan yakni memandang kredit Tiongkok sebagai instrumen negara untuk mencapai geopolitik, diplomatik, keamanan, atau tujuan strategis. Kebijakan bank Tiongkok menggunakan pinjaman non-subsidi untuk membiayai proyek-proyek yang tradisional berasal dari pinjaman bersubsidi murah dari negara-negara industri. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan infrastruktur Tiongkok di luar negeri sering digambarkan sebagai diplomasi "debt trap". Implementasi dari Belt Road Initiative terletak pada banyak aktor negara bagian dan subnasional. 

Ye (2019) pada analisis tentang domestik politik Belt Road Initiative mencirikan fragmentasi negara yaitu proses implementasi Belt Road Initiative dengan kepemimpinan komunis menginisiasi cita-cita yang luas, semu dan memobilisasi berbagai aktor untuk mengimplementasikan strategi baik lembaga negara dengan kekuasaan dan sumber yang melaksanakan kebijakan dan pelaksana kebijakan di tingkat yang lebih rendah untuk mengejar kepentingan Tiongkok.

Cita-cita Belt Road Initiative berkaitan asumsi dasar mengenai saling ketergantungan. Dalam beberapa pandangan seperti perspektif internasionalis dan universalis menganggap ketergantungan sebagai asumsi dasar negara melakukan kerjasama. 

Ketergantungan yang dimaksud adalah situasi dimana negara tidak dapat membuat dan menegakkan kebijakan sendiri, tetapi hanya melakukan kerjasama dengan negara lain. 

Intisari atas ketergantungan ini adalah timbal balik. Perspektif universalis pengganti peran negara adalah pengambilan keputusan oleh global. Lebih lanjut, ADB dalam perspektif internasionalis meyakini kerjasama multilateral dalam pengambilan keputusan akan menggantikan kekuasaan sebagai fokus politik internasional. 

Sering menjadi perdebatan antara kerjasama murni dan kekuatan kerjasama yang sering diasosiasikan dengan isitilah 'keuntungan absolut dan relatif'. Keuntungan absolut adalah keuntungan yang diperoleh negara bagian sedangkan keuntungan relatif adalah keuntungan yang dibuat untuk menandingi kompetitor.

Berbeda dengan para ekonom yang menganggapekonomi dan perdagangan sebagai keuntungan mutlak yang berfokus pada kemampuan individu untuk mengkonsumsi, penganut realis melihat masalah keamanan nasional dengan ukuran kemampuan militer. Oleh karena itu, terjadi perbedaan fokus jumlah yang ada bagi individu dengan kerjasama internasional jika dibandingkan dengan individu yang ada dengan non-kerjasama.

Terlepas dari perdebatan keuntungan mutlak atau relatif, sebagian besar akademisi organisasi internasional setuju jika negara harus peduli akan dua hal tersebut. Dalam negosiasi multilateral, negara lazimnya hanya peduli pada hasil keseluruhan yang mencerminkan kepentingan nasional. 

Tiongkok yang banyak berpartisipasi dalam ekonomi perdagangan akan cenderung memaksimalkan kesepakatan untuk hasil ekonomi global dan Tiongkok harus memperoleh manfaat sebanyak mungkin. Jadi, hubungan interdependensi dan kekuasaan sangatlah penting dalam upaya mencapai kepentingan nasional.

Memang tidak terdapat hubungan interdependensi yang benar-benar saling menguntungkan karena interdependensi bukanlah norma dalam hubungan internasional akibat kompleksitas dunia interdependensi. Interdependensi yang terjadi adalah interdependensi yang asimetris dalam ketergantungan.