Tepatkah Bidikan Beasiswa Internasional Pemerintah?

Lebih lanjut lagi,  ketika lulusan sudah kembali ke tanah air, tidak ada program lanjutan untuk memastikan penempatan lulusan yang relevan pada pasar tenaga kerja. 

Dengan kata lain,  opportunity cost dari periode 'menganggur' dan tanpa pendapatan selama beberapa tahun menjadi tinggi bagi para penerima beasiswa LPDP. 

Sekembalinya mereka, tugas LPDP adalah melacak, merekrut, dan menempatkan orang-orang ini dalam posisi profesional strategis atau pembuat kebijakan agar dapat mengimplementasikan kemampuan yang diperolehnya.

Absennya aturan tentang jaminan dan tidak adanya pemantauan yang efektif terhadap keberadaan lulusan menyebabkan masih banyak celah longgar bagi para penerima beasiswa untuk melanggar perjanjian tersebut. 

Beasiswa Bolashak untuk Kazakhstan, misalnya, mengharuskan pelamar bekerja pada perusahaan yang sama selama lima tahun setelah lulus. 

Brennan dan Naidoo (2008) berpendapat bahwa tindakan dari institusi dan pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan sosial melalui pendidikan tinggi harus mencakup dua aspek: memastikan akses yang sama ke pendidikan dan bahwa lulusan dapat berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja setelahnya.

Jika program beasiswa LPDP memandang pendidikan tinggi sebagai kebutuhan dasar, program ini idealnya mewujudkan tujuan proliferasi sebanyak mungkin orang Indonesia untuk mendapat pendidikan tinggi yang berkualitas.

 Nyatanya hingga tahun 2019, LPDP menyalurkan dana beasiswa sebagian besar ke program studi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta mengesampingkan program studi ilmu sosial dan humaniora. 

Jika membaca data LPDP yang dikutip Tirto, ditinjau dari bidang ilmu yang diminati oleh peserta LPDP, bidang teknik telah diambil oleh 1.999 orang, sains 1.711 orang, pendidikan 1.354 orang, kedokteran dan kesehatan 1.070 orang, sosial 935 orang, ekonomi 675 orang, hukum 481 orang, serta budaya, seni, dan bahasa 480 orang.

Langkah pemerintah seolah mewajarkan paradigma bahwa bidang ilmu IPTEK lebih terlihat hasil nyatanya secara fisik, dan karenanya harus diprioritaskan. 

Akan tetapi, kemampuan untuk memahami masyarakat dengan lebih baik, menata lembaga-lembaga pemerintahan, dan mengatur ekonomi jelas punya kontribusi besar---dan itu semua bisa terlaksana dengan baik lewat penguasaan ilmu sosial.