Mohon tunggu...
Kanopi FEBUI
Kanopi FEBUI Mohon Tunggu... Jurnalis - Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UI

Kanopi FEBUI adalah organisasi yang mengkhususkan diri pada kajian, diskusi, serta penelitian, dan mengambil topik pada permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia secara makro. Selain itu, Kanopi FEBUI juga memiliki fungsi sebagai himpunan mahasiswa untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Ekonomi dimana seluruh mahasiswa ilmu ekonomi merupakan anggota Kanopi FEBUI.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Eh Kecepetan Ga Si? : Sebuah Kisah Cinta Transisi Mobil Listrik Indonesia

9 Agustus 2024   19:52 Diperbarui: 9 Agustus 2024   20:35 792
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Penelitian menunjukkan bahwa jumlah baterai yang mencapai akhir masa pakai akan meningkat pesat menjadi 1,6 juta ton pada tahun 2050. Daur ulang baterai kendaraan listrik juga berpotensi menghasilkan air limbah, limbah B3 dan emisi. Sementara itu, baterai lithium pada mobil listrik terdiri dari puluhan komponen berbahaya (Kasubdit PPUKLHK, 2024).

Dengan baterai mobil listrik yang tidak bisa dikelola atau daur ulang, risiko kebakaran di tempat pembuangan sampah serta dampak lingkungan dari bahan kimia berbahaya dapat menjadi ancaman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (DetikNews, 2024) Karena itu, timbul eksternalitas negatif— dampak buruk yang diterima masyarakat akibat suatu aktivitas ekonomi.

Sumber: Revisi Ekonomi Edexcel, Grafik Eksternalitas Negatif Sebab Produksi yang Berlebih, 2018
Sumber: Revisi Ekonomi Edexcel, Grafik Eksternalitas Negatif Sebab Produksi yang Berlebih, 2018

Pada diagram eksternalitas negatif, kurva penawaran menggambarkan MSC & MPC (biaya sosial marjinal/biaya pribadi marjinal), sedangkan kurva permintaan menggambarkan manfaat sosial bagi masyarakat dan perusahaan swasta, yang dilabel sebagai MSB/MPB (manfaat sosial marjinal/manfaat pribadi marjinal).

Kurva penawaran mewakili biaya bagi perusahaan dan masyarakat. Karena adanya eksternalitas negatif, MSC bergeser ke kiri, yang mengindikasikan adanya kelebihan kuantitas produksi dari kuantitas optimal. Karena perusahaan swasta bertindak demi kepentingan pribadi, mereka akan berproduksi pada tingkat optimum swasta (b), yang menghasilkan harga P1 dan kuantitas Q1.

Di sisi lain, tingkat optimum sosial berada pada titik c. Yang berarti, dari kuantitas Q1 hingga Qsop, tingkat MSC dalam memproduksi setiap unit tambahan, akan lebih tinggi daripada MSB. Akibatnya, terjadi welfare loss (kerugian kesejahteraan) bagi masyarakat sebesar (c-a-b)

Aku Bisa Berubah.
Aku Tahu Kamu Bisa…
Pro dan kontra dari perdebatan sebuah trade-off, pengamat transportasi dari Institusi Kebijakan Transportasi dan Pembangunan (ITDP) menyarankan pencampuran dari kedua trade-off usul Faisal Basri, dengan cara memberikan subsidi kendaraan listrik diprioritaskan untuk transportasi publik. Hal ini dikarenakan transportasi publik memiliki frekuensi penggunaan yang lebih tinggi dengan tujuan utama mengurangi polusi udara secara lebih efisien (CNN, 2023)

Alasannya, subsidi untuk kendaraan umum lebih mudah dikelola, dapat mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi umum seperti perbaikan rute, jadwal, dan memperluas akses bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi momentum untuk mendorong transisi kendaraan listrik perlahan-lahan. Solusi tersebut membuatnya memungkinkan untuk melanjutkan tujuan utama kita, kan…?

Dibawa Pelan Aja Ya.

Menjalani kebijakan ibaratnya seperti menjalani hubungan.

Walaupun perubahan transisi Net Zero Emission terdengar sangat menggoda— sayangnya, masih belum ada istilah kebijakan yang sempurna. Karena sudah cukup mengetahui bahwa sehijau-hijaunya mobil listrik—-tidak ada istilah mobil yang sesungguhnya ‘ramah lingkungan’. Sebaiknya pemerintah dapat memulai target NZE, diawali oleh langkah-langkah yang kecil dengan dana yang cukup untuk memenuhi tindakan selanjutnya.

Dengan adanya banyak perbandingan dan pilihan (kebijakan) lain diluar sana, seharusnya Joko dapat mengambil keputusan kebijakan insentif di halaman yang sama dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun