Fungsi integrasi didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah binatang yang terjebak dalam tenunannya sendiri. Namun konsep hukum dalam konseptual dan pengaturan Pancasila tidak dapat diklasifikasikan maupun dijelaskan. Penerapan Omnibus Law seakan menentang sistem konsep hukum yang dianut yaitu Civil Law karena sejatinya konseptual Omnibus Law lahir, tumbuh dan berkembang di negara Common Law.
Pada masa Presiden Soekarno, diusunglah konsep Tri Sakti mengenai kedaulatan bidang politik, berdikari bidang ekonomi jiwa bangsa merdeka bidang kebudayaan. Di titik ini, Pancasila perlu dikonsepkan sebagai dasar dalam proses kenegaraan dan kepemerintahan. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo perlu menghadirkan konsep-konsep politik, ekonomi dan kebudayaan yang lengkap dan koheren sebagai upaya mencapai tujuan dasar negara.
Pemerintahan saat ini juga perlu mengimplikasikan Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai pelopor pelembagaan Pancasila. Tradisi Indoktrinasi merupakan fondasi Pancasila. Sejak presiden pertama Soekarno Pancasila telah menjadi doktrin revolusi. Walaupun dalam perkembangannya, Pancasila mengalami penyimpangan menjadi Eka Sila yang erat kaitannya dengan Nasionalis, Agamis dan Komunis (Nasakom).
Pada masa Presiden Soeharto, doktrinisasi Pancasila telah menghambat kebebasan sipil selama puluhan tahun. Selain itu, kondisi pada masa Orde Baru banyak diwarnai oleh peristiwa pelanggaran HAM. Akibatnya, sampai saat ini kasus-kasus di Masa Orde Baru tetaplah menjadi misteri. Pergantian masa Orde Baru ke Masa Reformasi mampu mengubah sektor-sektor strategis yang mangkak sebelumnya. Pergantian pucuk pimpinan Masa Reformasi tidak merubah indoktrinasi dan slogan represifnya.
Dengan begitu, Pancasila belum seutuhnya menjadi sumber tatanan hukum nasional karena masih banyaknya UU yang bertentangan dengan UUD. Perekonomian nasional berbasis penanaman modal asing merupakan tindakan yang tidak Pancasilais dan inkonstitusional. Jauh sebelum Omnibus Law dicanangkan, investasi asing telah mencengkram bangsa ini. Pada masa Presiden Soeharto, banyak tanah rakyat yang diambil paksa, migas dan gunung emas yang diserahkan pada asing untuk dikelola. Ditambah maraknya pelanggaran HAM merupakan hal yang wajar pada masa itu.
Salim HS dan Budi Sutrisno dalam Hukum Investasi di Indonesia menyebutkan bahwa investasi adalah aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik itu investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri yang saling berkaitan dalam berbagai bidang jenis usaha. Sebagai negara dengan perekonomian yang terbuka, sudah sangat wajar Indonesia membuka ruang investasi bagi investor domestik maupun investor luar negeri.
Namun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan lebih lanjut, diantaranya adalah perihal waktu/momentum dan trade off dari penyusunan kebijakan yang dapat bertindak sebagai stimulan investasi investasi. Sehingga Omnibus Law merupakan sebuah payung hukum dari bundling kebijakan pemerintah yang digadang-gadang dapat meningkatkan kinerja investasi Indonesia yang bermuara pada perluasan lapangan pekerjaan
Presiden Joko Widodo dalam Pidato Presiden 14 Juli 2020 secara ambisius menyatakan terkait pembukaan pintu investasi yang seluas-luasnya, pemerintahannya sekarang akan melaksanakan dan melakukan pengawasan. Namun pembukaan investasi tersebut sudah menabrak konstitusi dan menjauhkan negara dari tujuan awal serta mengembalikan pasal kolonial dan inkonstitusional bahkan mengizinkan pers area yang dapat dimasuki investasi asing.
Presiden tak luput menyoroti realisasi pertumbuhan investasi dalam kurun waktu 2015-2019 selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia. 5 tahun terakhir, realisasi investasi Indonesia selalu mengalami peningkatan, walaupun dengan taraf pertumbuhan yang fluktuatif. Rancangan UU Ciptakerja yang diajukan oleh pemerintah secara subtantif bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
Beberapa ahli berpendapat bahwa Investasi di Indonesia seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit dan juga beberapa peraturan serta kebijakan yang tidak harmonis antar pemerintah pusat dan daerah. Hal inilah yang dianggap menjadi sebab bobroknya peringkat kemudahan bisnis yang dikeluarkan oleh World Bank pada laporanya yang bertajuk Easy of doing business 2020. Peringkat Indonesia jauh dibawah negara negara Asia Tenggara lainya, seperti Singapura di peringkat 2, Malaysia di peringkat 12,Thailand di peringkat 21, Brunei Darussalam di 67 dan Vietnam di 70.
Faktor lain yang memperparah buruknya iklim investasi di Indonesia adalah tingginya angka korupsi yang menjadi faktor penghambat utama kegiatan bisnis dan investasi di Indonesia. Korupsi dalam wujud apapun merupakan polusi bagi iklim investasi bagi Indonesia, terutama berkaitan dengan “biaya tambahan” yang harus dikeluarkan oleh investor.
