Lalu, Siapa yang akan Mengajarkan Anak-Anak Kita?

Jika unemployment benefit nya rendah, perubahan entry cost tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Oleh karena itu ada penambahan 1 - 1.2 di labour market tightness tidak begitu besar. Untuk merangkum, reservation wage yang tinggi maka kesempatan kerja semakin sedikit. Sedangkan saat reservation wage rendah, maka semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia. 

Permintaan akan guru yang kompeten pada bidangnya masih melambung tinggi (BPS, 2024), tetapi bangku guru kosong yang diisi seringkali tidak tepat sasaran. 

Hampir setengah dari guru di Indonesia belum memiliki pendidikan sarjana, realitas ini  mungkin jarang dilihat di kota-kota besar layaknya Jakarta, tetapi  seringkali dijumpai di wilayah terpencil di Indonesia. 

Contohnya, pemerintah sedang menyiapkan program dimana guru honorer yang belum memiliki gelar sarjana dapat menjadi ASN di wilayah terpencil. 

Walaupun para HRD sering mengagungkan pendidikan tinggi, di wilayah non-metropolitan Indonesia, banyak tenaga kerja pendidik yang bersemangat untuk mengajar, namun kemampuan mereka dibatasi karena fasilitas yang tersedia. 

Permintaan akan guru ini juga sulit untuk dipenuhi karena banyak individu yang lebih memilih untuk mengabdi di kota dibanding wilayah pedesaan. Lagi dan lagi, sumber daya manusia yang unggul menumpuk di kota maju dan wilayah terpencil hidup serta berkebatasan. 

Upaya Pemerintah Untuk Memperbaiki Situasi 

Pemerintah tampaknya turut andil untuk mengubah sistem pendidikan bangsa. Hal ini terjadi melalui pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi tiga bagian yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Kementerian Budaya. 

Alhasil timbul pertanyaan dari motivasi di balik penerapan kebijakan tersebut. Hal ini diterapkan untuk memiliki fokus yang lebih rinci untuk setiap strata pendidikan. Pastinya, di setiap tingkat pendidikan memiliki permasalah sendiri, jika kementerian dibagi untuk setiap jenjangnya, isu dapat lebih mudah ditangani dan diharapkan meningkatkan keberhasilan kebijakan yang ada. 

Seringkali ada perbedaan di antara upah yang diterima oleh guru berstatus PNS dan tidak. Melihat hal ini, pemerintah ingin menyetarakan posisi dan guru yang memiliki 2 status yang berbeda. Kebijakan ini dinamakan inpassing, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2025. 

Sudah menjadi berita lama bahwa kami sering mendengan guru honorer menyuarakan pendapatnya perihal perbedaan kesejahteraan yang dirasakannya dengan guru PNS. Yang pasti, banyak guru PNS memiliki kepastian akan gajinya dan secara finansial mereka terpenuhi.