Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi Ius ad bellum dan Ius in bello. Ius ad bellum yakni hukum yang mengatur bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata, sedangkan Ius in bello merupakan hukum yang berlaku dalam perang dengan dua rincian yaitu pertama, hukum yang mengatur tata cara perang (conduct of war) atau lazimnya disebut The Hague Laws. Kedua, hukum yang mengatur perlindungan korban perang atau dikenal dengan The Geneva Laws.
Keduanya, Ius ad bellum dan Ius in bello bersama-sama saling berkaitan dan saling menopang satu dengan lain serta menyesuaikan dengan hukum humaniter internasional. Istilah hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict) banyak digunakan sebagai pengganti hukum perang (law of war) dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan dua protokol tambahan.
Dalam perang korban jiwa merupakan hal yang lazim dalam pertempuran. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberi perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik secara nyata/aktif turut dalam pertempuran (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (civilian population).
Hukum Humaniter mengandung asas-asas pokok yaitu asas kepentingan militer (military necessity), asas perikemanusiaan (humanity) dan asas ksatriaan (chivalry). Kunz mengatakan bahwa "laws of war, to be accepted and to be applied in practice, must stri ke the connect balance between, on the one hand, the principle of humanity and chivalry; and the other hand, military interest." pertama, asas kepentingan militer. Hak para pihak yang berperang menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukan lawan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan korban sekecil-kecilnya. Kedua, asas kemausiaan.
Pelarangan penggunaan kekerasan (violence) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan menjadi tawanan perang tidak lagi merupakan ancaman sehingga mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pada penduduk sipil yang tidak terlibat dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang. Ketiga, asas ksatriaan.
Dalam peperangan, kejujuran lebih diutamakan. Penggunaan alat-alat ilegal atau bertentangan dengan hukum humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat sangat-sangat dilarang. Asas kesatriaan hampir tergambar pada setiap ketentuan hukum humaniter sebagaimana Konvensi Den Haag III (1907) mengenai permulaan perang (the commencement of hostilities). Berdasarkan Pasal 1 Konvensi III, ditentukan bahwa peperangan tidak dapat dimulai tanpa peringatan yang jelas sebelumnya (previous and explicit warning), baik dalam bentuk pernyataan perang (declaration of war) beserta alasannya atau ultimatum perang yang bersyarat (ultimatum with conditional declaration of war).
Prinsip utama dalam penggunaan senjata adalah dalam perang nilai-nilai kemanusiaan tetap harus dihormati. Tujuannya untuk membatasi penggunaan senjata dalam menggunakan hak berperang dan mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan serta tidak sesuai dengan tujuan militer. Dari tujuan ini, hukum humaniter mengatur dua hal pokok yaitu memberikan alasan bahwa perang dapat dijustifikasi yakni perang adalah pilihan terakhir (the last resort), sebab atau alasan yang benar (just cause), dan didasarkan atas mandat politik/keputusan politik yang demokratis dan untuk tujuan yang relatif benar (right intention); Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (proportionality and discrimination). Dua hal ini menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility) yang meyakini bahwa seorang komandan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum konflik bersenjata.
Pertama, prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan (distinction principle) adalah prinsip yang membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatan) dan penduduk sipil (civilian). Kombatan merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam peperangan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam peperangan. Prinsip pembedaan dilakukan untuk mengetahui siapa yang boleh dijadikan sasaran/obyek kekerasan dan siapa yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan.
Dalam perkembangannya prinsip pembedaan memerlukan penjabaran lebih jauh sebagai asas pelaksanaan (principles of application) yakni pihak-pihak yang bersengketa harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil; penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal pembalasan (reprisals); tindakan maupun ancaman kekerasan dilarang menyebarkan teror terhadap penduduk sipil; pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau menekan kerugian/kerusakan; hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.
Prinsip pembedaan juga membedakan objek-objek menjadi dua kategori yaitu objek-objek sipil (civilian objects) dan sasaran-sasaran militer (military objectives). Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan. Sebaliknya, jika objek termasuk kategori sasaran militer, maka objek dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter. Konvensi Jenewa 1949 Â terdiri dari empat buah konvensi yaitu : Konvensi Jenewa I tentang perbaikan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
Konvensi I diratifikasi pada tahun 1864 oleh 12 negara yang terdiri dari 10 pasal yang mengatur tentang perbaikan kondisi prajurit yang cedera dan sakit di medan perang dengan ketetapan bahwa prajurit yang cedera dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa memperdulikan kebangsaannya, petugas kesehatan dan sarana serta prasarana yang dipergunakan untuk merawat prajurit yang cedera dan sakit di medan perang harus diberikan status netral, lambang palang merah diatas dasar putih disetujui sebagai tanda pelindung.
Konvensi Jenewa II mengenai perbaikan kondisi angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban kapal karam. Pada Konvensi Den Haag tahun 1899 perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa I diperluas dengan mencakup korban kapal karam pada waktu terjadi peperangan di laut kemudian dikembangkan lagi tahun 1907, berdasarkan kedua konvensi Den Haag tersebut disusun Konvensi Jenewa II yang berisi penyesuaian ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa I untuk situasi perang di laut.
Konvensi Jenewa III tentang perlakuan tawanan perang. Pada konferensi di Den Haag tahun 1899 dan 1907 pun menyinggung soal tawanan perang yang mengatur persyaratan penahan dan perlakuan tawanan perang yang dinilai kurang memadai, maka tahun 1929 disusun Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan perang yang menegaskan bahwa tawanan perang bukan seorang kriminal tetapi pihak musuh yang tidak dapat turut serta dalam pertempuran, tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi selama ditahan, tawanan perang harus dibebaskan pada waktu permusuhan sudah berakhir.
Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan sipil di waktu perang sebelum tahun 1949 belum dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat sipil sehingga tahun 1949 disetujui Konvensi Jenewa IV mengenai perlindungan kepada para penduduk sipil dalam peperangan dengan ketegasan bahwa setiap orang mempunyai hak dan jaminan asasi yang harus dihormati tanpa diskriminasi.
Protokol Tambahan tahun 1977 merupakan ketentuan-ketentuan yang menambah dan melengkapi Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan tahun 1977 ini terdiri dari Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Protokol Tambahan I disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang dan tata cara berperang (code of conduct).
Selain itu, Protokol Tambahan I ini melarang penggunaan senjata atau proyektil serta cara-cara lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan. Terdapat beberapa ketentuan pokok yang menentukan antara lain melarang serangan membabi buta dan reprisal terhadap penduduk dan orang-orang sipil, obyek-obyek penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, benda-benda budaya dan tempat religius, bangunan dan instalasi berbahaya, lingkungan alam. Memperluas perlindungan kepada semua personil medis, unit-unit dan alat transportasi. Menentukan kewajiban bagi untuk mencari orang-orang yang hilang. Menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan militer kepada penduduk sipil. Memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi pertahanan sipil. Mengkhususkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.
Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran berat hukum humaniter dan dikategorikan sebagai kejahatan perang. Protokol Tambahan II berisikan beberapa aturan mengenai perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara pasukan dengan pemberontak yang ada di wilayah tersebut. Dalam artian lain, sifat nya non-internasional. Protokol Tambahan II ini menambah isi/ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa. Pasal 3 Konvensi Jenewa merupakan pasal yang menjelaskan tentang kewajiban pihak yang terlibat pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional dan berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung dengan kewajiban untuk melaksanakan sekurang-kurangnya tiga ketentuan yang ada dalam pasal tersebut.
